AMBON, SentralPolitik.com – Pemuda Katolik KOMDA Maluku memberi apresiasi terhadap BPI yang saat ini tengah merekrut tenaga lokal di Tanimbar menyambut PSN Blok Masela.
Hanya saja, Ketua Pemuda Katolik Maluku Denis Oratmangun mengingatkan pelatihan semacam itu bukan merupakan modus untuk ‘merampok’ uang daerah.
‘’Sah-sah saja melakukan program pelatihan, asalkan itu bukan merupakan modus,’’ katanya menjawab media ini, Rabu (20/5/2026) menanggapi upaya Pemda KKT dan BPI.
Oratmangun menyebutkan masyarakat KKT memang butuh Pendidikan dan Latihan dalam menyambut program ini.
Hanya saja ia menilai ada kejanggalan dalam program tersebut. Ia mengingatkan, kalau tidak ada jaminan kalau jebolan BPI langsung mendapat Karpet Merah di Inpex.
Sebab PT Inpex sendiri tentu memiliki mekanisme tersendiri dalam melakukan Diklat termasuk perekrutan tenaga kerja yang benar-benar spesifik.
‘’Pertanyaanya apakah MoU Pemda KKT dan BPI juga mendapat dukungan dari PT Inpex atau SKK Migas. Kalau tidak ada, patut kami curigai program ini sebagai Modus,’’ ingatnya.
Pada sisi lain ia mengingatkan sosok Kepala Cabang BPI di Tanimbar. Sebab sudah merupakan rahasia umum kalau yang bersangkutan adalah Timsus Pasangan RJ-JR saat Pilkada 2024 kemarin.
MINTA JAKSA TURUT KAWAL
Lantaran itu ia menyatakan kecurigaan terhadap program mulia ini.
Jangan-jangan ada tangan-tangan penguasa di Tanimbar yang sengaja menciptakan proyek yang belum tentu hasilnya akan mulus.
‘’Okelah, Diklat itu perlu, tapi kenapa bukan Unpatti atau Poltek yang dilibatkan. Jangan-jangan ini modus untuk merampok uang daerah,’’ sebutnya.
Karenanya sejak awal Oratmangun mengingatkan jajaran Kejaksaan di Maluku agar mengawal program ini.
Apakah benar ada sharing dana Pemda-BPI atau semuanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
‘’Kalau semuanya tanggung jawab Pemda maka harus mendapat perhatian. Sebab membuat program, tapi hasilnya mubazir dan tidak terpakai, maka patut kita curigai kalau ini modus untuk ‘merampok’,’’ sebutnya.
‘CAWE-CAWE’
Pada sisi lain dia juga mengingatkan kalau Bupati KKT tidak perlu cawe-cawe dalam program ini terlalu dalam, termasuk Gubernur Maluku dan kroni-kroninya.
‘’Kami mendapat informasi kalau Pemda mengeluarkan rekomendasi kepada Inpex terkait vendor lokal, begitupun ada upaya kroni-kroni gubernur yang sudah menyiapkan jagonya.’’
Cawe-cawe gubernur dan bupati, ingat mantan Ketua Presidium PMKRI Ambon ini, justru akan melemahkan Program Strategis Nasional itu.
Informasinya bupati merekomendasi pamannya sebagai vendor utama membuat pagar di Latdalam.
Sedangkan kroni gubernur sengaja menyiapkan salah satu pengusaha lokal untuk menangani proyek jalan dan jembatan di semua ruas Blok Masela.
Nah, modus-modus seperti ini yang akan membuat masyarakat termasuk PT Inpex pusing sendiri.
‘’Kalau Vendor ditentukan semaunya saja oleh penguasa, kira-kira vendor lokal yang lain dikemanakan.’’
Baca Juga:
BPI Buka Pelatihan Migas Tanimbar, Siapkan SDM Lokal Sambut Raksasa Energi Nasional: https://sentralpolitik.com/bpi-buka-pelatihan-migas-tanimbar-siapkan-sdm-lokal-sambut-raksasa-energi-nasional/
‘’Ini akan memicu kecemburuan di tengah masyarakat dan keributan dan kekisruhan tak akan berhenti dan berbuntut gagalnya PSN,’’ ingatnya. (*)
