AMBON, SentralPolitik.com _ Hakim dalam sidang perdana kasus korupsi SPPD Fiktif BPKAD Kepulauan Tanimbar meminta para terdakwa buka-bukaan dalam sidang.
—
Ini disampaikan Ketua Majelis Hakim saat sidang korupsi yang merugikan keuangan daerah di Tanimbar itu menjalani sidang perdana di PN Ambon, Kamis (12/10).
Majelis hakim terdiri dari hakim ketua Harris Tewa dan dua hakim anggota, Wilson Shriver serta Anthoni Sampe Sammine.
Enam terdakwa dalam perkara korupsi ini dihadirkan dalam sidang tersebut. Mereka adalah Jonas Batlayeri (Kepala BPKAD), Kristina Sermatang (bendahara pengeluaran).
Selanjutnya, Maria Goretty Batlayeri (Sekretaris BPKAD), Klementina Y Oratmangun (Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah).
Berikutnya Letarius Erwin Layan (Kabid Aset) dan Liberata Malirmasele (Kabid Akuntansi dan Pelaporan).
KUASA HUKUM
Dari enam terdakwa ini, hanya terdakwa Jonas Batlayeri tidak menggunakan penasehat hukum.
Tim penasehat hukum yang mendampingi lima terdakwa masing-masing Anthoni Hatane, Robby Lopulalan, Muslimin Abubakar, Yanny Tuhurima dan Matheos Kainama.
Stendo Sitania yang membacakan dakwaan JPU menegaskan perbuatan para terdakwa yang di lakukan bersama-sama, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp. 6.682.072.402,-
JPU merincikan kerugian negara pada item Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari realisasi anggaran sebesar Rp. 6.160.687.500,- menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.973.146.500,-
Kerugian negara ini tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah, terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada BPKAD tahun 2020.
TUNTUTAN
Selanjutnya, JPU menegaskan perbuatan terdakwa Jonas Batlayeri diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU 31-1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah dengan UUU Nomor 20-2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31-1999 Tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Sedangkan untuk terdakwa lainnya, dengan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU 31-1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU 20-2001 Tentang Perubahan Atas UU 31-1999 Tentang Pemberantasan Tipikorarris Tewa katakan uraian duduk perkaranya sama untuk semua terdakwa.
“Uraian duduk perkaranya, semua terdakwa sama. Satu rangkaian semuanya,” ujar Harris.
Harris yang terkenal tegas dalam memimpin sidang katakan dalam perkara korupsi ini banyak pihak yang terlibat. Karena itu, ia meminta para terdakwa untuk buka-bukaan.
Jangan ada yang ditutupi.“Dalam perkara ini banyak pihak terlibat sebenarnya. Tinggal dong (para terdakwa) buka-bukaan. Atau katong maksimalkan,” pintanya dalam dialek Ambon.
Ia meminta para terdakwa jujur. Tidak usah aneh-aneh. Tidak usah takut dalam mengungkap fakta dalam persidangan.
JUJUR
“Jadi kalau kamong (terdakwa) tidak jujur, kamong (terdakwa) salah orang untuk beta. Jadi lebih baik jujur saja. Seng (tidak) usah aneh-aneh,,” ingat Tewa.
”Buka samua di sini pak. Seng (tidak) usah takut-takut, mau dia DPRD atau bupati, seng (tidak) ada urusan,” lanjutnya.
Selanjutnya, Hakim Ketua juga sempat bertanya kepada terdakwa Jonas Batlayeri karena tidak memakai pendamping penasehat hukum. Pasalnya ancaman pidananya cukup tinggi antara 5 hingga 20 tahun.
“Yakin seng mau pake pengacara pak, ancaman pidananya tinggi loh. Antara 5 hingga 20 tahun. Jadi bapak berpikir lagi ya jika tidak mau pakai pengacara,” jelas Tewa meyakinkan terdakwa Jonas.
Sebaliknya, hakim ketua mempersilahkan para terdakwa untuk berkonsultasi dengan penasehat hukum, apakah ada keberatan dengan dakwaan jaksa.
Tim Penasehat Hukum para terdakwa katakan akan menyampaikan eksepsi atas dakwaan jaksa.
Sebelum menutup sidang, Hakim Ketua mendoakan para terdakwa untuk bisa bersabar dan selalu dalam keadaan baik menghadapi perkara ini.
“Beta (saya) harap dong samua bae-bae ya. Tuhan Berkati dong (para terdakwa) samua,” ucapan doa Tewa.
Baca Juga:
Ketamakan DPRD KKT Terungkap Lewat SPPD Fiktif BPKAD Tanimbar: https://sentralpolitik.com/ketamakan-dprd-kkt-terungkap-lewat-sppd-fiktif-bpkad-tanimbar/
Setelah itu, ia menutup sidang tersebut dan dilanjutkan pekan depan dengan agenda memberikan kesempatan kuasa hukum dari terdakwa mengajukan keberatan atau tanggapan atas dakwaan JPU. (*)
Ikuti berita sentralpolitik.com di Google News
