AMBON, SentralPolitik.com — Inflasi Kota Ambon terhentak di angka 4,76 persen secara tahunan. Agar tidak lagi kecolongan menghadapi gejolak harga yang menekan daya beli warga, Pemerintah Kota Ambon meluncurkan sistem pengawasan digital baru bernama SIKENDALI AMBON.
Wakil Walikota Elly Toisuta meluncurkan SIKENDALI AMBON dalam Rakor Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama para pemangku kepentingan dan distributor di Manise Hotel, Jumat (31/10/2026).
Langkah ini setelah BPS merilis data inflasi Kota Ambon bulan September 2026: 0,68 persen bulanan, 3,29 persen tahun‑kalender, dan 4,76 persen secara tahunan.
Sebagian besar pemicu kenaikan oleh sektor transportasi dan lonjakan harga komoditas pangan.
Toisuta menegaskan tidak boleh membiatkan kondisi ini berlanjut, dan semua tindakan harus cepat, terukur, serta berbasis data.
STRATEGI 4 K
Ia memerintahkan seluruh perangkat daerah menjalankan strategi 4K: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Pertama, Keterjangkauan Harga. Dinas Perdagangan dan Perindustrian diperintahkan mempercepat serta memperluas Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah, terutama di kawasan pemukiman padat penduduk.
Harus memetakan setiap kegiatan secara presisi per kecamatan untuk memperpendek rantai distribusi.
Dinas Perikanan juga menjaga stabilitas harga komoditas perikanan dan cabai.
Kedua, Ketersediaan Pasokan. Mendorong Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menggerakkan kelompok tani di lokasi seperti Dusun Taeno dan Hutumuri untuk menanam cabai dan bawang.
Langkah ini guna mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Saat ini harga cabai merah dan cabai keriting mencapai Rp 120.000‑Rp 160.000 per kilogram, salah satunya dampak El Niño.
Pemkot juga akan memperluas Kerja Sama Antar Daerah dengan wilayah produsen seperti Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.
Tidak hanya lewat hubungan pemerintah‑ke‑pemerintah, tetapi juga kerja sama usaha‑ke‑usaha agar lebih lincah.
PERINGATAN KERAS
Wawali memberi peringatan keras kepada para distributor: keterbatasan konektivitas antarpulau dan cuaca buruk tidak boleh menjadi alasan kelangkaan bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru 2026.
Ketiga, Kelancaran Distribusi. Dinas Perhubungan bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) harus siaga penuh memantau arus bongkar‑muat di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon.
Memberi prioritas bagi kontainer berisi kebutuhan pokok guna menghindari keterlambatan yang merugikan masyarakat.
Selanjutnya, keempat yakni Komunikasi Efektif. Ia meminta semua perangkat daerah proaktif berkoordinasi dengan BPS dan BI untuk terus memantau komoditas pangan yang harganya mudah berubah‑ubah.
Baca Juga:
Harga Ikan Picu Inflasi Maluku, Kota Ambon Penyumbang Terbesar; https://sentralpolitik.com/harga-ikan-picu-inflasi-maluku-kota-ambon-penyumbang-terbesar/#google_vignette
Ia berharap kehadiran sistem SIKENDALI AMBON, pengendalian inflasi berjalan lebih akurat, sehingga stabilitas harga dan daya beli masyarakat Kota Ambon dapat terjaga. (*)
