Setelah lebih dari dua dekade menjadi wacana, proyek gas raksasa Abadi Masela akhirnya memasuki babak baru.
—
Pemerintah, SKK Migas, dan para investor menargetkan groundbreaking proyek ini pada akhir Juni 2026 (Penundaan lagi. Red). Persetujuan AMDAL telah diperoleh dan berbagai tahapan percepatan pembangunan mulai dijalankan.
Kabar ini tentu membawa harapan besar bagi masyarakat Maluku. Blok Masela selama bertahun-tahun dipromosikan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Timur Indonesia.
Nilai investasinya mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat dan digadang-gadang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan negara, serta memperkuat ketahanan energi nasional.
Namun pertanyaan yang harus dijawab secara jujur adalah: apakah masyarakat Maluku benar-benar akan menjadi penerima manfaat utama dari proyek ini?
Sejarah menunjukkan bahwa tidak semua daerah penghasil sumber daya alam otomatis menikmati kesejahteraan yang sebanding dengan nilai kekayaan yang dihasilkan dari wilayahnya.
Banyak daerah kaya sumber daya justru masih menghadapi persoalan kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, hingga rendahnya kualitas sumber daya manusia.
MEMASTIKAN MANFAAT NYATA
Karena itu, masyarakat Maluku tidak boleh hanya terpukau oleh angka investasi yang fantastis. Yang jauh lebih penting adalah memastikan adanya manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
Pertama, pemerintah dan investor harus memberikan prioritas nyata kepada tenaga kerja lokal.
Jangan sampai ketika proyek berjalan, masyarakat Maluku hanya menjadi penonton sementara sebagian besar tenaga kerja didatangkan dari luar daerah.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal harus dimulai sejak sekarang melalui pendidikan vokasi, pelatihan teknis, dan program sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan industri migas.
Kedua, keberadaan pelaku usaha lokal harus memperoleh ruang yang adil dalam rantai ekonomi proyek.
Usaha mikro, kecil, dan menengah di Maluku harus diberi kesempatan menjadi bagian dari ekosistem bisnis yang akan tumbuh di sekitar proyek Masela.
Ketiga, aspek lingkungan dan sosial tidak boleh diabaikan.
Masyarakat berhak memperoleh kepastian bahwa pembangunan tidak akan mengorbankan ruang hidup, sumber daya perikanan, maupun keberlanjutan lingkungan yang selama ini menjadi penopang kehidupan masyarakat pesisir.
Keempat, pemerintah daerah harus berani memperjuangkan kepentingan Maluku dalam setiap tahapan pengambilan keputusan.
Jangan sampai daerah hanya menerima dampak sosial dan lingkungan, sementara manfaat ekonominya lebih banyak mengalir keluar.
KEBANGKITAN EKONOMI
Pernyataan Gubernur Maluku yang menekankan prinsip keadilan dalam percepatan pembangunan Blok Masela patut diapresiasi. Prinsip keadilan inilah yang harus menjadi pondasi utama pembangunan proyek strategis tersebut.
Blok Masela bukan sekadar proyek energi nasional. Bagi masyarakat Maluku, proyek ini adalah ujian besar mengenai sejauh mana kekayaan alam mampu diterjemahkan menjadi kesejahteraan masyarakat.
Masyarakat tidak membutuhkan janji yang terus diulang dari tahun ke tahun. Masyarakat membutuhkan bukti.
Mereka membutuhkan lapangan kerja, kesempatan usaha, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup, dan jaminan bahwa generasi mendatang akan memperoleh manfaat dari kekayaan alam yang dimiliki daerah ini.
Jika tidak dikelola dengan adil, Blok Masela hanya akan menjadi proyek besar yang tercatat dalam laporan investasi nasional.
Namun jika dikelola dengan keberpihakan kepada masyarakat, Blok Masela dapat menjadi tonggak kebangkitan ekonomi Maluku yang sesungguhnya.
Baca Juga:
Blok Masela; Kita Menjual Mimpi, Proyek Membeli Pengalaman: https://sentralpolitik.com/blok-masela-kita-menjual-mimpi-proyek-membeli-pengalaman/
Kini saatnya memastikan bahwa Maluku tidak hanya menjadi lokasi proyek, tetapi juga menjadi pihak yang menikmati hasil pembangunan secara nyata dan berkelanjutan. (*)
—
*) Penulis adalah Wakil Sekretaris ISKA Kota Ambon
