Jaksa bekerja karena memang saat audit BPK RI sudah ada temuan temuan tadi. Malah rekomendasi BPK dibagi dalam beberapa laporan. Buku I, Buku II dan Buku III. Informasinya semua buku tadi sudah ditangan jaksa.
Noh, SentralPolitik berhasil memperoleh bukti-bukti tadi. Inspektorat KKT juga tahu. Entah Bupati KKT Bung Pice juga tahu atau pura-pura tidak tahu, kami tidak tahu!
CERMIN KEPALA
Kasus di Tanimbar sebetulnya tidak jauh berbeda dengan kasus di Kabupaten MBD. Disana, Sekda setempat malah sudah ditahan jaksa, yah karena SPPD fiktif itu pula.
Oiya, belajar dari mereka yang sudah ditahan di Bagian Umum dan BPKAD, pimpinan dua unit itu yang pertama dikerangkeng, karena memang pimpinan yang paling bertanggung jawab. Sebab mana mungkin uang cair tanpa diketahui pimpinan. Berikutnya sang bendahara, orang yang mengatur keuangan tentunya.
Bagaimana dengan dana di Sekretariat Daerah? Yang paling bertanggung jawab disini yaitu Sekda sendiri. Dan jaksa sudah memeriksa RM. Entah hasilnya seperti apa, ditunggu! Sangkalannya bagaimana, masih misteri juga! Yang pasti Ruben sudah pernah ditanya wartawan di Ambon dan dia memilih diam. Tak mau berkomentar.
Malahan ada sentilan kalau dana Sekretariat Daerah juga dilaporkan sengaja dititipkan di Dinas/ Badan lainnya. Itu sih sinyalemen semata yang perlu pembuktian. Para aparatur kejaksaan tentu sudah mengantongi informasi tadi.
Toh bila belum tau, pasti diketahui persis saat pemeriksaan dinas/badan yang lain. Badan/ dinas lagi antre tuh untuk diperiksa Korps Adiyaksa. Yang lagi berdinas sampai sekarang bisa saja mengembalikan uang Negara.
Tapi apa iya, ‘praktek dokternya’ tahun 2020, lalu baru bayar ‘resep obatnya’ ditahun ini? Dibayar saat dokter sudah tuntas mendiagnosa penyakitnya?! Bagaimana dengan para pelaku yang sudah pensiun? Dijawab sendiri sajalah…capeh deh….
Apakah ada titipan ‘persuk’ dari bupati? Wallahualam Bissawab. Tunggu saja. Yang tahu persis hanya para pelaku plus setan!
Nah, karena kasus ini makin terbuka, warga KKT yang memang akhir-akhir ini hidup menderita tidak tega kalau Penjabat Bupati KKT dipimpin mereka yang berada pada jaringan korupsi tadi. Tapi rakyat hanya bisa berdoa, karena semua putusan soal Pejabat hanya ditunjuk dari atas dan bukan dipilih langsung oleh rakyat.
Ditentukan pusat, setelah tentu melewati jalan trik, intrik dan politik hebat.
Apakah Ruben Mariolkossu mampu bertahan sampai akhir jabatannya satu tahun kedepan? Semoga saja demikian. Tapi kalau kemudian dia tiba-tiba turun di tengah jalan, rakyat tentu akan ramai-ramai meneriakinya. ‘’Nnahh.. in in ini parah nih.. hahahhaha.. hahhahhh tenang-tenang…”Ssstt.. tenang digeladak. (*)
Baca juga:
