Harapan pemerhati bangsa dari tahun ke tahun, bulan ke bulan hingga setiap harinya kedengaran akan adanya perubahan suasana kehidupan Indonesia yang tumbuh subur tanpa pertikaian intelektualitas dan dikotomi ego kekuasaan dan para pemimpin yang penuh kebijaksanaan, terkadang masih terdengar bising dalam kebijakan dan jauh dari harapan.
—
Selain itu masih ada narasi-narasi pemangku kepentingan yang terkadang tidak memberikan nuansa kedamaian yang hakiki bagi bangsa Indonesia sehingga dapat berbenah secara masif.
Tulisan ini sebagai bentuk kepedulian anak bangsa yang mengharapkan akan adanya dampak signifikan bagi pemenuhan akan kesejahteraan rakyat.
Masihkah kekuasaan memberikan harapan pemerataan bagi prospek kebutuhan lahiriah bagi rakyat, dari Sabang sampai Merauke ?
Sepertinya hanya didengar melalui sepenggal syair lagu yang bertuliskan kata-kata; “berjajar-jajar pulau-pulau , sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia”.
Pada kenyataannya masih jauh dari harapan yang diinginkan rakyat Indonesia.
Semuanya perlu diawasi dan lebih dimaksimalkan sehingga menjadi satu keutuhan yang utuh dalam berdemokratisasi dan berkeadilan bagi kehidupan rakyat Indonesia.
KONSEPTUALITAS CENDEKIAWAN KATOLIK
Ikatan Sarjana Katolik yang diketuai Bapak Luky Agung Yusgiantoro, B.Sc., M.Sc., Ph.D seringkali berdiskusi, tentang mengapa bangsa di usia ini, masih menyibukan diri dengan siapa yang paling hebat dan berperan lebih unggul, apakah dikotomi kekuasaan tidak bisa menjadi jembatan pemersatu bagi bangsa, untuk lebih sejahtera dari sisi ekonominya dan berkepedulian bagi rakyat kecil antar umat beragama.
Kekayaan kita cukup banyak, bahkan para intelektual kita cukup mumpuni, namun mengapa masih kurangnya program-program inovatif dalam pementasan soal kemiskinan, teristimewa pendidikan bagi seluruh rakyat yang mungkin saat ini perlu juga dikonsentrasikan terkait harkat dan martabat pendidikannya.
Bagi kalangan para penguasa acap kali konstrasi pikir masih terpusat untuk bagaimana bertahan dalam kekuasaan dan belum mampu memberikan ruang bagi konsolidasi untuk menggerakan atribut kemampuanya bagi kaum miskin dari sabang sampai merauke.
Konsep pikir Ketua Umum ISKA Indonesia sangat menggalakan budaya kerja nyata ketimbang ngomong doang.
Persoalan kemiskinan di Indonesia cukup penting diulas mengingat kaum lemah yang termarginalkan atau kurang mampu dan tidak dapat menyekolahkan anak-anaknya dari SD hingga perguruan tinggi dan itu pun perlu membutuhkan uluran tangan orang lain.
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
Program-program pro rakyat seperti pendikian gratis yang digaungkan belum terasa dan diaktualiasasikan secara merata di semua daerah di Indonesia.
Bapak Presiden telah mengupayakan program prioritas kerakyatan melalui MBG namun bagaimana kementerian dan lembaga dapat menerjemahkan arah pikir secara eksklusif dan inovatif guna implementasinya di lapangan.
Peluang kementerian dan lembaga khususnya terkait pengentasan kemiskinan dan kebutuhan hajat hidup orang banyak khususnya juga pendidikan gratis, kiranya dapat diupayakan agar bersinergi.
Program-program kementerian/ lembaga dari pusat yang diluncurkan dan memakan anggaran yang banyak, namun hasilnya sampai saat ini terkadang kurang dirasakan bagi pelosok-pelosok teristimewa daerah 3 T.
Apalagi bagi Timur Indonesia bukan saja papua namun Maluku selama ini masih jauh dan kurang merasakan program-program kementerian/ lembaga yang memberikan ruang bagi pemangku kepentingan di daerah ini untuk dapat menerima kue pembagian bagi kemakmuran rakyatnya terkhusus anak-anak generasi Emas di Maluku.
TIM PERCEPATAN PROGRAM PEMERINTAH
Bapak Presiden dan Wakil Presiden telah meluncurkan 17 programnya bagi kemakmuran rakyat, hanya saja pergerakan kementerian/ lembaga yang langsung menyentuh program pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat masih belum memberikan social responsibility yang signifikan.
Problematik dari periode ke periode hanya menjadi siklus perdebatan di Negeri ini yang hanya mempersoalkan kekurangan-kekurangan dari pemangku kebijakan guna mencari-cari kelemahan individual, dari Pemerintahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden.
KOMPLEKSITAS
Melihat pemberitaan-pemberitaan di media online dan televisi Masih saja polemik dan kerumitan yang tidak habis-habisnya di negara ini guna mendiskreditkan presiden dan Wakil Presiden.
Upaya-upaya ini hanya sebagai gaung alunan politisaasi yang kurang relevan saat ini ketimbang perut rakyat yang mestinya di prioritaskan.
Kendati demikian 17 program yang sementara dijalankan guna perbaikan ekonomi di negara ini. Haruslah direspon secara langsung dan lebih gencar sampai ke daerah-daerah terpencil.
Manakah yang Lebih di prioritaskan?
Ada banyak sekali sumber-sumber kekayaan alam, namun dapatkan kementerian/ lembaga terkait lebih terbuka untuk membentuk Tim Percepatan pembangunan dan Pemerataan bagi wilayah di maluku teristimewa daerah 3 T.
Ini masih menjadi PR. Mungkin saja sulit namun upaya bapak presiden dengan kunker ke berapa negara guna mencari dukungan investasi nasional, perlu dikuatkan lebih progres oleh kementerian yang memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan.
Semisalnya , program BGN yang sudah digalakkan saat ini, berapa banyak dapur yang telah di bangun di setiap daerah, terlebihnya di Maluku?
Berapa banyak Tenaga Pendidik yang sudah diberikan kesejahteraan bagi daerah 3T yang digulirkan langsung ke person by person.
Atau manakah permodalan bagi UMKM, Manakah rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan rentan atau jalan dan jembatan di pelosok negeri.
Maluku perlu disentuh bukan saja lewat kata-kata manis para legislator di pusat sampai daerah. Kerja nyata itu perlu dilakukan secara nyata lewat usulan-usulan namun dikawal hingga terjawab semua hal-hal yang telah diulas di awal.
Sungguh sedih rasanya, melihat keadaan kemiskinan yang belum tersentuh oleh tangan-tangan pemerintahan saat ini.
POLA PIKIR RELATIVISME
Seyogyanya para Menteri sedapnya mempunyai akses khusus ke setiap daerah-daerah terpencil guna melihat realitas kehidupan masyarakat yang masih jauh dari pembangunan.
Upaya ini membentuk agar kesadaran berperan aktif dapat memaksimalkan kewenangan yang telah diamanatkan lewat UUD 45 ini dapat menjawab tantangan masyarakat di di daerah, teristimewa kawan 3T ( Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Sekiranya rintihan ini dilaksanakan oleh setiap kementerian/ Lembaga, tentunya akan ada upaya perbaikan pandangan guna mengaktualisasikan kebenaran dalam tindakan nyata secara signifikan bagi program bapak Presiden dan Wakil Presiden.
John Rawls menekankan pentingnya distribusi yang adil dan perlindungan terhadap hak-hak dasar semua individu, terutama yang paling rentan.
Pasal 34 UUD 45′ yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu, Pasal 27 ayat (2) menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Namun masih jauh dari upaya perbaikan dan pemerataan.
KONSEPTUAL
Mendasari tulisan ini sebagai upaya pendekatan berkelanjutan (sustainability) guna bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang.
Adanya Tim Percepatan yang lebih tegas guna menjawab kebutuhan masyarakat di tengah-tengah efisiensi anggaran pusat, guna perbaikan kebutuhan masyarakat di wilayah Timur khususnya Maluku pada umumnya dan lebih khusus di wilayah 3 T.
Adanya Tim relawan yang dapat memberikan akses guna perbaikan infrastruktur baik jalan dan jembatan agar memberikan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi kehidupan masyarakat lokal dan lebih efektif.
Baca Juga:
Kesejahteraan Tenaga Kerja di Indonesia: https://sentralpolitik.com/kesejahteraan-tenaga-kerja-di-indonesia/
Semoga keprihatinan ini menjadi tolak ukur sumbangsi perubahan dan kedamaian bagi negara Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan dari rasa kepedulian lahiriah ketimbang mencari pencitraan subjektivitas yang elegan bagi setiap insani.
#Jayalah Indonesiaku
#Jayalah Negeriku.
#Pro Ecclesia et Patria.
—
*) Ketua DPC Ikatan Sarjana Katolik Kota Ambon
