AMBON, SentralPolitik.com _ Harris Tewa Ketua Manjelis Hakim pada sidang Tipikor SPPD fiktif BPKAD Kepulauan Tanimbar mengaku heran kepada 6 terdakwa korupsi. Dalam sidang itu juga terungkap kalau Petrus Fatlolon berkali-kali minta duit dari BPKAD KKT.
—
Kondisi ini terungkap saat sidang lanjutan kasus korupsi SPPD fiktif di Pengadilan Tipikor PN Ambon, Jumat (23/12).
Kalau pada sidang pekan lalu, nama Petrus Fatlolon disebut menerima uang sejumlah Rp270 juta dari mantan Bendahara BPKAD Kristina Sermatang, dan telah dibantah baik oleh Petrus maupun Yonas, pada sidang Jumat nama Fatlolon kembali mengemuka.
Nama Fatlolon muncul dari mulut mantan Sekretaris BPKAD Maria Goreti Batlayeri. Dia mengaku dia menyerahkan Rp50 juta kepada Yonas untuk di berikan kepada Petrus, sesuai pernyataan Yonas bahwa ada permintaan uang dari mantan bupati.
Hakim Tewa dalam sidang ini, mengungkapkan kalau membaca hasil BAP sekitar tahun 2020, Maria Goreti di perintahkan oleh si Yonas untuk membawa uang Rp50 juta dan di serahkan kepada bupati Petrus Fatlolon.
Mendapat pertanyaan tersebut, Kristina mengungkapkan bahwa benar ada perintah Yonas untuk mengeluarkan uang kepada eks bupati.
“Akan tetapi kemudian untuk bawah uang itu kepada Petrus secara langsung, saya tidak lakukan. Biasanya lewat Maria Goreti,’’ kata Kristina.
HERAN
Mendengar pengakuan Kristina ini, sontak hakim merasa heran, dan menanyakan kembali, mengapa sidang pekan kemarin tidak menyampaikan hal ini.
Tewa pun menambahkan kalau sidang kemarin dirinya sengaja membiarkan si Petrus dan para terdakwa ini saling berbicara. Alasan Hakim, karena inggin mengetahui mental, baik dari si Petrus maupun para terdakwa ini.
MASIH PASANG BADAN
Yonas Batlayeri tetap membela si Petrus, meskipun pada sidang lalu, si Petrus menyangkal tidak pernah berhubungan dengan Yonas maupun eks bendahara Ktistina, apalagi menyangkut permintaan uang.
“Kadang saya mau butuh uang dari bendahara, bisa juga saya pakai alasan untuk bupati,” tandas Yonas.
ANALISA HAKIM
Menurut Hakim Tewa hanya ada dua kemungkinan untuk si Yonas. Kemungkinan pertama memang benar uang itu permintaan eks bupati Petrus ataukah kemungkinan kedua memang Yonas inilah yang mau pasang badan untuk si Petrus.
“Karena tidak mungkin mereka (bendahara & sekretaris) tanyakan eks bupati Petrus. Saya lihat kemarin itu si Petrus sangat pede, dia terlihat sangat yakin tidak terima duit,” ujar Hakim Tewa.
TIBA-TIBA LUPA
Hakim Tewa terus mengejar Yonas dengan bertanya pernah tidak Yonas menyampaikan kepada Maria Goreti untuk memberikan sejumlah uang kepada Petrus.
Namun tiba-tiba ingatan Yonas menurun saat menjawab Hakim. Dia mengaku lupa.
Tak pelak, Hakim Tewa berkata, kalau apapun yang berhubungan dengan eks bupati Petrus, maka seperti kompak dan dikomando, para tersangka ini. Khusus Yonas, akan beralibi dengan berkata lupa alias tak ingat lagi.
“Kenapa semua yang berhubungan dengan eks bupati kok semuanya lupa. Saya mulai tidak suka dengan ini,” ujar Tewa.
GORETI BUKA
Maria Goreti kembali menegaskan bahwa uang Rp450 juta untuk Fatlolon merupakan perintah Yonas kepada dirinya. Dia melanjutkan permintaan itu ke Kristina selaku bendahara, bahwa ada perintah Yonas kalau ada permintaan dari Fatlolon.
“Uang untuk bupati, saya serahkan ke Kaban,” aku Maria Goreti.
MINTA BERKALI-KALI
Dalam persidangan itu juga mengungkap fakta kalau eks bupati Petrus Fatlolon sering meminta uang dari kantor bendahara umum daerah itu. Permintaan melalui si Yonas selaku Kaban.
“Seberapa sering Kaban minta? Dari catatan bendahara Rp450 juta untuk eks bupati Petrus. Biasa kalau minta duit untuk si Petrus gimana?” tanya Hakim Tewa kepada Kristina.
Kristina pun membeberkan kalau sangat sering Fatlolon meminta uang melalui Yonas. Yonas kemudian meminta pihaknya siapkan duit-duit itu.
“Kaban sampaikan, tolong siapkan uang untuk bupati. Dan itu berkali-kali minta,” tegas Kristina.
Mendengar pengakuan terdakwa Kristina, Hakim Tewa bertanya berapa estimasi permintaan uang-uang tersebut. Dengan lugas, Kristina menyebutkan nominal diantaranya Rp50 juta, Rp30 juta, Rp100 juta, Rp25 juta dan Rp15 juta.
“Memang benar si Yonas ini pasang badan. Kiu-Buta. Entahlah, apakah ada deal-deal politik dengan bupati,” ujar Hakim Tewa.
Dia menyatakan itu sesuai pengamatan dirinya selama persidangan, khususnya saat momen kehadiran eks bupati Petrus Fatlolon. “Kemarin itu bupati pede sekali,” ungkap Tewa.
Sebab menurut Hakim Tewa, para terdakwa begitu sungkan. Berbeda ketika ke-6 terdakwa ini berhadapan dengan pihak BPK, DPRD bahkan wartawan.
Para terdakwa akan bersikap keras dengan para saksi tersebut. Namun berbanding terbalik, ketik giliran Hakim menghadirkan eks bupati. “Giliran berhadapan dengan bupati, kalian lombo,” tandas Hakim.
Bahkan Hakim Tewa mengungkapkan jika gestur para terdakwa ini tak luput dari pengamatan mata tajamnya.
Mengingat gestur merupakan suatu bentuk komunikasi non-verbal dengan aksi tubuh yang terlihat mengkomunikasikan pesan-pesan tertentu, baik sebagai pengganti bicara atau bersamaan dan paralel dengan kata-kata.
“Saya lebih percaya apa yang disampaikan bendahara Kristina, karena pasti bendahara punya catatannya,” tandas Hakim
NIKAHAN ANAK eks BUPATI
Fakta baru juga mencuat yakni adanya penggunaan uang dari SPPD fiktif ini untuk nikahan anak bupati di Bali.
Hakim Tewa mempertanyakan pemakaian uang tersebut dengan tujuan ke Bali guna menghadiri nikahan anak si Petrus.
NASIB DI TANGAN SENDIRI
Penasehat Hukum para terdakwa memperingatkan kliennya agar berkata jujur. Hal ini harus kembali diingatkannya, lantaran dalam sidang tadi, Majelis Hakim telah mengingatkan bahwa nasib para terdakwa ini berada di tangan mereka masing-masing.
‘’Dari semua ini, inisiatif siapakah untuk membuat SPPD fiktif?,’’ Tanya Hattane. Kompak 5 terdakwa ini mengaku kalau inisiatif tersebut datang dari si Yonas.
Hatane kembali mempertanyakan kepada mereka berlima apakah perbuatan untuk merampok uang negara ini, sama sekali tidak diketahui oleh bupati.
Pasalnya dari pengalaman, baik sekda maupun bupati pasti mengetahuinya. “Saya minta kejujuran kalian semua, ada penyampaian ke bupati Petrus atau tidak?” katanya lagi.
Sayangnya lagi-lagi si Yonas menutup rapat hal ini. Dengan hanya menyebutkan bahwa untuk APBD, dirinya mendapat arahan dari PLH. Sekda Ruben Moriolkossu.
Padahal era itu, dirinya tidak pernah berkoordinasi dengan Moriolkossu, mengingat baik sekda Ruben Moriolkossu dan Yonas, sama-sama sedang berebut siapa yang bakal dipilih si Petrus sebagai sekda defenitif.
Sedangkan uang untuk BPK, dirinya menyebutkan arahan dari Inspektur Jeditha Huwae. Sementara uang untuk Petrus sahabat karibnya dia mengaku kalau tidak pernah menyerahkan apapun Fatlolon.
Mendengar pengakuan tersebut, Hakim Tewa menirukan pernyataan Fatlolon pada persidangan lalu bahwa tidak ada makan siang yang gratis.
Menurut Tewa, sebagai hakim, pihaknya lebih melihat pada sikap batin dari para terdakwa ini, yang nanti akan menggabungkan dengan fakta yang ada, kemudian BAP dan lainnya.
SELAMATKAN DIRI MASING-MASING
Dengan demikian, Hakim berpesan kepada para terdakwa ini untuk dari sekarang, berusahalah menyelamatkan diri masing-masing. Mengingat ke-6 terdakwa ini tim inti dari semua kegiatan, semua kebijakan. Lantaran banyak kepentingan di sana.
Alhasil, Hakim Tewa mengusulkan kepada JPU agar menuntut para terdakwa ini sesuai dan sepadan dengan dengan peran mereka.
“Tolong tuntut mereka sesuai fakta di persidangan. Banyak pencuri, banyak maling di Tanimbar sana. Modal malaikat saja,” kata Hakim Tewa.
Dia mengingatkan, sebelum penuntutan tanggal 5 Januari 2024 mendatang, kerugian negara Rp6,6 milyar ini telah dikembalikan.
Baca Juga:
Bantah Habis Tudingan Saksi, Hakim Sebut Fatlolon Gagal : https://sentralpolitik.com/bantah-habis-tudingan-saksi-hakim-sebut-fatlolon-gagal/
“Manfaatkanlah waktu ini dengan baik, sehingga bisa menjadi pertimbangan,” pesan Tewa mengakhiri sidang. (*)
