PIRU, SentralPolitik.com _ Setelah menggeruduk Kantor Bupati Seram Bagian Barat, puluhan eks pegawai honorer Satpol PP kembali mendatangi Kantor DPRD Kabupaten itu, Selasa (19/9).
—
Puluhan honorer yang di rumahkan Pemkab SBB ini mempersoalkan gaji yang sejauh ini tidak sesuai harapan mereka.
Ini karena para pendemo merasa kurang puas dengan penjelasan pemerintah lewat Pj. Bupati Kabupaten SBB, Andi Chandra As”aduddin, mereka kemudian menemui dewan.
Di depan Kantor DPRD SBB, para pendemo melakukan aksi yang sama.
“Saat pertemuan dengan penjabat bupati kemarin, penjabat katakan kita harus sesuai dengan aturan,” tegas pendemo dihadapan Komisi II DPRD SBB, Selasa (19/9).
DITERIMA DEWAN
Setelah melakukan aksi di depan kantor, Komisi II kemudian menerima eks pegawai honorer ini dalam pertemuan.
Saat pertemuan, Anggota DPRD, Jamadi Darman mengatakan gaji pegawai honorer Sat Pol PP dan Damkar gaji, komisi pernah advokasi dengan Pemerintah Provinsi.
“Saat advokasi 3 kali, gaji honorer naik dari Rp. 1,5 juta menjadi Rp. 1,9 juta. Nah, saat ini saya dengar gaji honorer Sat Pol PP dan Damkar, justru turun. Ini yang menjadi pertanyaan,” katanya.
Lanjut Jamadi, gaji honorer Sat Pol dan Damkar yang sudah di plot dalam APBD SBB sebesar Rp. 1,9 juta per bulan. Itu sudah menjadi kesepakatan oleh DPRD.
Hanya saja, dewan tidak mempunyai hak untuk memutuskan.
PERSOALKAN DASAR
Terkait dengan tenaga honor yang di-rumahkan dia kembali mempersoalkan dasar apa yang diambil.
“Pemerintah daerah memakai alas hak apa sampai seenaknya merumahkan honorer,” kata Jamadi mempersoalkan.
Jamadi mengingatkan, semua honor dari semua lingkup Pemerintah SBB kurang lebih 2.665 orang.
1 komentar