AMBON, SentralPolitik.com – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa memimpin rapat terbatas terkait penertiban kawasan tambang emas Gunung Botak, Pulau Buru.
Rapat ini menghadirkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku dan Bupati Buru di Kantor Gubernur, Rabu (9/7/2025).
“Jadi dalam rapat membahas bagaimana mekanisme penertiban, yang paling utama adalah penertiban terhadap penambangan liar atau Penambangan Tanpa Izin (PETI),” terang Juru Bicara Gubernur, Kasrul Selang kepada awak media.
Pihaknya akan melakukan identifikasi kelengkapan administrasi bagi masyarakat yang memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Selain itu menginventarisir persoalan yang terjadi di Gunung Botak.
“Saya kira masyarakat sudah tahu bahwa yang memiliki IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) hanya ada 10 Koperasi,” jelasnya.
Sekedar tau dari 10 Koperasi yang sudah memiliki IPR, 6 Koperasi di antaranya telah menyelesaikan urusannya pada Minerba One Data Indonesia (MODI).
Sedangkan 4 Koperasi lainnya masih belum lengkap.
Lebih lanjut, Selang menambahkan, untuk penertiban Gunung Botak, Pemprov secara spesifik akan melibatkan unsur TNI dan Polri.
“Yang jelas Gubernur dan Forkopimda sepakat bahwa yang namanya illegal apalagi illegal mining, illegal oil harus ditertibkan,” katanya.
Terkait praktik back up dan upeti dari pihak-pihak tertentu, kata Selang, oknum yang memback up secara regulasi juga mendapat menindakan.
Ia berharap semua stakeholder memberikan dukungan positif terhadap rencana penertiban ini sesuai dengan peran masing-masing.
Bupati, masyarakat bahkan 10 koperasi harus membantu pemerintah dan TNI/Polri untuk melakukan penertiban.
Baca Juga:
Sah! 10 Koperasi Siap Beroperasi di Gunung Botak, Penambang Ilegal segera Angkat Kaki: https://sentralpolitik.com/sah-10-koperasi-siap-beroperasi-di-gunung-botak-penambang-ilegal-segera-angkat-kaki/
Selain itu, Selang mangatakan Penertiban Gunung Botak akan berlangsung secepatnya, dan secara teknis akan informasikan ke publik. (*)
