PIRU, SentralPolitik.com _ Masalah honorer Satpol PP dan Damkar Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) akhirnya menemukan solusi penyelesaian. Ini setelah DPRD Kabupaten itu membahas bersama Panitia Anggaran Pemerintah Kabupaten SBB, Selasa (26/9).
—
‘’Rentetan masalahan honorer di Kabupaten SBB yang beberapa waktu ini menjadi fokus pengawalan DPRD, akhirnya menemui titik temu melalui niat baik Pemda SBB,’’ ungkap Sekretaris Fraksi Hanura, Yudin Hitimala kepada media ini Rabu (27/9).
Anggota DPRD asal Pulau Buano ini mengungkapkan, hasil rapat Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemda di Kantor DPRD SBB, Selasa (26/9) saat pembahasan plafon APBD-P 2023 telah, tergambar alokasi anggaran untuk pembayaran gaji sejumlah tenaga honorer baik Satpol PP dan Damkar, tenaga kesehatan, maupun tenaga guru.
‘’Dari sini tergambar honorer pada beberapa OPD jumlah gaji yang belum terbayarkan bervariasi,’’ kata dia.
Lanjut Hitimala yang juga Sekretaris Komisi 1 DPRD ini, bahwa formulasi pembayaran gaji honorer terutama untuk Nakes tergambar jumlah gaji per bulan sebesar Rp. 1 juta plus intensif Rp.500 ribu. ‘’Sehingga per bulan Nakes mendapat gaji dan intensif sebesar Rp. 1,5 juta,’’ kata dia.
TITIK TEMU
Sementara untuk honorer Satpol PP dn Damkar tergambar gaji per bulan Rp. 1 juta dan intensif Rp. 600 ribu. ‘’Sehingga total per bulan honorer Satpol PP dn Damkar Rp. 1,6 juta,’’ tandas dia.
Sementara secara umum honorer di Saka Mese Nusa itu per bulan sebesar Rp. 1 juta.
Hitimala, alumnus Magister Agribisnis Unpatti ini menyatakan, bahwa gambaran jumlah gaji itu sampai saat ini masi dalam pembahasan kebijakan umum plafon anggaran APBD-P Kabupaten SBB tahun 2023.
‘’Sehingga secara teknis nanti akan terurai jelas pada pembahasan di tingkat satuan, dalam hal ini komisi dengan dinas teknis selaku mitra kerja dalam waktu satu dua hari kedepan,’’ ingatnya.
Selanjutnya, Kabid Organisasi DPC Partai Hanura ini menyebut, DPRD selama ini berkomitmen mengawal permasalahan ini. Dan itu dibuktikan dengan beberapa kali melakukan rapat dengar pendapat dengan beberapa OPD teknis, bahkan melibatkan TIM TAPD.
