NAMLEA, SentralPolitik.com _ Ini ‘perang’ antar Advokat di lahan gerai Alfamidi Ayani 2 di Komplek Bandar Angin, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Namlea, Kabupaten Buru.
—
Awalnya PT Midi Utama Indonesia membangun Alfamidi di lahan yang diklaim milik ahli waris almarhumah Rahmah Luhulima.
Karena negosiasi antara kuasa hukum dan pihak Alfamidi tidak berjalan lancar, kuasa hukum Almarhum Luhulima akhirnya memalang gerai itu pada Sabtu 14 Oktober 2023.
Pemalangan berlangsung oleh pengacara dari Kantor Hukum Harkuna Litiloly, SH & Rekan yaitu Harkuna Litiloly, SH, Marten Fordatkossu, SH dan Ambo Kolengsusu, SH.
“Itu bukan tindakan hukum, tetapi semacam suatu tindakan premanisme,” ujar Ahmad Belasa, di Namlea, Rabu (18/10/2023).
Belasa adalah pengacara dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Ahmad Belasa, S.H & Rekan.
Bersama Abdurahman Solissa, SH dan Ahmad Bessy SH, ketiganya merupakan
Kuasa hukum dari Mahmud Hentihu dan Raden Muhammad Yamin.
Hentihu dan Yamin juga mengklaim punya lahan yang saat ini berdiri gerai Alfamidi di Komplek Bandar Angin.
DIDUGA MENYESATKAN
Ahmad Belasa mengatakan, dalam penanganan perkara dengan pemalangan gerai Alfamidi yang dilakukan oleh Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Harkuna Litiloly cs, tidak memberikan muatan hukum dan keuntungan hukum, tapi justru menyesatkan mereka.
“Tindakan yang dilakukan oleh kuasa hukum bersama-sama dengan klien mereka, adalah suatu tindak yang diluar prosedur. Dan itu bukan tindakan hukum, tetapi semacam suatu tindakan premanisme,” ujar Ahmad Belasa.
“Kenapa? Karena sebetulnya pengacara sebagai penegak hukum dalam memberikan pertimbangan hukum, harus bisa memahami apa sebenarnya kepentingan hukum klien,” sambung dia.
Menurut Belasa, kuasa hukum harus mengambil langkah yang menguntungkan klien, karena penandatanganan Kuasa itu hak retensi disana, ada biaya disana.
“Karena itu pengacara mengambil langkah hukum strategis yang pada pokoknya menguntungkan bukan merugikan mereka yang mengharapkan solusi,” sambungnya.
Lebih lanjutnya, kata dia, pengacara dalam menjalankan profesinya tetap mengacu pada surat kuasa yang diberikan.
Karena surat kuasa itu merupakan ikatan hukum yang mengikat antara pengacara dengan klien atau disebut dengan hubungan hukum.
“Jadi apa yang diperintahkan dalam surat kuasa itu lah yang kemudian harus dilakukan oleh pengacara, bukan sebaliknya mengambil langkah hukum diluar kuasa,” ingat dia lagi.
DASAR PEMALANGAN
Belasa menjelaskan dalam pemalangan itu kuasa hukum berdasarkan pada putusan Pengadilan Agama Namlea Nomor: 222/Pdt.P/2022/PA.Nla.
Putusan Pengadilan Agama itu adalah terkait dengan penetapan ahli waris.
Nah, terkait penetapan ahli waris, langkah hukum berikutnya adalah gugatan perdata ke Pengadilan Agama terkait harta waris, yang nantinya akan berujung pada pembatalan perbuatan hukum jual beli antara M. Adji Hentihu dengan kliennya yaitu Mahmud Hentihu.
“Kalau surat jual belinya sudah batal berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, barulah mereka bisa berhadapan dengan klien kami. Bukan penetapan hak waris,” tekannya.
Maka dari itu, Belasa berkata, hal itu menjadikan dasar untuk melakukan somasi apalagi pemalangan.
KONSEKWENSI PIDANA
Lebih jauh dia mengingatkan lagi, pemalangan atau penyegelan atau tindakan hukum peringatan/ somasi yang dilakukan oleh Rekan-rekan dari Kantor Hukum HL ini adalah tidak sah cacat dan prosedur.
Karena, kekuatan hukum dari penetapan pengadilan tentang ahli waris, tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan somasi atau peringatan hukum, apalagi penyegelan/pemalangan.
“Ini fatal dan berkonsekuensi pidana,” kata Belasa mengingatkan.
Jual beli kliennya dengan M. Adji Hentihu adalah sah. Dan bila ahli waris ingin mengambil alih lahan itu, dapat menempuh jalur perdata untuk membatalkan jual belinya dulu.
“Jangan main hakim sendiri. Pada prinsipnya klien kami tidak kenal ahli waris, klien kami hanya mengenal M. Adji Hentihu,” tunjuknya.
KUASA
Dia menyampaikan surat kuasa Kantor Hukum Harkuna Litiloly yang digunakan untuk melakukan pemalangan gerai Alfamidi bernomor: 45/HL-SKK.Pdt-PA-IV/2023, tertanggal 9 Mei 2023 dan para pemberi kuasa memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan harta waris ke Pengadilan Agama, berdasarkan kuasa tersebut yang digugat adalah M. Adji Hentihu dan Siti Alya Hentihu.
Tegasnya, berdasarkan kuasa tersebut, penerima kuasa atau kuasa hukum harusnya menggugat M. Adji Hentihu dan Siti Alya, bukan mengambil tindakan hukum diluar kuasa dengan cara fatal yakni melakukan pemalangan Gerai Alfamidi.
“Kuasa yang ditangani pada 9 Mei 2023 di Namlea oleh lima pemberi kuasa itu adalah untuk menggugat Adji Hentihu ke pengadilan secara perdata terkait lahan yang kemudian diklaim pak Adji Hentihu dan Siti Alya Hentihu,” ungkapnya.
LAHAN
Ia menambahkan lahan Alfamidi ini adalah lahan yang dibeli Mahmud Hentihu dari Adji Hentihu pada 5 Mei 2021 seluas 960 meter persegi dengan dua kali pembayaran. Pembayaran pertama Rp 25 juta dan pembayaran kedua Rp 15 juta.
Baca Juga:
Ahli Waris Palang Alfamidi di Bandar Angin Namlea: https://sentralpolitik.com/ahli-waris-palang-alfamidi-di-bandar-angin-namlea/
“Jadi penetapan Pengadilan Agama Namlea terkait ahli waris baru terjadi di tahun 2023. Jadi pak Adji Hentihu lebih dulu lahan ini. Apakah ada hubungan hukum? Antara klien saya dalam hal ini Mahmud Hentihu maupun Yamin, dengan penetapan Pengadilan Agama itu secara hukum saya katakan tidak ada hubungan hukum sama sekali, antara tindakan pemalangan Alfamidi, baik itu pemalangan secara langsung yang dipagari dengan senk maupun somasi,” tegasnya.(*)
Ikuti berita sentralpolitik.com di Google News
