Mengenai sikap politik yang diambil sejumlah Kepala Dinas, Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unpatti menilai mungkin kodisi itu lebih merupakan pilihan pribadi.
‘’Sedangkan masih jadi pejabat saat ini, itu soal lain, dan itu terpulang kepada pj. Walikota Ambon,’’ ujarnya.
DINAMIKA POLITIK
Terkait status para PLT Kadis yang masih saja menjabat itu, Wakil Dekan I FISIP Unpatti ini menduga walikota masih mencari, mengidentifikasi dan memastikan pengganti Pimpinan OPD.
‘’Ini tentu butuh waktu untuk menimbang dan memproses selektif sampai memutuskan pada waktu yang tepat, dengan harapan para calon pengganti kiranya bisa berkinerja baik,’’ sebut dia.
Menyoal adanya tarik-menarik pada proses pergantian, selanjutnya Ufie mengaku bahwa dinamika politik tertentu dalam proses rekrutasi itu biasa. Namun tentu tidak melampaui batas waktu.
‘’Akan jadi masalah serius dari segi hukum dan etika, jika melewati masa pensiun namun belum ada pergantian. Pada titik itu, jelas walikota melanggar aturan secara obyekyif,’’ ingat dia.
Dia kembali menyebut pergantian pejabat dalam situasi politik saat ini harus memenuhi aturan, syarat yang mamadai bagi calon pejabat, prosedur rekrutasi serta kerangka waktu.
‘’Tepat syarat, tepat prosedur, dan tepat waktu. Itu yang harus dikedepankan,’’ tandasnya lagi.
Dosen FISIP ini mencontohkan, bila seorang pejabat tidak memenuhi syarat, tapi dipaksakan oleh kuasa untuk duduki jabatan, maka jelas bermasalah, menuai polemik dan kontroversi publik.
Baca juga:
https://sentralpolitik.com/ada-tarik-menarik-pj-walikota-sekot-di-jabatan-kepala-bkd-ambon/
‘’Dan jika hal itu terjadi, kita bisa bicara soal kepentingan politik kekuasaan yang bermain,’’ demikian Ufie. (*)
1 komentar