AMBON, SentralPolitik.com — Aliansi Mahasiswa Maluku Barat Daya (MBD) menggelar aksi demo di Kantor Gubernur Maluku, Senin (5/10/2026).
Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi GEMA MBD dan GMBK ini mendesak Gubernur Maluku mengevaluasi rekrutmen tenaga kerja oleh Petrosea dan Inpex Blok Masela.
Aksi massa dipimpin oleh Krisansi Petrik Laurika (Ketua GEMA MBD) selalu Korlap dan Helmi Natro, Ketua Cabang GMBK.
Dalam aksinya, aliansi meminta Pemerintah Provinsi Maluku mengambil peran aktif mengawal proses penyerapan tenaga kerja lokal di PSN Blok Masela, khususnya bagi masyarakat MBD dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).
SEMBILAN TUNTUTAN
Selanjutnya para pendemo menyampaikan sembilan tuntutan kepada Gubernur Maluku.
Pertama, Hentikan Sementara Rekrutmen Petrosea.
Aliansi mendesak Gubernur Maluku mengambil langkah koordinasi untuk menghentikan sementara proses rekrutmen tenaga kerja yang dilakukan PT Petrosea, sekaligus menjamin akses adil masyarakat MBD terhadap kesempatan kerja di proyek Blok Masela.
Mengingat MBD dan KKT merupakan wilayah yang memiliki keterkaitan langsung dengan proyek tersebut.
Kedua, Bentuk Forum Penyelesaian Masalah. Meminta Gubernur menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan dengan melibatkan Dinas ESDM, Dinas Ketenagakerjaan, SKK Migas, INPEX Masela Ltd.
Serta Pemerintah Kabupaten MBD, Pemerintah Kabupaten KKT, serta perusahaan kontraktor pelaksana, guna menyelesaikan persoalan rekrutmen tenaga kerja dan memastikan keterlibatan masyarakat MBD.
Ketiga, mendesak Pemprov Maluku mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan, termasuk peran perangkat daerah dalam memfasilitasi, mengkoordinasikan, serta mengawasi akses tenaga kerja lokal terhadap kesempatan kerja di Blok Masela.
Keempat, Aliansi meminta menyusun program penyiapan tenaga kerja asal MBD melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, pemagangan, serta fasilitasi penempatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan proyek dan kemampuan anggaran daerah.
“Kelima, mendesak minta Gubernur meminta INPEX Masela membuka informasi secara jelas dan transparan mengenai kualifikasi tenaga kerja, tahapan seleksi, jadwal penerimaan, serta jalur pendaftaran yang dapat diakses langsung oleh masyarakat MBD,” kata Korlap.
Selanjutnya, keenam mendesak Gubernur memberikan penegasan kepada INPEX agar mengambil langkah tegas terhadap Petrosea terkait proses rekrutmen yang dipersoalkan.
Serta memastikan penerimaan pekerja berlangsung transparan dan memberikan akses yang adil bagi masyarakat MBD.
INFRASTRUKTUR PENDUDUK
Aliansi juga mendesak Gubernur mendorong INPEX membangun dermaga di Pulau Masela sebagai bagian dari kebutuhan infrastruktur pendukung pengembangan kawasan sekaligus memperlancar aktivitas proyek Blok Masela.
Tuntutan kedelapan meminta Gubernur berkoordinasi dengan INPEX untuk memastikan secara jelas porsi 30 persen tenaga kerja lokal bagi MBD dan KKT, mencakup jumlah kuota, mekanisme penerimaan, serta bentuk keterlibatan tenaga kerja dari kedua daerah itu.
“Aliansi meminta Gubernur segera berkoordinasi dengan Petrosea agar memberikan klarifikasi resmi terkait persoalan rekrutmen tenaga kerja dalam kurun waktu dua hari.”
“Sehingga masyarakat MBD memperoleh penjelasan yang jelas dan akuntabel mengenai proses penerimaan pekerja di proyek Blok Masela,” tandas Aliansi pada butir 9 dalam tuntutannya.
Baca Juga:
Bendahara Partai Gerindra MBD Gantung Diri, Diduga Depresi soal Kebijakan Partai: https://sentralpolitik.com/bendahara-partai-gerinda-mbd-gantung-diri-diduga-depresi-soal-kebijakan-partai/
Hingga berita ini tayang, belum ada pernyataan resmi dari Gubernur maupun perusahaan terkait sebagai tanggapan atas sembilan tuntutan tersebut. (*)
