AMBON, SentralPolitik.com – Propinsi Maluku tidak masuk dalam penilaian Kriteria Kota Sehat (KKS) oleh Kementrian Kesehatan RI.
Dengan tidak masuknya Maluku dalam program ini, maka 11 Kabupaten/ Kota di propinsi ini tidak mendapat penilaian.
Status ini sekaligus menjadi preseden buruk pada kinerja kepemimpinan HL-AV pada kepimpinan mereka di tahun pertama.
Sumber-sumber media ini dari Kemenkes RI di Jakarta menyebutkan kalau selain Maluku, lima propinsi di Papua juga tidak masuk dalam penilaian Kriteria Kota Sehat. Kecuali Propinsi Papua.
Daerah di Papua yakni Propinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Sementara Maluku Utara juga masuk dalam kriteria penilaian. ‘’Jadi Maluku ini masih sejajar dengan propinsi-propinsi di Papua,’’ tandas sumber media ini dari Jakarta.
Maluku ini sudah bisa dibilang, propinsi termiskin, tingkat pendidikan rendah dan tidak sehat lagi. ‘’Sudah miskin, bodoh dan kesehatan wilayahnya tidak terdeteksi. Maluku Bisa mendapat penilaian begitu,’’ sinisnya.
Dengan masuknya kabupaten/ kota di Maluku sebagai Kota Sehat maka wiisatawan yang masuk ke daerah ini akan merasa nyaman, termasuk investor dari mancanegara.
SIPANTAS
Data media ini adalah sejumlah kriteria dalam penilaian Kota Sehat, seperti Tatanan Sehat Mandiri, Perumahan dan Pemukiman, Pendidikan, Pasar, Perkantoran dan Perindustrian.
Selanjutnya, parawisata, Lalu Lintas, Perlindungan Sosial dam Penanggulangan Bencana.
Untuk mendapat kriteria-kriteria ini, maka pemerintah daerah lewat Dinas Kesehatan setempat harus memiliki dokumen dan mengikuti prosedur lewat Aplikasi SIPANTAS.
SIPANTAS merupakan aplikasi dari Kementrian Kesehatan dengan akronim dari Sistim Informasi Pantau Kabupaten/ Kota Sehat.
Aplikasi ini berfungsi untuk mengumpulkan data dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan KKS dan mendukung self assessment indikator 9 tatanan KKS.
JARANG BERKANTOR?
Terkait informasi ini, Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie mengaku kalau hal itu terlalu teknis sehingga ia tidak mengetahuinya.
‘’Saya kurang tau teknisnya kenapa Maluku tidak masuk Kota Sehat,’’ katanya menjawab SentralPolitik.com.
Ia menyarankan agar menemui Kadis Kesehatan Propinsi Maluku. ‘’Bagusnya tanya ke dinas teknis, cari kadis. Kadis tidak jawab, nanti saya yang jawab,’’ tekannya.
Sementara Plt Kadis Kesehatan dr Yan Aslian Noor MPH yang dihubungi lewat telepon tidak merespons. Ia juga tidak menjawab pesan media ini lewat aplikasi pesan.
Baca Juga:
Strategi Pemenuhan Tenaga Dokter di Maluku; Upaya Mewujudkan Maluku Sehat yang Berkemajuan; https://sentralpolitik.com/strategi-pemenuhan-tenaga-dokter-di-provinsi-maluku-upaya-mewujudkan-maluku-sehat-yang-berkemajuan/
Saat media ini menyambanginya di Kantor, pegawai setempat menyebut kalau dr Noor jarang masuk kantor. ‘’Ia jarang masuk kantor,’’ singkatnya. (*)
Respon (2)