MASOHI, SentralPolitik.com – Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menggelar rapat evaluasi penanganan konflik sosial di Seram Utara, Jumat (15/8/2025).
Evaluasi ini sebagai upaya rekonsiliasi dan rekonstruksi paska konflik dua negeri bertetangga Sawai dan negeri administratif Masihulan.
Ikut hadir Sekretaris Daerah Rakib Sahubawa, Polres Maluku Tengah, Kodim 1502/Masohi, Pimpinan DPRD, Pimpinan OPD, serta Satgas Penanganan Konflik Sosial.
Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir mengatakan, pertemuan ini guna mengevaluasi tugas dan tanggungjawab Satgas Penanganan Konflik Sosial yang ada.
“Memperbaiki langkah, memperkuat koordinasi, dan memastikan masyarakat bisa hidup dengan damai serta produktif, ” sebutnya.
Satgas penanganan konflik sosial mencakup tim rekonsiliasi dan rehabilitasi. Pertemuan ini juga membahas rencana rekonsiliasi dan rehabilitasi di wilayah itu.
Ia meminta tim rekonsiliasi untuk memperkuat dialog antar tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda secara rutin.
Dialog sebutnya merupakan upaya membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah untuk menangani dan menyelesaikan konflik sosial sacara baik.
LIBATKAN PEREMPUAN DAN ANAK
Bupati yang disapa Ozan juga meminta melibatkan perempuan dan anak muda dalam forum-forum perdamaian sebagai agen penyebar narasi positif.
Untuk lebih lanjut, pemerintah akan merumuskan kesepakatan damai antar kedua negeri.
Maka perlu mepastikan dokumen kesepakatan damai tersosialisasi secara luas dan semua pihak memahami kesepakatan.
“Saya mengapresiasi dan berterima kasih ke seluruh jajaran TNI/Polri atas loyalitas, kerja keras dalam menjaga kondisi keamanan dan pemulihan pasca konflik,” ucapnya.
Harapannya kondisi Kamtibmas yang telah kondusif antara dua negeri tetap dipertahankan dan terus diperkuat melalui komunikasi lintas sektor.
“Satu pusat komando informasi agar tidak ada lagi potensi gesekan sosial, maupun perbedaan data dan informasi di lapangan sehingga bisa tertangani dengan baik,” ujar Ozan.
Sementara untuk tim rehabilitasi, Ozan berharap rutin melakukan trauma healing, sehingga mengembalikan suasana psikologis masyarakat khususnya kelompok rentan yakni anak-anak.
“Prioritaskan layanan sosial bagi korban terutama bantuan kesehatan, psikososial, dan pendidikan,” harapnya.
RETAS KEBENCIAN
Demikian rencana pembangunan rehablitasi 12 unit rumah melaluui alokasi melalui APBD Maluku Tengah dapat berlangsung dengan baik.
“Rumah, fasilitas umum lainnya yang belum tersentuh agar dapat melakukan perbaikan,” ingatnya.
Pihaknya juga tetap berkoordinasi dengan Pemda Provinsi untuk dukungan fasilitas umum.
“Nah, rahab libatkan tenaga kerja lokal dari kedua komunitas dalam proses rekonstruksi untuk memulihkan ekonomi sekaligus memperkuat hubungan sosial,” tegasnya.
Ozan menegaskan tidak ada toleransi terhadap provokasi, ujaran kebencian atau tindakan lainnya yang dapat memicu terjadinya konflik baru.
Baca Juga:
Komnas HAM-Bupati Malteng Bahas Penyelesaian Konflik di Seram Utara: https://sentralpolitik.com/komnas-ham-bupati-malteng-bahas-penyelesaian-konflik-di-seram-utara/
“Bersama-sama meretas curiga untuk menuai kedamaian yang hakiki dengan begitu kita sama-sama membangun negeri ini menjadi lebih baik, dengan semangat gotong royong dan kebersamaan,” tutupnya. (*)
