AMBON, SentralPolitik.com – Pemasukan PAD Provinsi Maluku sampai Juni 2026 kemarin sudah mencapai 42 persen alias sudah hampir setengah target tahun 2026.
Sayangnya, sampai lewat pertengahan tahun ini, ASN Pemprov belum menerima TPP (Tunjangan Penghailan Pegawai), kecuali bulan Januari dan Februari 2026.
Dengan membandingkan target dan realisasi pendapatan tahun 2025 dan 2026 menunjukan kalau kinerja aparat Pemerintah Provinsi Maluku menurun.
‘’Kita baru terima dua bulan TPP. Sementara 5 bulan, Maret-Juli 2026 masih gelap,’’ tunjuk salah satu ASN Pemprov Maluku kepada media ini, akhir pekan lalu.
Informasi media ini dari Portur APBD terlihat per Juli 2026 Pendapatan Daerah Maluku sudah sebesar 42,16 persen atau sebesar Rp. 1,065 miliar dari target Rp. 2,527 miliar.
Sementara target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 sebesar Rp. 740,44 miliar. Dari angka itu PAD per Juni 2026 sudah mencapai Rp. 246,88 miliar
‘’Dengan pendapatan daerah itu, semestinya ASN Pemprov Maluku sudah bisa mengantongi TPP tambahan setidaknya 2 atau 3 bulan,’’ kata ASN yang enggan menyebutkan identitasnya ini.
Ia memaparkan pendapatan daerah sampai pertengahan tahun 2026 ini sangat kontras dengan keterangan Kepala BPKAD Maluku, Jasmono kepada pers.
Sebelumnya Jasmono kepada pers mengaku Pemprov menunda pembayaran TPP karena pendapatan daerah minim.
‘’Itu pernyataan asal bunyi saja. Lihat pendapatan sudah mencapai 42,16 persen. Uang-uangnya dipake buat apa saja,’’ katanya, kesal.
Ia menyebutkan sepertinya Pemerintahan Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath tidak memperhatikan kesejahteraan ASN.
Padahal, untuk mendongkrak kinerja birokrat dalam mendukung visi-misi Gubernur dan Wagub, TPP merupakan salah satu variabel penentu keberhasilan.
‘’Bagaimana ASN mau meningkatkan kinerja pembangunan selama pemerintahan ini kalau TPP saja tidak menjadi prioritas,’’ kesalnya.
MENURUN
Sementara itu sumber media ini membandingkan terjadi penurunan antara target Pendapatan 2025 dan 2026 dari Portur ABPD.
Per Juni 2025, Target Pendapatan tahun 2025 sebesar Rp. 3,247 miliar dengan realisasi Rp 1,366 miliar. Dengan realisasi PAD Rp 329,90 miliar
Sedangkan target pendapatan tahun 2026 terjadi penurunan sebesar Rp. 2,527 miliar dengan realisasi Rp. 1,065 miliar, sedangkan realisasi PAD Rp. 246,88 miliar.
Baca Juga:
TPP Pegawai Pemprov Maluku Enam Bulan Belum Dibayar; Diisukan Ada Pemotongan, PAD Minim: https://sentralpolitik.com/tpp-pegawai-pemprov-maluku-empat-bulan-belum-dibayar-diisukan-ada-pemotongan-pad-minim/
‘’Jadi terlihat pendapatan pada periode yang sama, Juni 2025 dan Juni 2026 terjadi penurunan baik realisasi pendapatan daerah maupun PAD,’’ tandasnya. (*)
