MASOHI, SentralPolitik.com – Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mengajukan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 untuk menyesuaikan kapasitas fiskal dan kebutuhan pembangunan daerah.
Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir menyampai Rancangan perubahan dalam Rapat Paripurna DPRD Maluku Tengah, Kamis (8/10/2026).
Dalam rancangan perubahan KUA-PPAS 2026, pendapatan daerah meningkat dari Rp1,514 triliun menjadi Rp1,588 triliun atau bertambah Rp74,023 miliar.
Sejalan dengan peningkatan pendapatan dan ruang fiskal daerah, belanja daerah juga disesuaikan dari Rp1,513 triliun menjadi Rp1,708 triliun atau meningkat Rp195,599 miliar.
Kenaikan tersebut salah satunya menopang tambahan transfer pemerintah pusat kepada Kabupaten Maluku Tengah.
Berdasarkan Keputusan Menkeu Nomor 198 Tahun 2026, Malteng memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp68,764 miliar.
Tambahan itu terdiri atas DAU Tahun 2026 sebesar Rp60,759 miliar dan penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp8,004 miliar.
Selain tambahan transfer pusat, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya juga mengalami peningkatan.
Sedangkan SiLPA yang sebelumnya di proyeksikan sebesar Rp1 miliar meningkat menjadi Rp122,576 miliar.
PENYESUAIAN ANGGARAN
Bupati Zulkarnain mengatakan penyesuaian anggaran untuk memastikan kapasitas fiskal yang tersedia dapat mendukung keberlanjutan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Tambahan ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menjaga pelayanan publik sekaligus memenuhi kebutuhan pembangunan hingga akhir tahun anggaran.
“Atas dukungan tersebut, atas nama pemerintah dan masyarakat, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto,” katanya.
Ia menegaskan akan mengelola tambahan ruang fiskal secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah serta kebutuhan masyarakat.
SEKTOR PRIORITAS
Sejumlah sektor prioritas akan menjadi perhatian, antara lain penguatan pelayanan dasar, keberlanjutan program pembangunan.
Selanjutnya, pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, kebutuhan masyarakat yang mendesak serta percepatan program sebagai prioritas daerah.
“Besarnya anggaran tidak otomatis menjadi ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Karakteristik Malteng sebagai daerah kepulauan dengan wilayah yang luas membutuhkan pengelolaan anggaran yang terukur agar setiap belanja memberi manfaat bagi masyarakat.
“Kualitas belanja akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan APBD Perubahan 2026, bukan sekadar besarnya alokasi anggaran,” tegasnya.
Bupati juga mengajak DPRD Maluku Tengah bersama-sama memastikan perubahan KUA-PPAS 2026 mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara realistis.
Baca Juga:
Percepatan Hilirisasi Kelapa dan Pala Pemkab Malteng Gelar Rakor: https://sentralpolitik.com/percepatan-hilirisasi-kelapa-dan-pala-pemkab-maluku-tengah-gelar-rakor/
“Kita tidak sedang sekadar membahas perubahan angka APBD. Kita sedang menentukan prioritas ketika kemampuan terbatas, tapi kebutuhan masyarakat terus berkembang,” katanya. (*)
