AMBON, SentralPolitik.com – Ketua Pemuda Katolik Komisariat Daerah Maluku Dominicus Deinse mendesak Jasmono dan Sadali Ie segera mengklarifikasi dugaan kejahatan lingkungan oleh PT. Batu Lincin.
Saat Haji Isam masuk dengan proyek Galian C, Jasmono merupakan Pj. Bupati Maluku Tenggara sementara Sadali adalah Pj Gubernur Maluku.
‘’Kami meminta APH memanggil yang bersangkutan termasuk PT. Batu Licin karena proses perizinan yang tidak transparan dan cacat partisipasi,’’ katanya di Ambon, Jumat (20/6/25).
Ia menandaskan APH langsung saja menghentikan operasi PT. Batu Licin di Ohoi Nerong Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara atas dugaan kejahatan lingkungan.
Kejahatan lingkungan sebagaimana Pasal 35 huruf k UU Nomor 1-2014 tentang Perubahan Atas UU 27-2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP-PPK).
UU ini melarang penambangan mineral pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, atau merugikan masyarakat.
Sementara pasal 73 ayat huruf f yang mengatur tentang larangan penambangan mineral di wiliyah pesisir dengan ketentuan pidana.
‘’Kami menilai masuknya PT Batu Licin ke Kei Besar tidak melibatkan masyarakat secara terbuka dan tidak mengedepankan prinsip-prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC),’’ sebutnya.
Sebagai organisasi kader dan pergerakan yang lahir dari rahim Gereja Katolik dan berakar pada Pancasila serta Konstitusi NKRI, PK merasa terpanggil.
Dan menyuarakan praktik-praktik perampasan ruang hidup masyarakat yang berkedok investasi.
‘’Kami bersuara bukan karena benci pada pembangunan, tapi kami cinta pada kehidupan. Kami bukan anti-investasi, tapi menolak pemiskinan atas nama kemajuan,’’ katanya puitis.
Baca Juga:
Pemuda Katolik Maluku Apresiasi Program Walikota Ambon; https://sentralpolitik.com/pemuda-katolik-maluku-apresiasi-program-walikota-ambon/
Olehnya itu Pemuda Katolik secara tegas menolak pengerukan lahan dan aktivitas pertambangan PT Batu Licin di wilayah Kei Besar. (*)
