AMBON (SentralPolitik) – Piterson Rangkoratat, Asisten III Setda Maluku akhirnya ditunjuk sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggantikan Daniel Indey.
—
Penunjukan Rangkoratat ini akan diumumkan Gubernur Maluku, Murad Ismail bersama tiga penjabat bupati dan walikota lainnnya pada pukul 10.00 WIT ini. Ini sekaligus menghempaskan spekulasi dikalangan politisi dan masyarakat soal jabatan walikota/bupati.
Dibanding 3 pejabat lainnya, penjabat KKT terkenal ‘lebih seksi’ karena ada tarik menarik antara mantan pejabat disana yang berupaya meloloskan Sekda Ruben Mariolkossu sebagai pejabat.
Sejak dilantik Gubernur Maluku pada Selasa, 4 April 2023 kemarin, Rangkoratat memang sudah disebut-sebut bakal menjadi penjabat Bupati KKT.
‘’Dia orangnya pak Murad yang bakal ditempatkan di KKT,’’ tandas sumber koran ini dari lingkup Pemda Maluku, sesaat setelah dilantik sebabagai Asisten 3 Sekda Maluku.
Sumber koran ini menyebutkan kalau Gubernur Maluku sedari awal tidak sejalan dengan Petrus Fatlolon dalam berbagai hal, termasuk upaya Fatlolon yang menggandeng konglomerat di pusat untuk meributkan masalah PI 10 Persen Blok Masela.
‘’Sejak awal pak Murad itu tenang-tenang saja menyikapi perkembangan blok Masela, apalagi perusahaan raksasa Shell nyatakan hengkang dari ekspolasi blok Masela, tapi Fatlolon sengaja membuat keributan dengan gubernur. Semua lagi diam agar investasi bisa berjalan baik, eh Fatlolon kok rebut-ribut. Nah disitu titik awal konflik mereka,’’ tandasnya.
Rangkoratat sendiri adalah mantan Sekda KKT yang sengaja dilengserkan saat daerah itu dipimpin Petrus Fatlolon sebagai Bupati KKT.
Meski begitu, Rangkoratat terus berjuang terkait statusnya, dan terus mencari keadilan. Sayangnya, dia tidak bisa kembali pada jabatan Sekda yang sempat diemban, namun statusnya sebagai ASN tetap melekat.
Dan pada April 2023 kemarin, Rangkoratat akhinya dilantik Gubernur Maluku sebagai Asisten III Sekda Maluku.
NON JOB
Rekan-rekan Rangkoratat terutama sejumlah Kepala Dinas di KKT juga tak lepas dari ‘tangan besi’ Petrus Fatlolon. Mereka dinon-jobkan tanpa alasan yang jelas.
“Total terdapat 47 PNS yang dinon jobkan. Dari 47 orang ini, Pejabat Tinggi Pratama 4 orang, Pejabat Admistrator 30 orang, termasuk beberapa Camat dan Pejabat Pengawas 11 orang,’’ tandas Penjabat Bupati KKT, Daniel Indey beberapa waktu lalu.
Sumber koran ini menyebutkan, ada Kadis yang dinonjobkan karena menolak perintah PF dengan rekanan yang menangani BTS proyek Kementrian Kominfo RI.
Ternyata proyek ‘kong kali kong’ itu belakangan bermasalah. Terbaru, Sekjen Partai Nasdem yang juga Menteri Kominfo malah ditahan Kejaksaan RI dengan cara yang sangat memalukan.
Untungnya Kadis yang dicopot PF itu, sudah kembali dilantik sebagai Kadis dimasa kepemimpinan Daniel Indey, belum lama ini.
‘’Jadi mereka dinon jobkan dengan alasan yang tidak jelas dan melawan perintah yang sebetulnya menyalahi ketentuan,’’ lanjutnya.
‘’Dan memang ada sebagian karena suka dan tidak suka, dan ada indikasi istrinya JMP ikut mengatur-ngatur pemerintahan,’’ tandasnya.
UTANG PIHAK KETIGA
Disisi lain, sumber-sumber koran ini juga menyebutkan kalau selama menjabat Penjabat Bupati KKT Daniel Indey tidak mampu melakukan eksekusi terhadap penyelesaian Utang Pihak Ketiga (UP3) milik salah satu pengusaha tertajir di Tanimbar, Agus Thiodorus.
‘’Selama enam bulan kepemimpinnnya, Indey hanya mampu mencairkan hutang sebesar Rp. 9 miliaran rupiah. Ini jauh dari target,’’ tandas sumber yang mewanti-wantiu namanya tidak perlu dipublikasikan.
Lanjutnya, upaya Indey memang sulit, sebab saat pencairan dana tiba-tiba KPK RI datang dan menyebut kalau ada Mens Rea alias niat jahat dibalik pencairan dana itu. ‘’Akibatnya ya memang Indey serba salah. Salah-salah malah bisa masuk penjara,’’ tukasnya.
Baca juga:
https://sentralpolitik.com/murad-siapkan-rangkoratat-penjabat-bupati-kkt/
Sementara itu Piterson Rangkoratat yang dihubungi enggan berkomentar. ‘’Kita tunggu saja. Saya tidak bisa mendahului pimpinan saya,’’ singkatnya. (*)
