AMBON, SentralPolitik.com _ Para pimpinan Koperasi rame-rame menolak kehadiran ‘koperasi siluman’ yang sengaja berproses untuk menduduki areal tambang emas di Gunung Botak.
Mereka menyebut, saat ini tengah terjadi dualisme koperasi disana. Dan bila terjadi konflik di tengah masyarakat, mereka menuding Kadis Lingkungan Hidup Maluku, harus bertanggung jawab.
—
Adalah Jafar Nurlatu, Ketua Koperasi Waetemun Blawan Mandiri menyebut, sejauh ini sudah ada 10 koperasi yang berproses untuk menangani Gunung Botak.
Ke-10 unit usaha ini sudah mendapat pengakuan dari pemilik lahan, petuanan (hak Ulayat) dan pemerintah.
‘’Kami sudah berproses 12 tahun sejak 2012 silam. Kami sudah berupaya memenuhi aturan. Tapi tiba-tiba muncul lagi 10 koperasi yang baru. Sebetulnya kami sudah capek,’’ ingat Nurlatu kepada media ini di Ambon, Selasa (05/03/2024).
Kehadiran 10 koperasi baru alias koperasi siluman ini, ingat dia, sebetulnya pemprov lewat Dinas LH, Roy Siatua sengaja mempetakan konflikan warga dengan cara mengakomodir koperasi baru.
‘’Ini sebetulnya apa maunya Kadis LH. Cara-cara ini sengaja mem-peta konflik-an warga. Bila satu saat ada konflik di Gunung Botak, kami kira Roy Siauta yang paling bertanggung jawab,’’ kata dia.
DATANG KE AMBON
Saat ini 10 koperasi tengah berada di Ambon. Selain memperkokoh legalitas mereka, sekaligus mempertanyakan kehadiran 10 koperasi yang baru kepada Dinas LH dan ESDM Maluku.
10 koperasi yang lama masing-masing Koperasi Anhoni Karya Mandiri, Floli Bupolo Heren, Blawan Jaya Nurlatu, Hapuletet Kai Wait, Waetemun Blawan Mandiri dan Koperasu Soal Pito Soar Pa.
Selanjutnya Koperasi Bara Sislale Mansia Bumi Lalen, Kaku Wahidi Grentean dan Produksi Lestari Mandiri serta Koperasi Suka Tine Kai Wai.
Menurut Nurlatu, Pemprov mestinya menjadi Mentor untuk masyarakat terutama di bidang regulasi. 10 koperasi awal sudah mengikuti semua koridor aturan yang berlaku. Apalagi sudah berproses sejak 2012.
‘’Warga sudah patuh, tapi tiba-tiba pemerintah sendiri keluar dari koridor itu. Jangan sengaja menciptakan ruang, yang bisa berubah mejadi konflik ke bawah. GB itu mau jadi merah atau putih, ada di pemerintah,’’ ingat dia.
Ia mengingatkan, kehadiran 10 koperasi siluman akan berdampak kebawah. ‘’Kalau terjadi konflik, Kadis Lingkungan Hidup bertanggung jawab,’’ ingatnya.
RAMAH LINGKUNGAN
Ketua Koperasi Kaku Wahidi Grentean, Anton Solissa menyebut kehadiran mereka di Ambon selain menjembatani kepentingan rakyat, juga ingin ikut mengelola GB yang professional, ramah lingkungan dan seterusnya.
1 komentar