Bupati KKT ketika itu, Petrus Fatlolon kemudian memboyong Forkopinda kesana sekaligus melakukan negosiasi dengan warga. Dari negosiasi ini akhirnya warga melepas sasi dan diikuti dengan pembayaran tunggakan yang tertunda.
‘’Jadi kontraktor yang kerja, tapi PF mati-matian menyelesaikannya. Jarang-jarang lho bupati mengambil langkah begitu, untuk menyelamatkan muka kontraktor dari Papua,’’ kata sumber tadi sambil tersenyum.
‘’Lalu apakah unsur Forkopinda iklas berjam-jam melintas Trans Yamdena, terus menerpa badai menyeberang ke Pulau Fordata, lalu pulang kosong. Nah ini pasti ada ceritanya,’’ kata sumber tadi sambil tersenyum makin lebar.
LEPAS SASI ADAT
Kenapa warga akhirnya melepas sasi adat? Sumber media ini menyebut kalau PF ternyata turun tangan ke Fordata bukan dengan tangan kosong. Dia juga membawa ratusan juta untuk melunasi hutang orang per orang yang selama ini memiliki material batu.
‘’Nah, dana untuk membayar batu-batu di Pulau Fordata itu berasal dari SPPD palsu milik Humas Setda KKT. Kabag Humas Blendy Souhoka tak berdaya ketika dana Humas dipakai bayar Batu,’’ kata sumber sambil menyebut angka Rp. 1,112 miliar milik Bagian Humas.
Dia menambahkan, Proyek Trans Yaru itu milik pemerintah dan ada alokasi dana untuknya. Namun kontraktor dilaporkan sudah tidak bertanggung jawab dan akhirnya dibayar dengan alokasi dana SPPD fiktif tadi. Tapi belakangan pekerjaan dilanjutkan. Sayangnya, warga Fordata masih merana karena batu dan pasir milik mereka tak dibayar pada pekerjaan lanjutan.
‘’Jadi ini memang modus dugaan korupsi yang cukup menggelikan. Dana dari sumber lain, tapi pembayaran lewat SPPD fiktif. Jadi sebetulnya jaksa sudah tahu siapa yang diuntungkan dari kasus ini. Selain untuk bayar batu, sisa dana Humas tadi memang patut ditelusuri kemana aliran uang negara itu berhenti mengalir,’’ tandas dia.
Sayangnya, bekas Bupati KKT Petrus Fatlolon yang hendak dihubungi kemarin enggan membalas pesan yang disampaikan. Sedangkan Kajari Saumlaki belum berada ditempat. ‘’Pak Kajari hari Senin depan baru ada di Saumlaki, tunggu saja,’’ tandas pegawai setempat. (*)
