Ini sesuai akta tanggal 13 Februari 1925 Nomor 15, seluas 101.360 M2 merupakan hak milik Pemerintah Negeri Urimesing.
Kemudian juga masuk Penggugat Intervensi II melalui kuasa hukum Rycko Weynner Alfons dan Evan Reynold Alfons. Mereka bertindak atas nama Jacobus Abner Alfons, yang mengklaim obyek sengketa merupakan eigendom Verponding Nomor: 984.
Tanah ini terdaftar atas nama Governemen Nederland Indie sesuai akta tanggal 13 Februari 1925 Nomor 15, seluas 101.360 M2 merupakan areal Dusun Dati Kudamaty.
Kudamati merupakan salah satu Dusun Dati dari 20 Dusun Dati lainnya dalam wilayah petuanan Negeri Urimesing diklaim sebagai milik pemohon intervensi II sebagai ahli waris Jozias Alfons.
Alfons pernah mengajukan permohonan dan Residen Amboina mengabulkan dan memberikan hak kepada Jozias Alfons selaku Kepala Soa.
TOLAK GUGATAN
Pada akhirnya PN Ambon memutuskan menolak gugatan 97 orang Para Penggugat untuk seluruhnya, dan putusan ini telah BHT atau in cracht, karena tidak ada upaya hukum lagi.
‘’Dengan demikian akibat hukumnya, tanah obyek sengketa tidak menjadi hak milik para penggugat dan tidak menerima gugatan intervensi dari Jacobus Abner Alfons,’’ katanya.
Selanjutnya dalam upaya hukum banding juga putusan menguatkan putusan PN Ambon Nomor 54/PDT.G/2013/PN.AB tanggal 8 April 2014 sebagaimana Putusan 42/PDT/2014/PT.AMB tanggal 12 November 2014.
TANAH NEGARA
‘’Dengan demikian bahwa, oleh karena putusan gugatan yang sedemikian itu, maka status tanah saat ini adalah tanah negara dalam penguasaan Kodam XV/Patimura seperti awal,’’ jelas dia.
Merujuk pada hasil rapat pada tanggal 27 November 2012 sebelumnya bertempat di Kantor Gubernur Maluku yang dihadiri perwakilan Kodam XV/Ptm, Pemda Maluku, BPN Ambon dan Komnas HAM.
Bahwa atas tanah seluas 60.000 M2 di Jl. Nn. Saar Sopacua yang merupakan tanah negara bekas hak barat (eigendom) terdaftar atas nama Governemen Nederland Indie sesuai akta tanggal 13 Februari 1925 Nomor 15 milik Perusahaan Belanda.
Ini teregister IKN TNI AD noreg. 31504035, hak berdasarkan Keppres Nomor 32 Tahun 1979 dan di konversikan menjadi hak pakai untuk kepentingan negara/ Pemerintah Negara Repulik Indonesia.
‘’Jadi mereka tidak mau keluar dari asrama, bahkan memilih tetap tinggal di tanah itu untuk memilikinya. Padahal awal menempati, karena penempatan oleh Kodam XV/Pattimura,’’ tunjuknya.
PENGUKURAN
Pengukuran saat ini sebagai tindak lanjut dari PP No 28-2020 tentang perubahan PP Nomor 27-2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, dalam rangka pengamanan aset BMN.
Baca Juga:
Aniaya dan Lari Tinggalkan Istri di Surabaya, Ini Ulah Oknum TNI di Saumlaki;https://sentralpolitik.com/aniaya-dan-lari-tinggalkan-istri-di-surabaya-ini-ulah-oknum-tni-di-saumlaki/
“Itu kronologisnya. tindakan mereka telah melanggar hak para prajurit dan PNS aktif, karena mereka masih banyak Kos, ngontrak dan sewa dengan biaya pribadi di luar,” tegas Kapendam. (*)
1 komentar