SAUMLAKI, SentralPolitik.com _ Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) saat ini sedang tidak baik-baik saja, karena itu, Pj Bupati Piterson Rangkoratat mengumpulkan Kepala Desa dan BPD se-KKT di Saumlaki, Selasa (12/12).
—
‘’Jujur saja saat ini kita tidak baik-baik saja, ada sejumlah persoalan krusial yang menjadi santer di publik. Gaji-gaji, tunjangan yang belum terbayarkan. Ini butuh penanganan serius dan focus,’’ katanya.
‘’Pengelolaan keuangan daerah per hari ini telah mempengaruhi struktur anggaran daerah,’’ katanya di hadapan para kades, BPD dan Kaur Keuangan di Gedung Kesenian.
Dia lantas memaparkan kondisi tidak baik-baik saja itu. Postur APBD berimbang hanya di atas kertas, kenyataannya belanja lebih besar dari pendapatan.
Sumber DAK digunakan untuk bayar kegiatan DAU, sehingga DAK mau di bayarkan ternyata sudah tidak ada. Hal ini karena defisit DAU yang sangat besar.
‘’Saya minta kita mulai konsisten pengelolaan keuangan mulai dari desa, kecamatan sampai di kabupaten.
10 POIN
Rangkoratat menyampaikan 10 point penting yang cukup keras terkait kondisi terkini Bumi Duan Lolat.
Pertama, dia mengingatkan komitmen dirinya untuk memulai aktifitas bersama para kades, BPD guna memastikan sinergitas pengelolaan pemerintah dari desa, kecamatan hingga kabupaten berjalan dengan baik.
Termasuk fungsi pengelolaan keuangan dan fungsi lainnya berjalan baik. “Pengelolaan pemerintahan desa akan lancar, jika kades, BPD dan perangkag desa miliki kesamaan misi,’’ ingatnya.
‘’Pemdes harus memastikan pengelolaan keuangan sesuai pada ketentuan perundang-undangan. Fungsi kontrol berjalan baik dan optimal tanpa saling mencurigai satu sama lain,” tandasnya di poin kedua.
Ia meminta dukungan penuh dari para kades, BPD untuk bersama-sama membenahi Tanimbar dalam masa 1 tahun kedepan.
Berikutnya, pemerintah kecamatan lebih tertib dalam pengelolaan keuangan. Termasuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) konsisten pada postur APBD 2024 yang berimbang dan riil.
“Anggaran TPP di bayarkan setahun dan per bulan berjalan. Juga beberapa tunjangan teknis yang belum terbayarkan, seperti tunjangan doker-dokter yang akhirnya tingalkan Tanimbar,” ujarnya.
TIDAK INTERVENSI APH
Kemudian, dia mengaku tidak akan mengintervensi aparat penegak hukum (APH) maupun inspektorat dalam menjalankan tugasnya dalam penuntasan masalah hukum.
2 komentar