SAUMLAKI, SentralPolitik.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, memperkuat kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan dan aset secara transparan dan akuntabel.
Upaya itu melalui bimbingan teknis yang menghadirkan empat narasumber dari Kemendagri dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Bimbingan teknis selama dua hari di Hotel Galaxi Saumlaki tersebut diikuti kepala desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sekretaris desa, dan operator desa dari 10 kecamatan.
Kegiatan oleh Lembaga Pendamping Desa Jakarta bekerja sama dengan Pemkab Kepulauan Tanimbar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Bupati Ricky Jauwerissa, lewat Sekda Brampi Moriolkosu dalam sambutannya, Kamis (15/10/2026), mengatakan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan serta Aset Desa ini tentang persoalan tata kelola desa.
Ia menegaskan prinsip pengelolaan anggaran, hingga menumpahkan kekecewaannya atas lemahnya pengawasan pelayanan publik dasar di tingkat akar rumput.
Menurutnya, anggaran yang dikucurkan ke desa adalah amanat rakyat yang pengelolaannya wajib terukur, transparan, akuntabel, dan sepenuhnya bebas dari praktik penyelewengan.
Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa wajib melalui Bimtek yang menjadi langkah mendesak secara sungguh-sungguh.
MITRA SEJAJAR
Dalam kesempatan itu, ia menyoroti hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD yang kerap diwarnai konflik internal.
Karena itu ia menegaskan agar tidak ada lagi ego sektoral yang mengorbankan kepentingan warga.
“Kepala desa dan BPD merupakan mitra yang sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Bukan atasan dan bawahan, serta bukan pula pesaing satu sama lain,” katanya.
Ia meminta seluruh aparatur desa membangun komunikasi yang harmonis serta mengutamakan pelayanan masyarakat yang cepat, ramah, dan bersih dari praktik pungutan liar (pungli).
Adapun materi pelatihan mencakup penggunaan aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) 3.0 dan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) 2.0.9.
Kedua aplikasi tersebut menjadi instrumen untuk memperkuat administrasi, pencatatan aset, serta pengawasan pengelolaan keuangan desa.
Selain digitalisasi administrasi, peserta dibekali materi mengenai ketahanan sosial, budaya, dan lingkungan serta perencanaan pembangunan perdesaan.
Pembahasan turut menyoroti kesiapan desa dalam menghadapi peluang dan tantangan pembangunan PSN Blok Masela di Kepulauan Tanimbar.
Melalui pelatihan tersebut, ia berharap aparatur desa mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset, sekaligus memastikan pembangunan desa berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Baca Juga:
Sekda Tanimbar Lantik Pj Kades Amdasa, Tekankan Pelayanan Masyarakat Tetap Berjalan Normal:
Penguatan kapasitas ini menjadi penting agar desa tidak hanya tertib secara administratif, tapi juga siap menghadapi perubahan ekonomi akibat pembangunan di wilayahnya. (*)
