SAUMLAKI, SentralPolitik.com – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).
Ia berkesempatan melakukan tatap muka dengan ASN dan Pemerintah Desa se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Saumlaki, Sabtu (26/7/2025).
‘’Tahun depan, Pempus akan membangun rumah sakit umum tipe B yang representatif di daerah ini,’’ kata Lewerissa.
Ia menyebut, 2026 mendatang KKT, MBD, Aru dan Tual serta Bursel kebagian dapat jatah RSUD tipe B, sama seperti di Kabupaten Buru.
‘Jadi ada 6 rumah sakit representatif pada tahun depan,” janji Lewerissa.
Untuk mewujudkan pembangunan RS ini, maka Oktober 2025 mendatang, tim akan turun ke KKT untuk melakukan monitoring dan evaluasi.
Sejauh ini di Maluku baru memiliki 2 rumah sakit tipe B yakni RSUD dr.Haulussy Ambon dan RSU dr. Leimena. Sisanya masih berada pada tipe C dan D.
“Rumah sakit tipe B memiliki kemampuan pelayanan spesialis luas dan subspesialis terbatas, serta menjadi rujukan bagi rumah sakit tipe C dan D di wilayah,’’ katanya.
Dan Pempus akan bangun rumah sakit representatif di seluruh kabupaten/ kota. ‘’Semoga bisa mengatasi sebagian masalah kesehatan di Maluku,” ucapnya.
Selanjutnya, Lewerissa juga menyentil KKT sebagai penyumbang stunting tertinggi di Maluku, termasuk angka kemiskinan dan kematian yang tingginya.
Karena itu Oleh sebab itu, dirinya mengingatkan Pemda untuk siapkan program-program dalam menangani masalah stunting.
SEKOLAH RAKYAT
Di bidang pendidikan, kata dia akan ada pembangunan Sekolah Rakyat di setiap kabupaten/ kota.
Program pendidikan berasrama ini bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
“Saya ingatkan Pemda ya, sekolah rakyat ini hanya di-peruntukkan kepada masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Karena mereka negara ada untuk bantu.’’
‘’Jangan karena fasilitas sekolah lengkap jadi kasih masuk anak-anak yang orang tuanya ASN, TNI, Polri dan pejabat. Semua akan dalam kontrol tegas,” ucapnya.
Sekolah Rakyat memiliki fasilitas ruang kelas, asrama, lab, perpustakaan, ruang guru, lapangan, serta fasilitas pendukung lainnya seperti kantin dan tempat ibadah.
Selain itu, siswa juga akan mendapatkan fasilitas penunjang pendidikan seperti seragam, makan, alat tulis, laptop, dan perlengkapan belajar berbasis digital.
Ia juga mengingatkan para Kadesdan perangkat desa tentang masalah penggunaan DD yang belakangan banyak menyerat para Kades dan perangkat masuk dalam jeratan hukum.
BLOK MASELA
Ia juga menyinggung soal rencana produksi atau eksploitasi gas alam abadi, Blok Masela di Tanimbar, yang hingga saat ini belum ada kepastian.
“Semoga bisa berproduksi sesuai target di 2030. Jangan hanya kita di hibur saja,” tandasnya.
Lewerissa juga menyebut jatah rumah bersubsidi kepada Maluku sebanyak 2000 rumah. Ia telah membagi secara merata untuk seluruh 11 kabupaten/kota di Maluku.
“Tidak ada diskriminasi kebijakan. Saya gubernur, saya pemimpin di Maluku dan saya punya tanggungjawab untuk memajukan 11 kabupaten kota,” tandasnya.
HPH & NELAYAN ANDON
Gubernur juga mengaku cukup kaget mendapat laporan bahwa beroperasinya HPH Yamdena oleh PT. Karya Jaya Berdikari (KJB) yang menjadi sorotan.
Itu lantaran di diduga melakukan perusakan hutan dan tidak memenuhi kewajiban 30 persennya.
Oleh karena itu Lewerissa berjanji setelah Kunjungan kerjanya ini, akan memanggil Karo Hukum dan pihak terkait untuk segera melakukan evaluasi dan revisi.
Baca Juga:
Tak Beri Izin HPH, Pembaca Sentral Nilai Lewerissa Elegan: https://sentralpolitik.com/tak-beri-izin-hph-pembaca-sentral-nilai-lewerissa-elegan/
“Begitu juga untuk ijin-ijin kapal-kapal Andon ini,” tandasnya mengakhiri. (*)
