AMBON, SentralPolitik.com – Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN lingkup Pemerintah Provinsi Maluku sudah memasuki bulan keempat belum dibayar.
Kalaupun ada pembayaran, isu yang santer di lingkungan ASN menyebutkan kalau akan ada pemotongan sebesar 20 sampai 25 persen.
‘’Sampai bulan April 2026 ini TPP tidak jelas. Katanya kalau ada pembayaran, akan ada pemotongan sebesar 20 sampai 25 persen,’’ kata sumber media ini, kemarin.
Sumber yang meminta media ini merahasiakan identitasnya ini menyebut dengan menggantungnya TPP menunjukan kalau Gubernur Hendrik Lewerissa dan Abdulah Vanath kurang peka terhadap kesejahteraan pegawai.
‘’Boleh dikata, Gubernur dan Wagub lebih mementingkan tim sukses mereka pada Pilkada kemarin, ketimbang ASN atau masyarakat,’’ sebutnya.
TPP
TPP ASN adalah kompensasi berbasis kinerja dan disiplin di luar gaji pokok. Tunjangan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas.
Besaran TPP tergantung beban kerja, kondisi kerja, prestasi, kelangkaan profesi serta kemampuan keuangan daerah.
Ia menyebutkan kalau sejauh ini HL dan AV belum menunjukkan keberpihakan yang serius untuk masyarakat secara umum lewat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat.
Keduanya lebih banyak menunjukkan dan mempertontonkan kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial atau perjalanan dinas ke Jakarta dan daerah lain.
‘’Ini sangat mengkuatirkan. Keuangan daerah menjadi faktor yang sangat krusial,’’ sebutnya.
Sumber ini mengatakan kalau pada Apel Rutin Senin (13/4/2026) kemarin, Boy Kaya yang memimpin Apel menegaskan kalau akan ada pembayaran TPP untuk Januari 2026.
‘’Tiba-tiba Gubernur datang dan menjelaskan akan ada pembayaran satu bulan TPP, tapi tidak tau pembayarannya kapan,’’ katanya bercerita.
PAD MINIM
Sementara itu, informasi media ini kalau PAD Provinsi Maluku sangat minim. Padahal pembayaran TPP bergantung pada PAD.
Sumber media ini dari situs Kementrian Keuangan menyebutkan kalau Pendapatan Daerah Maluku tahun 2025 sebesar Rp.3,247 Triliun dengan PAD sebesar Rp. 873,01 Miliar.
Hanya saja realisasi Pendapatan Daerah per Desember 2025 hanya Rp. 2,707 triliun atau 83,36 persen.
Sementara realisasi hanya PAD Rp.623,35 miliar atau kurang dari target Rp.873,01 Miliar atau hanya 71,40 persen.
Sedangkan tahun 2026 ini, Pemerintah Provinsi Maluku hanya menargetkan Pendapatan Daerah sebesar Rp.2,527 Miliar atau turun dari tahun 2025.
Sedangkan target PAD 2026 menurun dari tahun sebelumnya yakni Rp 740,44 miliar. Per April 2026, PAD Maluku baru mencapai Rp.6,23 miliar atau masih jauh di bawah target.
Padahal per April 2025 lalu, kondisi PAD sudah mencapai Rp.115,043 miliar.
Baca Juga:
Satu Tahun Memimpin Hutang Lawamena Capai Rp.115 Miliar, Ini Daftarnya: https://sentralpolitik.com/satu-tahun-memimpin-hutang-lawamena-capai-rp-115-miliar-ini-daftarnya/
‘’Ini menunjukkan kalau kinerja Pemprov di tahun lalu masih lebih baik. Dan kami mengkuatirkan tahun 2026 ini PAD akan terus menurun,’’ sebutnya. (*)
