Demokrasi di tingkat desa kerap kali terjebak dalam nalar instrumental yang hanya mementingkan angka kemenangan di atas kertas suara. Hakikat kedaulatan rakyat direduksi menjadi sekadar hitungan matematis yang kering akan makna filosofis.
—-
Rencana Pemerintah Kabupaten Tanimbar untuk menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 23 desa di tahun 2027 mendatang merupakan hajatan politik penting yang wajib disikapi secara kritis guna melihat dampak nyatanya terhadap tatanan adat.
Agenda politik di tingkat akar rumput ini berpotensi menjadi ruang alienasi baru bagi masyarakat lokal apabila ada pengabaian terhadap nilai-nilai luhur dan struktur sosial kultural masyarakat Tanimbar.
Pilkades bukan sekadar ajang perebutan kekuasaan formal di tingkat pemerintahan terendah. Melampaui itu, Pilkades perlu dipahami sebagai sebuah ruang negosiasi eksistensial yang mempertaruhkan masa depan masyarakat adat di Tanimbar.
Ketika modernitas politik masuk secara agresif tanpa melalui proses penyaringan budaya yang ketat, tatanan sosial masyarakat yang selama ini telah eksis secara harmonis rentan mengalami keretakan masif yang sulit disembuhkan.
Benteng pertahanan kultural masyarakat akan runtuh jika nilai kegotongroyongan digantikan oleh kalkulasi untung rugi materi dalam kontestasi politik.
Oleh karena itu, evaluasi mendasar serta menyeluruh terhadap seluruh dasar hukum pelaksanaan Pilkades di Tanimbar harus segera dilakukan secara serius sebelum genderang kontestasi resmi ditabuh oleh penyelenggara.
Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan politik elektoral tersebut tidak menjadi mesin penghancur bagi kelestarian filosofi hidup masyarakat, melainkan menjadi momentum kebangkitan kedaulatan adat yang emansipatoris.
KRISIS LEGITIMASI
Belakangan ini krisis legitimasi kepemimpinan di tingkat desa, dalam pembacaan penulis, telah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan. Hampir semua desa di Tanimbar mengalami gejala ini.
Realitas di lapangan menyajikan tontonan yang miris ketika banyak kepala desa terpilih justru bernasib luntang-lantung tanpa adanya pengakuan dari Soa asli mereka sendiri.
Fenomena ini bukan sekadar riak kecil di permukaan, melainkan sebuah penanda adanya keretakan mendalam pada fondasi sosial kemasyarakatan.
Penolakan secara terbuka, aksi boikot ritual adat, hingga rentetan gugatan hukum yang melelahkan di pengadilan negara menjadi makanan sehari-hari yang menguras habis energi kedamaian komunitas lokal.
Dinamika konflik horizontal ini membuktikan bahwa kemenangan angka di atas kertas suara sama sekali tidak berbanding lurus dengan keabsahan sosiologis di mata masyarakat adat.
Kekosongan pengakuan kultural ini secara kasat mata menyingkap borok terbesar dari sistem demokrasi elektoral liberal yang dipaksakan masuk ke wilayah pedesaan.
Sistem penentuan pemimpin yang mekanistis ini memunculkan situasi paradoks yang sangat menyakitkan bagi tatanan nilai lokal. Seseorang sangat mungkin dinyatakan menang secara mutlak menurut hukum administrasi negara, tetapi pada saat yang sama dia dianggap telah mati secara adat.
Struktur Soa pada hakikatnya merupakan rahim spiritual sekaligus pondasi eksistensial yang memegang otoritas mutlak dalam melahirkan serta menitipkan mandat kepemimpinan sejati.
Upaya untuk memaksakan figur dari luar atau membiarkan seseorang yang secara kultural berasal dari satu Soa tertentu dicalonkan oleh Soa yang lain demi syahwat politik, merupakan sebuah anomali sosiologis yang merusak tatanan kosmik masyarakat desa.
Tindakan oportunistik tersebut memutus tali pusar sejarah dan mengkhianati kesepakatan luhur yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur.
Ketika batas-batas kesatuan marga ini dikangkangi demi kepentingan kekuasaan pragmatis, maka runtuhlah wibawa kultural yang selama ini menjadi pelindung utama ketertiban sosial.
Setiap kepala desa yang lahir dari proses manipulasi identitas marga ini hanya akan menjadi pemimpin administratif yang mengalami krisis legitimasi secara kultural.
Mereka akan terus-menerus menghadapi resistensi laten dari warganya sendiri karena tidak memiliki akar spiritual yang menancap kuat pada tanah tempatnya memimpin.
Sengketa yang berlarut-larut ini pada akhirnya melumpuhkan roda pembangunan desa, menciptakan sekat-sekat permusuhan antar-keluarga, dan tentu saja merugikan generasi masa depan Tanimbar.
Kerumitan konseptual mengenai identitas politik di level akar rumput ini kian diperparah oleh maraknya fenomena pencalonan diri dari kalangan yang secara lokal disebut sebagai arken.
Istilah sosiologis setempat ini disematkan secara spesifik bagi para pendatang atau orang luar desa yang meleburkan diri ke dalam komunitas lokal.
Integrasi ini biasanya terjadi melalui jalur ikatan perkawinan, adopsi sosial, ataupun gelombang migrasi domestik lainnya yang terjadi belakangan.
Munculnya keberanian politik dari lingkaran arken untuk bertarung memperebutkan kursi nomor satu di desa mengindikasikan adanya erosi akut terhadap kepekaan kepemilikan komunal.
Ambisi politik yang kebablasan ini mencerminkan kegagalan untuk memahami bahwa struktur kepemimpinan di Tanimbar tidak bersifat cair atau bisa dipertukarkan begitu saja melalui transaksi suara.
Kepemimpinan sejati dalam kosmologi masyarakat Tanimbar melekat erat dan tidak terpisahkan dari jalinan darah murni, penguasaan tanah ulayat, serta garis keturunan yang sah.
Tiga pilar utama inilah yang berfungsi menjaga keseimbangan magis-religius antara dunia manusia, alam, dan ruang spiritual para leluhur.
Kehadiran sosok pemimpin yang berasal dari lingkaran luar atau kelompok pendatang ini secara perlahan namun pasti akan mengaburkan garis batas hak ulayat yang sangat sensitif.
Risiko terbesar dari kekacauan struktural ini adalah terjadinya distorsi mendalam yang mampu menghancurkan memori kolektif yang selama ini dirawat dengan air mata oleh para tetua adat.
Seorang arken secara alamiah tidak akan pernah memiliki keterikatan batin ataupun pemahaman mistis terhadap asal-usul tanah, batas hutan, hingga situs ritual suci di desa tersebut.
Membiarkan kelompok pendatang menduduki tampuk kepemimpinan tertinggi di desa sama saja dengan menyerahkan kunci kedaulatan tanah adat kepada pihak yang tidak memiliki hak genealogis.
Keputusan semacam ini berpotensi memicu terjadinya konflik agraria yang jauh lebih besar di kemudian hari ketika hak-hak ulayat mulai digugat atau dialihkan tanpa dasar adat yang valid.
Transformasi politik yang mengabaikan aspek asal-usul ini akan menjebak masyarakat Tanimbar ke dalam jurang alienasi di tanah kelahiran mereka sendiri.
Tradisi luhur yang seharusnya menjadi pemandu jalan justru dipaksa tunduk pada ambisi segelintir pendatang yang memanfaatkan kelonggaran hukum formal demi meraih legitimasi kekuasaan semu.
AKTUALISASI FUNGSI LEMBAGA ADAT
Langkah penyelamatan tatanan sosial di seluruh pelosok Tanimbar kini sepenuhnya berada di tangan optimalisasi fungsi Lembaga Adat Desa secara nyata. Struktur kelembagaan ini sebenarnya sudah resmi terbentuk di seluruh desa (baca: 80 desa) di Tanimbar.
Namun, keberadaannya selama ini kerap sekadar menjadi pelengkap ornamen birokrasi desa yang lumpuh dan kehilangan taji. Institusi adat kerap kali diletakkan di pinggiran panggung, hanya dipanggil saat menyambut pejabat atau ketika ritual seremonial.
Kondisi memprihatinkan ini harus segera diakhiri dengan menarik kembali Lembaga Adat Desa ke pusat politik desa sebagai kekuatan penyeimbang yang mandiri.
Institusi ini wajib diposisikan sebagai mediator utama yang berdiri kokoh di titik temu antara Soa, para tua-tua adat, pemerintah desa, dan masyarakat desa secara luas.
Peran mediasi yang aktif dan mengikat ini akan menjadi benteng pertahanan utama guna menyaring secara ketat kepatutan kultural dari para bakal calon kepala desa, sebelum mereka melangkah lebih jauh ke dalam sistem administrasi negara.
Institusi adat tidak boleh lagi dipandang sebelah mata, melainkan harus memiliki kuasa diskursif serta legitimasi formal untuk membatalkan pencalonan figur yang terbukti menabrak tradisi.
Penyaringan di tingkat kultural ini akan memastikan bahwa setiap pemimpin yang lolos adalah mereka yang benar-benar memiliki akar genealogis yang kuat dan direstui oleh tanah leluhur.
Keberadaan Lembaga Adat Desa secara fungsional akan menjadi ruang musyawarah emansipatoris yang mampu menyelesaikan segala gesekan politik sejak dari hulu.
Ketika ada riak penolakan terhadap seorang figur, lembaga inilah yang harus mendudukkan semua kepala Soa untuk mengurai benang kusut berdasarkan tatanan hukum adat yang berlaku.
Melalui mekanisme ini, negara tidak perlu lagi menguras energi untuk mengurusi sengketa Pilkades yang melelahkan di meja hijau pengadilan negara yang sering kali tidak memahami dinamika kultural dan sosiologis masyarakat setempat.
Memfungsikan kembali lembaga adat berarti kita sedang mengembalikan kedaulatan masyarakat Tanimbar, sekaligus meruntuhkan dominasi nalar hukum positivistik yang kerap kali buta terhadap kearifan lokal.
Hal ini dapat dimaknai sebagai gerakan dekolonisasi tata kelola desa, di mana nilai-nilai luhur kemasyarakatan kembali dijadikan panglima dalam menentukan arah masa depan warga desa.
Tanpa adanya keberanian untuk mengaktualisasi lembaga adat ini, maka agenda Pilkades serentak mendatang hanya akan menjadi mesin pembuat konflik baru yang merobek tenun ikat persaudaraan di Tanimbar.
PERATURAN BUPATI
Kehadiran Peraturan Bupati (Perbup) baru yang secara khusus mengatur tentang tata cara Pilkades yang inklusif-kultural di Tanimbar sudah berada pada titik darurat yang tidak bisa ditunda-tunda lagi.
Regulasi baru ini wajib secara tegas mengunci syarat mutlak bahwa setiap calon kepala desa harus dicalonkan serta direkomendasikan secara resmi oleh Soa asalnya sendiri tanpa ada intervensi dari luar.
Aturan tersebut juga perlu menegaskan pembatasan hak pilih pasif bagi kelompok arken atau pendatang baru demi menjaga kemurnian genealogis serta memori kolektif kepemimpinan di tingkat desa.
Langkah proteksi hukum ini bukan merupakan bentuk diskriminasi sosial, melainkansebuah tindakan afirmatif yang sah demi melindungi hak-hak masyarakat adat Tanimbar dari ancaman peminggiran yang sistematis.
Kebijakan yang progresif ini akan menjadi pembuktian nyata bahwa regulasi yang dibuat oleh negara melalui pemerintah daerah, bersedia menjadi pelayan bagi kelestarian nilai lokal, bukan justru menjelma sebagai instrumen kaku yang mereduksi kearifan lokal.
Perbup baru ini nantinya akan berfungsi sebagai payung hukum yang memberikan kepastian sekaligus perlindungan bagi keputusan-keputusan yang diambil oleh Lembaga Adat Desa.
Dengan demikian, ketika lembaga adat menyatakan seorang calon kepala desa tidak sah secara kultural, hukum negara akan mengesahkannya secara administratif tanpa ada celah bagi aktor politik oportunis untuk melakukan gugatan hukum.
Sinergi yang harmonis antara hukum positif dan hukum adat ini merupakan kunci utama untuk menciptakan stabilitas politik yang kuat di tingkat desa.
Hal ini lahir dari sebuah kesadaran bahwa kedamaian di Tanimbar tidak akan pernah bisa dicapai hanya dengan mengerahkan aparat keamanan saat terjadi konflik, melainkan dengan membangun sistem hukum yang adil sejak dalam pikiran dan regulasi.
Melalui Perbup Pilkades yang berbasis kultural ini, Tanimbar dapat memberikan contoh bagi daerah lain di Indonesia tentang bagaimana cara memuliakan hukum adat di tengah arus modernisasi politik yang kian deras.
EPILOG
Pilkades serentak tahun 2027 merupakan ujian yang krusial bagi masa depan integrasi sosial di Tanimbar. Momentum ini akan menjadi pertaruhan, apakah tatanan komunal yang telah mengakar selama berabad-abad mampu bertahan atau justru hancur lebur oleh hantaman kepentingan pragmatis.
Kegagalan dalam merumuskan regulasi yang berpihak pada sistem adat akan memperpanjang rantai konflik horizontal yang menguras habis kedamaian hidup bersama.
Kita tidak boleh membiarkan ruang publik berubah menjadi arena permusuhan laten, dimana ruang sidang pengadilan negara dipenuhi oleh tumpukan berkas gugatan sengketa desa yang bersumber dari ketidakadilan kultural.
Kehadiran Perbup baru yang mengatur mengenai Pilkades merupakan momentum untuk mendamaikan ketegangan antara hukum positif dengan kesakralan tradisi leluhur.
Melalui instrumen regulasi yang afirmatif ini, negara bertransformasi menjadi pelindung yang menjamin hak ulayat dan kedaulatan warga desa.
Visi untuk membentuk masyarakat Tanimbar yang berdaulat secara kultural bisa dicapai apabila seluruh sistem politik lokalnya menaruh rasa hormat yang mendalam pada rahim sejarahnya sendiri.
Ketika nilai kosmik desa dihargai, maka modernisasi birokrasi akan berjalan beriringan dengan kelestarian hukum adat tanpa saling menegasikan.
Masa depan Tanimbar yang maju, yaitu mandiri, adil, berkelanjutan, dan unggul, bermula dari bilik suara yang selaras dengan nilai-nilai luhur orang Tanimbar.
Baca Juga:
Belanja Pegawai Dibatasi 30 Persen ABPD, Bagaimana Nasib Pelayanan Publik di Daerah: https://sentralpolitik.com/belanja-pegawai-dibatasi-30-persen-apbd-bagaimana-nasib-pelayanan-publik-di-daerah/
Keselarasan inilah yang akan mengembalikan hakikat kepemimpinan desa, yaitu sebagai pelayan masyarakat yang mengayomi dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan kearifan spiritual lokal. (*)
—-
*) Penulis adalah PNS di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar
