Dulu ada Emas Biru. Ada Emas Hijau. Dan ada Emas Putih. Sekarang muncul lagi “emas”. Tapi kali ini bukan ikan, bukan pohon, bukan pula manusia. Tapi ini soal ‘Jembatan.’
—
Kalau dulu Doni Monardo membangun gagasan dari laut, darat dan manusia, kini di Kota Ambon muncul cerita lain: penataan kawasan Sungai Waitomu di Mardika.
Lalu publik mulai bertanya: “Ini ‘jembatan emas’ versi siapa?”
DONI DAN EMASNYA
Kita flashback sedikit. Saat Mayjen TNI Doni Monardo jadi Pangdam XVI Pattimura periode 2015–2017, ada tiga program yang cukup dikenal: Emas Biru. Emas Hijau. Emas Putih.
Emas Biru? Laut. Masyarakat didorong tidak cuma menjadi nelayan tangkap, tetapi mulai membudidayakan ikan, lobster, teripang, rumput laut dan berbagai komoditas laut lainnya.
Pesannya kira-kira begini: “Laut jangan cuma dipancing. Laut juga bisa diternakkan.”
Lalu Emas Hijau. Tanah Maluku jangan dibiarkan tidur. Tanam pohon. Kembangkan pertanian, Perkebunan, Peternakan, Tanaman produktif, Ekonomi bergerak, lingkungan juga tetap dijaga.
Kemudian Emas Putih. Nah, ini yang paling mahal. Bukan karena harganya tinggi. Tapi karena yang dibangun adalah manusia. Masyarakat yang aman..Rukun. Sejahtera. Tidak gampang bertikai.
Karena menurut gagasan tersebut, ketika ekonomi masyarakat membaik, kesenjangan bisa ditekan dan kondisi sosial menjadi lebih aman.
Itulah jembatannya. Jembatan dari potensi menjadi kesejahteraan.
LALU DATANG ERA DODY
Lebih dari satu dekade kemudian, muncul Mayjen TNI Dody Triwinarto sebagai Pangdam XV Pattimura, per April 2026.
Dan muncullah cerita tentang Sungai Waitomu. Kawasan Mardika hendak ditata. Alasannya terdengar manis:
Untuk pedagang… Untuk UMKM… Untuk kebersihan… Untuk lalu lintas… Untuk penataan kawasan…Untuk mengurangi potensi kerawanan keamanan dan ketertiban.
Wah… Komplit! Tinggal tambahkan: Untuk pariwisata… Untuk masa depan anak cucu… Untuk Indonesia Emas 2045. Lengkap sudah ehemmm….
Tapi tunggu dulu. Publik bukan sedang bertanya: “Bagus atau tidak?” Publik justru bertanya: “LEGAL ATAU TIDAK?”
Nah! Ini baru pertanyaan yang bikin suasana memanas. KARENA SUNGAI BUKAN HALAMAN RUMAH
Kalau kita mau membangun pagar di halaman rumah sendiri, ya silakan. Mau pasang pot bunga, kursi, bahkan bikin gazebo… selama sesuai aturan, beres.
Tapi kalau sudah menyangkut sungai dan sempadan sungai, ceritanya lain. Ada aturan! Ada kewenangan! Ada aspek teknis! Ada lingkungan! Ada risiko banjir! Ada keselamatan masyarakat
Maka wajar kalau publik bertanya: “Izin dari mana?” “Kajian teknisnya mana?” “Siapa yang berwenang?” “Sudah koordinasi dengan instansi terkait?”
Pertanyaan seperti ini bukan berarti anti pembangunan. Justru sebaliknya. Pembangunan yang baik mestinya tahan diuji oleh pertanyaan publik
PEMKOT BILANG JANGAN…
Ini bagian yang bikin alis naik sebelah… 😏 Pemerintah Kota Ambon selama ini mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan membangun di sempadan sungai.
Jangan di sungai! Jangan di jurang! Jangan di lereng rawan longsor! Jangan di tempat yang berpotensi membahayakan! Masyarakat pun diminta patuh.
Lalu ketika muncul pekerjaan di kawasan sungai, publik tentu boleh bertanya: “Kalau masyarakat tidak boleh, lalu pekerjaan ini dasarnya apa?”
Sederhana. Tidak perlu marah. Tidak perlu baper. Jawab saja. Sebab negara hukum memang bekerja dengan dokumen, aturan dan kewenangan. Bukan dengan: “Katanya Pangdam bilang…”
Karena kalau semua kebijakan cukup dengan “katanya, arahannya”, nanti aturan tinggal jadi hiasan.
JANGAN-JANGAN SEMUA JADI TUGAS KODAM?
Ini juga menarik. Penataan kawasan? Kodam, Pedagang? Kodam, UMKM? Kodam, Sampah? Kodam, Lalu lintas? Kodam, Sungai? Kodam, Kamtibmas? Kodam.
Kalau begini… Pemkot Ambon bisa-bisa tinggal duduk sambil ngopi, biarkan Plt Kepala Balai Wilayah Sungai diam-diam bae, pulang-bale cuci mata di Jakarta… 😂
Tapi tentu tidak sesederhana itu. Setiap lembaga negara punya tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
Justru karena itulah koordinasi menjadi penting. Jangan sampai niat baik malah menabrak pagar kewenangan.
JANGAN LUPA SOAL SAMPAH
Katanya penataan Sungai Waitomu juga mempertimbangkan sedimentasi dan penumpukan sampah. Oke. Setuju. Sampah memang masalah. Sedimentasi dobel masalah.
Tapi pertanyaan berikutnya: Kalau sungainya ditutup, sampah mau ke mana? Sedimen mau ke mana? Air hujan mau ke mana? Dan kalau debit air naik? Mau lewat mana?
Ini bukan soal pesimis. Bukan pula soal tabrakan beruntun. Ini soal hukum alam!.. Ingatang…! Air tidak pernah membaca proposal. Air tidak mengenal jabatan. Air tidak peduli siapa yang meresmikan bangunan.
Kalau jalannya sempit, dia mencari jalan lain. Kalau jalannya tersumbat, ia mencari jalan lain. Kalau tidak ada jalan? Ya, rumah dan jalan orang bisa jadi jalan. Makanya persoalan sungai harus dihitung serius.
Nah, akhirnya kita kembali ke judul. “Jembatan” Jenderal Doni versus Jenderal Dody.
Doni Monardo meninggalkan gagasan: Emas Biru. Emas Hijau. Emas Putih. Sebuah konsep yang menempatkan laut, darat, lingkungan dan manusia sebagai bagian dari pembangunan masyarakat Maluku.
Sementara di era Dody Triwinarto, publik sedang menyaksikan polemik mengenai penataan Sungai Waitomu.
Kalau semuanya sesuai aturan dan kajian teknis, tentu tidak ada masalah. Tapi kalau dokumen dan kewenangannya belum terang?
Nah, disitulah publik berhak bertanya. Karena pembangunan bukan cuma soal: “Kita kerjakan dulu.” Tetapi juga: “Kita pertanggungjawabkan kemudian.”
Pada akhirnya, pertanyaan paling penting bukan: Siapa yang punya program? Bukan pula: Siapa yang paling hebat? Tetapi: “Program ini benar-benar membawa manfaat untuk siapa?”
Kalau pedagang terbantu, bagus! Kalau UMKM berkembang, bagus! Kalau kawasan menjadi bersih, bagus! Kalau lalu lintas lancar, bagus! Kalau keamanan meningkat, bagus!
Tetapi kalau di kemudian hari justru menimbulkan masalah baru; —banjir, sedimentasi, kerusakan lingkungan atau persoalan hukum— maka publik tentu akan bertanya lagi:
“Dari awal siapa yang sudah mengingatkan?” Karena itu, jangan takut pada kritik. Jangan alergi pada pertanyaan.
Sebab kritik bukan selalu musuh pembangunan. Kadang kritik justru rem agar kendaraan pembangunan tidak masuk jurang.
Akhirnya… (Alm) Doni Monardo pernah membawa konsep Emas Biru, Hijau dan Putih… Darat, Laut, Manusia; semuanya dirangkai menjadi satu gagasan besar: membangun kesejahteraan.
Kini, di Kota Ambon, ada cerita tentang penataan Sungai Waitomu. Mungkin ini juga sebuah “jembatan”. Tapi apakah jembatan itu akan menjadi jalan menuju kawasan yang lebih tertib? Atau justru menjadi pekerjaan rumah baru di kemudian hari?
Biarlah waktu yang menjawab. Sebab satu hal yang pasti: Jembatan Emas tidak cukup dibangun dengan BESI DAN BETON..!
Ia harus dibangun dengan: aturan, kewenangan, kajian, transparansi dan kepentingan masyarakat. Kalau semua itu terpenuhi? Gas!
Tapi kalau belum? Rem dulu, Bung! Karena sungai bukan milik Pangdam. Bukan milik Wali Kota. Bukan milik pedagang. Bukan milik siapa-siapa secara pribadi.
Sungai adalah bagian dari ruang hidup kita bersama. Dan kalau suatu hari nanti hujan turun deras, air naik, lalu Kota Ambon kebanjiran…
Baca Juga:
Sumpah Sampah dari Wattimena ke Wattimena: https://sentralpolitik.com/sumpah-sampah-dari-wattimena-ke-wattimena/
Jangan sampai orang berkata: “Oh… itu toh ‘Jembatan Emas’ peninggalan era Jenderal Dody.”
Maka Jenderal Dody? Semoga cukup dikenang karena jembatannya menjadi solusi, bukan karena meninggalkan masalah di hari kemudian. Oke?!… Cueee (*)
#SentralSepekan
#ForOrangMaluku
