Hasil Audit Inspektorat Soal SK Bodong Ungkap 3 Pelaku, 45 Guru Jadi Korban; Peluncur Lapangan Istri ASN

AMBON, SentralPolitik.com — Hasil audit Inspektorat Kota Ambon terkait SK Bodong mengungkapkan adanya tiga orang pelaku, sedangkan 45 menjadi korban kenaikan pangkat ASN yang tidak sah.

Pelaku merupakan oknum ASN, operator dan satu orang istri ASN yang bertindak sebagai peluncur di lapangan. Sedangkan 45 ASN berasal dari 20 sekolah yang tersebar di Kota Ambon.

‘’Pemeriksaan terungkap, sebanyak 45 ASN yang tersebar di sekitar 20 sekolah menjadi korban penerbitan SK kenaikan pangkat tidak sah,’’ terang Walikota Ambon Bodewin M. Wattimena.

Ikut dalam keterangan Pers, Senin (09/11/2026) di Balai Kota, Sekot dan Inspektur Kota Ambon.

Wattimena mengungkapkan, para korban menyerahkan uang dengan total mencapai Rp 74,7 juta.

Sementara kelebihan pembayaran gaji sementara menimbulkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp 24,6 juta. ‘’Angka ini masih akan mendapat verifikasi lagi untuk mendapatkan nilai pasti,’’ katanya.

MODUS

Walikota menjelaskan rangkaian peristiwa bermula dari komunikasi melalui aplikasi WhatsApp pada 7 November 2025.

Memasuki Januari‑Maret 2026, seorang perempuan berinisial GOKS, yang bukan ASN dan merupakan istri ASN di lingkungan BKPSDM Kota Ambon, mendatangi sejumlah sekolah dengan menawarkan pendampingan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai.

Untuk meyakinkan para guru, ia mengenakan atribut seragam ASN dan membawa Surat Tugas berkop Dinas Pendidikan. Padahal dinas terkait tidak pernah menerbitkan dokumen tersebut.

Pelaku kemudian meminta nama pengguna, kata sandi, dan kode akses MyASN milik para guru.

Selanjutnya, dengan akses ini, pelaku mengubah data kepegawaian dan membuat penetapan angka kredit secara manual.

MULAI CURIGA

Pada April‑Mei 2026, sejumlah guru mulai menerima SK yang kemudian dicurigai palsu karena tanda tangan tidak sesuai dengan pejabat berwenang.

Meskipun kontak komunikasi diblokir pada 4 Juni 2026, peredaran SK masih berlanjut hingga Agustus 2026.

Kecurigaan semakin besar ketika para ASN melihat ketidaksesuaian pembayaran gaji antara Juli hingga Oktober 2026.

Puncaknya pada 15 Oktober 2026 Kantor Regional IV BKN menyatakan Pertimbangan Teknis yang menjadi dasar SK tersebut tidak pernah diterbitkan.

TIGA PELAKU

Audit mengidentifikasi tiga pihak dengan peran masing-masing.

Pertama, GOKS yang diduga menghimpun uang, memanfaatkan akun kepegawaian, mengubah data, dan menyerahkan SK tidak sah.

Kedua, JM, mantan operator CASN BKPSDM. Ia menerima dan memasukkan berkas serta memberikan pendampingan angka kredit.

Hanya saja sejauh ini belum memukan bukti ia membuat SK palsu, namun keterlibatannya masuk kategori dugaan pelanggaran prosedur.

Dan pelaku ketiga adalah LR. Ia merupakan ASN BKPSDM, yang menjembatani komunikasi dan meminta pembuatan penetapan angka kredit secara konvensional.

KORBAN

Pemerintah menetapkan 45 ASN tersebut sebagai korban, tetapi tetap menyoroti adanya kelalaian karena mempercayakan urusan kenaikan pangkat kepada pihak yang tidak berwenang.

Seluruh 45 SK tidak memiliki Pertek BKN dan SK terbit di luar mekanisme resmi. Bahkan ada ASN yang memegang dua SK sekaligus, yaitu SK palsu dan SK asli dari jalur resmi.

Inspektorat juga menyampaikan lima rekomendasi: memperkuat sosialisasi dan pengendalian kenaikan pangkat, memperketat keamanan akun MyASN.

Berikutnya melakukan verifikasi menyeluruh terhadap 45 SK, memisahkan fungsi‑fungsi administrasi kepegawaian, serta menjatuhkan sanksi administratif dan menyerahkan berkas ke aparat penegak hukum.