AMBON, SentralPolitik.com – Kasus dugaan penerbitan SK Bodong di Pemerintah Kota Ambon akhirnya bergulir ke kepolisian.
Pemkot melalui Bagian Hukum Sekda telah menyampaikan surat laporan pengaduan ke Polresta Pulau Ambon dan PP Lease terkait SK kenaikan pangkat bodong.
Langkah ini sebagai wujud tanggung jawab Pemkot untuk menjaga kewibawaan administrasi pemerintahan, melindungi keuangan negara/ daerah.
Serta memastikan setiap tindakan yang mengatasnamakan pemerintah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
Selanjutnya menjaga kepercayaan masyarakat sebagai amanah amanah melalui pemerintahan yang tertib, transparan, dan berintegritas.
Kabag Hukum Serta Kota Ambon, Hendrik Toisuta menjelaskan pokok-pokok pengaduan adalah dugaan penerbitan SK tidak sah ke kepolisian pada Selasa (10/11/2026)
‘’Ini memerlukan pemeriksaan terhadap keaslian dokumen, kewenangan penerbitan, serta pihak-pihak yang terlibat,’’ kata Toisuta, kemarin.
Dugaan kerugian keuangan negara/ daerah akibat penerbitan dan/ atau penggunaan SK yang keberadaan serta besarannya perlu pembuktian melalui pihak berwenang.
Apalagi selain PNS, ada pihak yang terlibat bukan merupakan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
DISPOSISI KAPOLRES
Saat ini, Bagian Hukum Setda Kota Ambon masih menunggu disposisi Kapolresta kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk tindak lanjut sesuai prosedur.
Termasuk pembuatan Laporan Polisi dan penerbitan surat tanda penerimaan laporan bila persyaratannya terpenuhi.
Dengan demikian, saat ini adalah menyampaian surat laporan pengaduan, sedangkan penerbitan Laporan Polisi masih menunggu proses kepolisian.
Pemkot menghormati kewenangan dan independensi aparat penegak hukum dan menyerahkan seluruh dugaan untuk mendapat pemeriksaan secara objektif.
Ini sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
‘’Kami mengajak rekan-rekan media untuk bersama-sama menjaga ketepatan informasi dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan,’’ katanya.
‘’Ketegasan menegakkan hukum harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak setiap orang,’’ tandasnya.
SUAMI-ISTRI
Media ini sebelumnya melaporkan, setelah investigasi Inspektorat Kota Ambon, ada tiga nama yang terlibat sebagai pelaku utama yakni JM, LR dan GOKS.
Terduga GOKS bukan ASN. Sumber media ini menyebutkan kalau GOKS adalah istri dari pelaku LR. Saat ini suaminya LR sudah di-rumah-kan bersama GOKS.
Sedangkan korban sebanyak 45 PNS guru yang berasal dari 20-an Sekolah SD dan SMP di Kota Ambon.
Baca Juga:
Hasil Investigas Inspektorat soal SK Bodong Ungka[ 3 Pelaku, 45 Guru Jadi Korban; Peluncur Lapangan Suami Istri; https://sentralpolitik.com/hasil-audit-inspektorat-soal-sk-bodong-ungkap-3-pelaku-45-guru-jadi-korban-peluncur-lapangan-istri-asn/
Bagi Pemerintah Kota Ambon, menjaga keabsahan dokumen pemerintahan berarti menjaga kepastian pelayanan dan kepercayaan masyarakat.
‘’Kami akan menyampaikan perkembangan selanjutnya secara terbuka berdasarkan informasi yang telah terverifikasi,’’ katanya. (SS)
