SAUMLAKI (SentralPolitik) _ PEMERINTAH Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) memastikan Pemerintah Daerah telah memberikan dukungan sukses penyelenggaraan Pemilu 2024 serta menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah.
Ini terhimpun dalam rapat Pemerintah Kabupaten menyangkut Pemantauan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, Rabu (10/5) di Saumlaki.
Rapat dipimpin Penjabat Bupati KKT Daniel Edward Indey, didampingi Kepala Kesbangpol, dan dihadiri Kajari KKT, Kasat Intel Polres KKT, Kodim, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, para camat, kades se Bumi Duan Lolat yang digelar di Pendopo Bupati.
Indey mengatakan, giat ini merupakan kebijakan dan arah dari program kerja pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri, dimana salah satu tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemilu sebagaimana Pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
“Kewajiban kita, pemerintah daerah adalah bagaimana mendukung penyelenggaraan pemilu dalam hal ini KPU dan juga sebagai aparatur ikut memantau dan mengevaluasi,” sebutnya.
Disebutkan, dari pertemuan di tingkat pusat, pempus dalam hal ini Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum telah membuat satu sistem informasi terkait pemantauan perkembangan politik di daerah menjelang pemilu serentak di tahun 2024.
Sistem informasi ini sebagai tidak lanjut arahan Presiden tentang bagaimana pemda menyiapkan diri untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu serentak.
Ada beberapa bidang yang menjadi fokus untuk dilakukan pemantaun khususnya di beberapa Perangkat Daerah terkait, khususnya instrumen-instrumen berupa informasi dan data dukung sebagai bukti bahwa pemda benar-benar melakukan dukungan terhadap penyelenggaraan pemilu di 2024 nanti.
“Nanti akan dituangkan di sistem informasi dan dipantau apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui informasi yang merupakan perkembangan dari beberapa aplikasi yang telah dibuat,” ungkapnya.
Baca juga:
https://sentralpolitik.com/kajari-kkt-ingatkan-bentuk-pelangggaran-pemilu/
Dalam rapat itu pula dibahas tentang berbagai potensi kerawanan dalam pentahapan pemilu ini. (*)
