LANGGUR, SentralPolitik.com _ Semmy Huwae, Penjabat Bupati Maluku Tenggara didemo. Aliansi Masyarakat Peduli (AMP) mendemo Huwae gara-gara dia mencopot dua orang Camat.
Kedua camat itu masing-masing Camat Kei Besar dan Camat Kei Besar Utara Timur.
—-
Puluhan pendemo dari AMP, Kamis (19/12/2024) datang menggeruduk Kantor BKSDM Malra. Mereka membawa pamflet yang bertulisan berbagai kecamatan terhadap Huwae.
Dalam orasinya, pendemo menilai Huwae gagal paham dalam memimpin daerah itu, dengan mencopot Chandra Namsa dan Titus Betaubun dari jabatan Camat.
‘’Samuel Huwae tidak layak memimpin Malra. Huwae pemicu kerenggangan sosial di Malra,’’ tekan Ketua AMP, Rustam Fakoubun dalam orasinya.
Di hadapan Plt Kadis BKSDM para pendemo juga menyampaikan kalau pencopotan kedua camat itu karena mereka terlibat politik praktis.
Padahal, kata mereka, setelah melalui rangkaian pemeriksaan oleh Gakkum, keduanya tidak terbukti melakukan politik praktis.
Malahan sudah ada SP3 pada pemeriksaan dua orang camat itu.
KERANGGARANGAN SOSIAL
Selain mencopot dua camat, Huwae juga mencopot 80 persen Kepala Ohoi (Kepala Desa) di daerah itu.
Pencopotan ini memicu ketidak puasan dari masyarakat adat di sana. Akibatnya sejumlah Ohoi (Desa) ramai-ramai mengajukan protes kepada Huwae.
DUDUKI KANTOR & KEDIAMAN
Usai menyampaikan orasi pada pendemo kemudian membacakan pernyataan sikap dan menyerahkan kepada Plt Kepala BKSDM.
Berikut pernyataan sikap AMP;
Pertama, mendesak Menteri Dalam Negeri agar segera mencopot jabatan Semuel E Huwae sebagai Pj Bupati Maluku Tenggara.
Kedua, mendesak DPRD Malra untuk menggunakan hak interpelasi kepada Semuel Huwae.
Ketiga, Mengultimatum Huwae selama tiga hari kerja untuk menarik kembali SK PLT Camat Kei Besar dan Kei Besar Utara Timur dan Kabag Hukum Setda Malra, karena tidak sesuai prosedur dan cacat administrasi.
Keempat, mendesak Pj Bupati Malra agar segera mencopot Kace Rahayaan dari Jabatan PLT Dinas PMD karena dianggap sebagai dalang pergantian Kepala Ohoi yang memicu kegaduhan di masyarakat.
‘’Bila tuntutan ini tidak mendapat respons sebagaimana tertuang, kami akan menduduki kantor Bupati dan rumah dinas Bupati Malra,’’ tegas AMP.
Baca Juga:
Pemuda Muslim Sesalkan 10 Persen KPU Malra tak Ada Unsur Katolik; https://sentralpolitik.com/pemuda-muslim-sesalkan-10-besar-kpu-malra-tak-ada-unsur-katolik/
Selain melakukan aksi di BKSDM, para pendemo juga melakukan aksi yang sama di Kantor DPRD Maluku Tenggara sebelum membubarkan diri. (*)
