Padahal, kata dia, faktanya dalam pekerjaan yang ditangani oleh PT. Mahakarya di Maluku, untuk pekerjaan sejenis di Kabupaten SBB yang sekarang ini sedang bermasalah karena tidak selesai sampai saat ini sejak dimulai di awal tahun 2021 lalu.
‘’Kami menemukan fakta di lapangan bahwa tidak ada satupun tenaga ahli yang diusulkan dalam dokumen penawaran PT Mahakarya pada saat mengikuti Lelang tahun 2021 lalu. Nah, dugaan-dugaan ini yang segera kami laporkan ke Reskrimsus Polda Maluku,’’ tukasnya.
Katanya lagi kalau pihaknya menemukan fakta kalau pekerjaan PT Mahakarya disana amburadul karena tidak ada tenaga teknis yang dimobilisasi ke lapangan. ‘’Buktinya sampai saat ini masih menyisahkan masalah yang dapat berpotensi menjadi masalah hukum,’’ tandas dia.
Diingatkan, berdasarkan dokumem seleksi, terlihat jelas bahwa jenis kontrak dalam pekerjaan ini adalah Kontrak Waktu Penugasan. Maka dalam penentuan pemenang sebagaimana diatur dalam pasal 29.2. (Dalam hal peserta mengikuti seleksi beberapa paket perkerjaan dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dan/atau sedang melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi lain/yang sedang berjalan maka : sesuai ketentuan huruf c. 4). Pada pekerjaan jasa konsultansi yang menggunakan kontrak harga satuan/waktu penugasan dengan ketentuan personil yang diusulkan penugasananya tidak tumpang tindih (overlap).
‘’Hal ini sangat penting mengingat dalam pekerjaan sejenis di Kabupaten SBB, PT. Mahakarya tidak memobilisasi satupun personil yang diajukan dalam panawaran dan dalam kontrak di tahun 2021 lalu. Kami kira penyidik Polda Maluku bisa menelusuri ini,’’ ingatnya.
MoU BERSAMA KPK
Disisi lain Jeffy mengingatkan kalau beberapa waktu lalu KPK RI telah melakukan MoU bersama UPT Kementrian PUPR di Maluku.
Baca juga:
https://sentralpolitik.com/proyek-madrasah-amburadul-pt-mahakarya-abadi-kembali-dimenangkan/
‘’Kami minta KPK juga mengawasi setiap proses lelang di BP2JK Maluku, sebab kecurangan di BP2JK dapat merugikan keuangan negara terutama program pemerintah tidak bisa berjalan dengan baik karena ulah oknum-oknum BP2JK dan oknum-oknum perusahaan. Sebab bukan tidak mungkin PT Mahakarya Abadi Konsultan dirental oleh pengusaha yang tidak bertanggung jawab,’’ tuntasnya. (*)
