SAUMLAKI (SentralPolitik) _ Mau tau mengapa oknum-oknum di Kejaksaan Negeri Saumlaki disebut bekerja tebang pilih dan bekerja lamban seperti ‘’keong racun’’? Ini alasannya.
—
Sumber-sumber media ini menyebutkan kalau tahun 2020 ketika pandemic Covid-19 melanda dunia dan masuk di Indonesia, termasuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar, semua sendi kehidupan seakan terhenti. Semua pihak terutama pemerintah fokus menangani virus itu.
Disisi lain, jalur transportasi dimana-mana lumpuh total, terutama jalur penerbangan. Banyak kapal terbang atau pesawat tidak dapat beroperasi, karena selain virus makin tidak terkendali. Sebagian karyawan terpaksa dirumahkan. Apalagi tidak ada pemasukan berarti bagi maskapai yang ada.
‘’Tapi dengan kondisi ini, di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar ada perjalanan dinas miliran rupiah. Belakangan diketahui kalau itu ternyata perjalanan dinas fiktif,’’ tandas sumber yang mewanti-wanti namanya tidak perlu dipublis.
Sumber Koran ini kembali merinci, perjalanan dinas (SPPD) Dalam dan Luar Dareah KKT fiktif tahun 2020 di Sekretariat Daerah sebesar Rp. 4.110.776.000, sedangkan dilaporkan realisasi sebesar Rp. 3.277.936.565.
Di Bagian Umum sebesar Rp. 1.245.731,000 sementara realisasi sebesar Rp. 1.239.084.600
Sedangkan di Bagian Humas SPPD dalam daerah dan luar daerah sebesar Rp 1.218.292.000 dan realisasi Rp 1.112.157.177.
TEBANG PILIH
‘’Nah, mana mungkin ada perjalanan dinas sedangkan tahun 2020 tidak ada penerbangan dan transportasi tidak maksimal. Karena itu memang perjalanan dinas itu semuanya fiktif, karena dalam laporannya ternyata sudah teralisasi,’’ katanya.
BPK kemudian melakukan audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten KKT dan menemukan adanya kejanggalan penggunaan dana perjalanan dinas dan diketehui ternyata fiktif pada tiga bagian tersebut.
Atas dugaan korupsi pada SPPD fiktif itu, Kejaksaan Negeri Saumlaki kemudian menyita semua dokumen pada tiga instansi itu, dan mulai melakukan pemeriksaan dan penyelidikan.
