AMBON(SentralPolitik) – LETJEN (Purn) Jeffry Apoly Rahawarin (JAR) melakukan kunjungan silaturahmi Lebaran di Kota Ambon. Selain bertemu dengan sejumlah kalangan, mantan Pangdam XVI Pattimura ini juga sempat bertemu pengurus Keluarga Besar Maluku Tenggara Raya (KBMTR) Maluku di Ambon, Minggu (23/04).
Pada pertemuan silaturahmi dengan Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP ini, Pengurus KBMTR Maluku menyentil soal pesta demokrasi tahun 2024 mendatang.
‘’Sejauh ini kami ikuti pak Jefry (JAR) masuk dalam bursa bakal Calon Gubernur Maluku, sebagai rasa persaudaraan, kami tetap mendukung setiap proses demokrasi yang sedang, sementara dan akan berlangsung nanti,’’ kata salah satu pengurus, Angkinov Rahandra.
Lantas apa sikap JAR pada pesta demokrasi 2024? ‘’Kalo dibilang tidak maju, yah ngak juga dong,” katanya, kalem. ‘’Saya ini sudah ikut dalam setiap survei loh,’’ kata dia, menyakinkan.
KOLABORASI
Dalam pertemuan ini Rahawarin mengatakan bahwa dirinya mungkin satu-satunya orang yang diangkat Presiden setelah 4 bulan pensiun dari TNI AD, dan menjadi Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP.
‘’Sebagai bagian dari birokrat BNPP, saya sungguh menyadari bahwa saya ini bagian dari Pegawai Negeri Sipil. Kalau dulu saya sebagai TNI, saya punya NRP saat ini saya punya NIP,’’ tandasnya.
Lepas dari konstetasi politik, Rahawarin menyebut sebelum dirinya diangkat sebagai Deputi, hanya ada 1 program nasional yang lolos di pusat yakni Jembatan Pulau Moa.
Diingatkan, Maluku yang masuk dalam kawasan perbatasan harus mendapat porsi yang sama seperti daerah lain dalam pengembangan kawasan perbatasan. ‘’Nah, saya terus mendorong agar Daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) seperti Aru, KKT, Malra dan MBD mendapat prioritas dalam porsi APBN,’’ tandasnya.
Baca juga:
https://sentralpolitik.com/sk-bodong-lengserkan-ayu-hasanusi-eh-hasanusi-malah-hengkang-sendiri/
https://sentralpolitik.com/ini-pesan-gubernur-murad-soal-media/
Karena itu dia berharap agar ada kolaborasi dan sinergitas dari masyarakat, dan pemerintah daerah terutama kabupaten/ provinsi terus bersinergi. ‘’Kita harus bersinergi, agar kita bisa mengawal semua program melalui Musrembang kabupaten, provinsi dan Musrembang Tingkat Nasional,’’ tukasnya. (*)
