AMBON, SentralPolitik.com – Mantan Direktur Mitigasi Bencana BNPB Johny Sumbung menegaskan Kodam Pattimura tidak bisa disalahkan dalam proyek penataan Sungai Waitomu.
Meski begitu ia berharap semua pihak duduk bersama untuk menuntaskan masalah itu sekaligus mengeliminir polemik yang tidak produktif.
“Persoalan Waitomu seharusnya menjadi momentum mempertemukan Kodam XV Pattimura, Pemkot, BWS Maluku, BPBD, akademisi dan HAKLI,” katanya, Senin (28/9/2026).
‘’Mari kita duduk satu meja, satu peta, satu data, satu tujuan yakni menata Waitomu tanpa meningkatkan risiko bencana bagi masyarakat.’’ tandasnya.
Ia mengingatkan mitigasi bencana yang baik bukan menunggu air naik, tapi memulai ketika air masih tenang.
TERGERAK
Terkait langkah Kodam ia menyebutkan kalau semua pihak tidak bisa serta-merta menyalahkan Kodam XV Pattimura.
Sebab Kodam yang berdampingan dengan aliran sungai tentu tergerak untuk menjadikan suatu ‘masalah di depan mata’ menjadi solusi untuk membangun Kota Ambon.
‘’Karena itu mari kita sama-sama membaca peta, menghitung risiko dan mengambil keputusan sebelum bencana datang,’’ ingat Sumbung.
Katanya lagi persoalan Waitomu seharusnya menjadi momentum mempertemukan Kodam XV Pattimura dan semua pihak.
‘’Mari kita duduk satu meja. Balai Sungai juga harus proaktif dalam menyelesaikan masalah ini,” ingatnya.
Katanya lagi, Sungai Waitomu bukan semata soal pembangunan fasilitas di kawasan sungai, bukan pula sekadar masalah parkir, UMKM atau penataan kawasan Pasar Mardika.
Kawasan Sungai Waitomu, katanya harus memetakan secara menyeluruh sebagai wilayah yang memiliki risiko banjir, sedimentasi dan limpasan air.
‘’Ini penting, membuka dokumen tata ruang Kota Ambon harus memasukkan bantaran Sungai Waitomu sebagai salah satu kawasan untuk pengelolaan kawasan rawan banjir,’’ ingatnya.
Di sinilah, ingatnya, langkah Kodam XV Pattimura mesti dinilai dari perspektif mitigasi bencana sekaligus melakukan penataan yang baik.
Dengan memanfaatkan teknologi pemetaan berbasis GIS, drone dan data topografi, kawasan Waitomu sebenarnya dapat membuat menjadi peta mitigasi.
‘’Jadi perlu pemetaan risiko bencana secara detail, terutama pada kondisi teknis Waitomu, bukan pada pro-kontra pembangunan,’’ katanya.
SDM KODAM
Kodam Pattimura ingatnya, mempunyai sumber daya personel, kemampuan lapangan dan kapasitas mobilisasi.
Kapasitas ini dapat mendukung kegiatan seperti pembersihan sungai, pemetaan lapangan, edukasi kebencanaan dan kesiapsiagaan masyarakat.
Tapi untuk pembangunan fisik di kawasan sungai, aspek tata ruang, sempadan sungai, hidrologi, lingkungan dan kewenangan pengelolaan sungai tetap perlu mendapat verifikasi bersama instansi teknis.
Meski bagitu ingatnya, debat tentang Waitomu sebaiknya tidak berhenti pada “Boleh atau tidak boleh dibangun?”
Tapi apakah pembangunan dan penataan kawasan tersebut sudah sesuai dengan peta risiko bencana.
Ia menghendaki agar semua pihak kembali membuka data dan pengujian bersama. Sebab bila ada titik yang berisiko, maka mitigasi lebih dahulu.
Baca Juga:
‘’Dan kalau perlu pembangunan, bangun dengan desain yang tidak memperkecil fungsi hidrologis sungai. Jadi perlu kolaborasi untuk menuntaskan masalah,’’ sebutnya. (*)
