AMBON (SentralPolitik) _ Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ambon mendesak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku mengevaluasi kinerja Buce Fanulene, selaku Kepala Bimbingan Masyarakat Katolik Maluku yang dinilai belum mampu dalam melaksanakan tugasnya dengan transparan.
—
Presidium Gerakan Masyarakat (Germas) PMKRI Cabang Ambon, Jo Renyaan mendesak Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Maluku untuk memeriksa kembali program kerja dan capaian kinerja dari Kepala Bimas Katolik Provinsi Maluku.
Renyaan menilai Kepala Bimas Katolik Provinsi Maluku yang telah bertugas kurang lebih 5 tahun berjalan, seharusnya mempunyai tugas untuk menyiapkan program kerja yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Selama ini umat Katolik tidak tahu program kerja Bimas Katolik dan dampak positif yang ditimbulkan dari hadirnya Bimas Katolik Provinsi Maluku bagi umat,” tegas Renyaan.
Dia mengaku, jika kinerja Bimas Katolik tidak dievaluasi oleh kakanwil Agama, maka Renyaan berjanji akan menggalang masyarakat untuk melakukan aksi demo besar-besaran untuk mempertanyakan kinerja Bimas Katolik Maluku.
“Jika aspirasi ini tidak digubris oleh kakanwil Agama, kami akan menggalang masa untuk melakukan aksi demo guna mempertanyakan hal ini,”tutup Renyaan.
BUKA RUANG
Sementara itu, Kepala Bimas Katolik Kanwil Agama Maluku, Buce Fanulene yang dihubungi memberikan apresiasi kepada adik-adik PMKRI Cabang Ambon yang sudah memberikan kritikan positif.
“Terlepas dari jabatan saya, sebagai senior saya melihat ini bagian dari kerinduan adik-adik PMKRI untuk membuka ruang komunikasi yang satu tahun terakhir ini tidak berjalan secara baik,’’ katanya.
‘’Saya selalu terbuka kapan saja, dan saya mengajak adik-adik PMKRI untuk duduk bersama, kita berdialog, bersinergi dan berkolaborasi dalam program-program bersama yang menyentuh kebutuhan umat Katolik di Maluku,” harap Buce.
DISERTAI BUKTI
Ditempat terpisah, Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayan KWI, RD Agus Ulahayanan yang dihubungi menegaskan, kritik boleh-boleh saja tapi harus punya dasar, data dan fakta, dan jangan asal kritik.
“PMKRI juga harus paham tugas Pebimas apa, batas-batas kewenangan seperti apa dengan wilayah kerja yang cukup luas, dan keterbatasan anggaran sehingga tidak semua kebutuhan umat bisa terakomodir,” kata Romo Ulahyanan.
Dirinya menambahkan, seharusnya PMKRI mengkritik pemerintah agar memberikan anggaran kepada Dirjen Bimas Katolik sesuai kebutuhan umat di daerah.
“Saya ketika masih di KWI selalu mempertanyakan kenapa anggaran untuk Dirjen Bimas Katolik sangat kecil 0,0 sekian persen dari dana Kementrian Agama. Ini mestinya yang dikirik PMKRI, memperjuangkan keadilan secara umum,’’ tandasnya.
