Komisi II DPR RI Dorong Kasus Pansel Maluku Ditangani DKPP

AMBON, SentralPolitik.com _ Komisi II DPR RI menegaskan akan mendorong kasus Pansel Komisioner KPU Zona 2 Maluku ke DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Staf Ahli Komisi II, Abrar Amil menegaskan itu kepada wartawan usai memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 tingkat kabupaten/ kota se-Maluku di Swissbelhotel.

“Jujur ya, sampai saat ini kita belum tau permasalahan ini (Kasus Pansel KPU). Kalau ada aduan, kita follow up agar ini DKPP mengambil alih kasus ini,’’ katanya, Jumat (19/1/2024).

Ia menyebutkan, DKPP bisa menyidangkan masalah itu. ‘’Nah ini menjadi catatan juga terhadap seleksi penyelenggara Pemilu KPU maupun Bawaslu,’’ ingat dia.

Menurut Abrar, sudah berapa kali permasalahan anggota KPU maupun Bawaslu yang terpilih, ternyata ketika sudah terpilih baru ada aduan dari masyarakat, masih aktif di Parpol belum bersih selama 5 tahun.

Ada di beberapa provinsi. ‘’Nah kalau kami di DPR sudah menyampaikan harus sesuai dengan undang-undang, tegak lurus dengan aturan,’’ ingat dia.

Bagaimana UU Pemilu nomor 7 tahun 2017, syarat dari calon penyelanggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu itu tidak merupakan anggota maupun pengurus Parpol atau sudah bersih selama 5 tahun.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar