Ancaman kualitas udara bukan sekadar persoalan lingkungan yang dapat dilihat dari pekatnya asap atau banyaknya debu. Di balik udara yang dihirup setiap hari, terdapat risiko kesehatan yang dapat berlangsung tanpa terlihat, melintasi batas wilayah, dan memengaruhi kualitas hidup masyarakat.
—
Kesadaran inilah yang menjadi salah satu pesan penting dalam Seminar Nasional Pengembangan Profesi Kesehatan Lingkungan 2026 bertajuk BREATH 2026 (Building Resilience to Environmental Air Threats for Health) yang diselenggarakan secara daring oleh Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa (10/11).
Mengangkat tagline “Membaca Ancaman • Mengukur Risiko • Melindungi Kehidupan”, seminar ini mempertemukan perspektif kebijakan kesehatan, penanggulangan bencana, laboratorium kesehatan masyarakat, dan profesi kesehatan lingkungan.
Forum nasional tersebut dirancang untuk memperkuat pemahaman bahwa perlindungan kesehatan masyarakat dari ancaman udara membutuhkan kerja lintas disiplin dan lintas sektor, serta kompetensi profesional yang mampu menerjemahkan informasi lingkungan menjadi keputusan perlindungan kesehatan.
RESIKO
Seminar menghadirkan Wakil Menteri Kesehatan RI; dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P, FISR sebagai keynote speaker.
Sementara itu, narasumber yang dihadirkan meliputi ; Deputi Sistem dan Strategi BNPB Dr. Raditya Jati, S.Si., M.Si.; Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta dr. H.M. Budi Hidayat, M.K.M.; serta Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (PP HAKLI) Prof. Dr. Arif Sumantri, SKM., M.Kes.
Kualitas udara merupakan salah satu determinan penting ketahanan Kesehatan. Partikel halus PM2.5 dan PM10 serta polutan gas seperti ozon, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan karbon monoksida memiliki karakteristik dan dampak kesehatan yang berbeda.
Risiko yang ditimbulkan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan polutan, tetapi juga konsentrasi, ukuran dan karakteristik partikel, durasi serta frekuensi paparan, kondisi meteorologi, aktivitas manusia, dan kerentanan individu.
Kompleksitas tersebut semakin nyata ketika ancaman udara berkaitan dengan bencana. Erupsi gunung api, kebakaran hutan dan lahan, aktivitas industri, transportasi, serta pembakaran terbuka dapat menghasilkan pencemar yang menyebar mengikuti dinamika atmosfer.
Dalam situasi tertentu, pencemar dapat terbawa lintas wilayah, mengendap, dan kembali terangkat ke udara sehingga memperpanjang peluang paparan masyarakat.
Karena itu, pengelolaan ancaman udara tidak cukup dilakukan setelah gangguan kesehatan muncul. Diperlukan sistem yang mampu mengenali ancaman sejak dini, memantau kualitas lingkungan, menilai paparan, mengidentifikasi kelompok rentan, menyampaikan komunikasi risiko, dan memastikan tindakan perlindungan berjalan secara tepat.
KETAHANAN KESEHATAN NASIONAL
Perspektif kebijakan kesehatan yang disampaikan melalui keynote Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P,FISR menjelaskan menjadi bagian penting dalam meletakkan isu kesehatan lingkungan pada kerangka ketahanan kesehatan nasional.
Penguatan upaya promotif dan preventif, surveilans, komunikasi risiko, kesiapan pelayanan kesehatan, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi lintas sektor merupakan aspek yang relevan dalam membangun sistem kesehatan yang tangguh menghadapi ancaman lingkungan.
Perspektif kebencanaan dan laboratorium kesehatan masyarakat memberikan dimensi penting dalam membangun ketahanan tersebut.
Informasi mengenai kondisi atmosfer dan hasil pemantauan lingkungan perlu dihubungkan dengan penilaian paparan dan konsekuensi kesehatan.
Demikian pula, informasi kebencanaan harus dapat diterjemahkan menjadi kesiapsiagaan, peringatan dini, respons, dan pemulihan yang melindungi masyarakat.
Dalam kerangka ini, peran BNPB menjadi penting untuk memperkuat pemahaman mengenai risiko bencana, kapasitas masyarakat, koordinasi respons, serta pengurangan risiko sebelum bencana terjadi.
Sementara itu, perspektif Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat memperkuat pentingnya kapasitas pemeriksaan, pemantauan, dan dukungan bukti ilmiah bagi pengambilan keputusan kesehatan.
Keduanya memperlihatkan bahwa data tidak boleh berhenti sebagai angka atau laporan teknis. Data harus menjadi bukti yang dapat dipahami, bukti harus menjadi dasar keputusan, dan keputusan harus menghasilkan tindakan yang melindungi masyarakat.
PERAN PROFESI
Dalam perspektif profesi, Ketua Umum PP HAKLI Prof. Dr. Arif Sumantri menempatkan pengelolaan risiko kesehatan lingkungan sebagai kompetensi penting tenaga kesehatan lingkungan masa kini dan masa depan.
Ancaman udara menuntut kemampuan profesional untuk memahami hubungan antara hazard, exposure, vulnerability, dan risk.
Mengenali sumber bahaya saja tidak cukup. Profesional kesehatan lingkungan perlu memahami bagaimana pencemar menyebar, siapa yang terpapar, berapa besar dan berapa lama paparan berlangsung, kelompok mana yang paling rentan, serta tindakan perlindungan apa yang harus diprioritaskan.
Partikel debu, abu vulkanik, maupun polutan udara tidak dapat diperlakukan sebagai ancaman yang seragam. Karakteristik sumber, ukuran partikel, komposisi, konsentrasi, kondisi paparan, dan kerentanan individu harus menjadi bagian dari penilaian.
Dengan demikian, rekomendasi perlindungan tidak didasarkan pada perkiraan semata, melainkan pada pengukuran, bukti, dan analisis risiko.
Gagasan tersebut sekaligus menegaskan perlunya transformasi peran Sanitarian atau Tenaga Sanitasi Lingkungan.
Peran profesi tidak semestinya berhenti pada pengawasan pemenuhan persyaratan atau kepatuhan administratif (compliance), tetapi berkembang menuju jaminan keselamatan kesehatan lingkungan berbasis risiko (environmental health risk assurance).
DUNIA PENDIDIKAN
Transformasi ini menuntut penguatan kompetensi dalam pemantauan kualitas lingkungan, penilaian risiko kesehatan, surveilans kesehatan lingkungan, komunikasi risiko, mitigasi, kesiapsiagaan bencana, serta perlindungan kelompok rentan.
Profesi kesehatan lingkungan perlu hadir sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan, sejak ancaman dikenali hingga tindakan perlindungan dilaksanakan.
Bagi dunia pendidikan, BREATH 2026 menjadi ruang pembelajaran yang menghubungkan teori, bukti ilmiah, kebijakan, dan praktik profesional.
Mahasiswa kesehatan lingkungan tidak cukup hanya memahami parameter pencemaran atau standar kualitas lingkungan. Mereka perlu dilatih berpikir sistemik, membaca dinamika risiko, menganalisis data, menyusun komunikasi risiko, dan mengambil keputusan berdasarkan bukti.
Pertemuan perspektif Kementerian Kesehatan, BNPB, laboratorium kesehatan masyarakat, dan organisasi profesi memberikan gambaran bahwa persoalan kesehatan lingkungan tidak dapat diselesaikan oleh satu disiplin atau satu institusi.
Diperlukan jejaring kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat.
Karena itu, pengembangan profesi harus berjalan seiring dengan pembaruan kurikulum, penguatan kompetensi, pembelajaran berbasis kasus, dan pengalaman lapangan.
Baca Juga:
Undang-Undang Kesehatan; Peluang atau Ancaman bagi Profesi Perawat; https://sentralpolitik.com/undang-undang-kesehatan-peluang-atau-ancaman-bagi-profesi-perawat/
Mahasiswa perlu dipersiapkan bukan hanya untuk mengenali persoalan lingkungan, tetapi juga mampu mengubah pengetahuan menjadi tindakan nyata yang memberikan perlindungan bagi masyarakat. (*)
—-
*) Penulis adalah Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (PP HAKLI)
