AMBON, SentralPolitik.com – Pelatihan menyambut Blok Masela oleh BPI dan Pemerintah Kabupaten Tanimbar dengan melibatkan ribuan peserta terus mengemuka.
Selain masih pada level setingkat SMA, pelatihan tanpa kualifikasi rentan terhadap upaya mengeksploitasi tenaga kerja atau perburuhan.
Praktisi Migas, Christian Termas secara tegas menyebutkan, pelatihan oleh para pihak di Tanimbar merupakan standar magang yang masih harus ditingkatkan ke tingkat yang lebih applicable.
Pada sisi lain, Praktisi yang malang melintang LNG Tangguh-Bintuni (Desain Cultur Bisnis), dan LNG Badak di Gresik ini mengingatkan pentingnya sebuah Perda bagi Pemkab KKT dan MBD.
Mantan HRD di PT Freeport-Papua ini juga mengingatkan spesifikasi sertifikasi pelatihan harus menjadi perhatian serius.
Ia mengingatkan, pada bisnis sekelas Migas, perusahaan tentu mengelola bisnis, sementara pemerintah yang harus menyiapkan Sumber Daya Manusia agar bisa berpartisipasi.
‘’Spesifikasi sertifikasi itu harus mendapat anggaran oleh pemerintah daerah, karena kita tidak bisa berharap perusahaan menyekolahkan anak-anak kita,’’ ingatnya, Minggu (24/5/2025).
Karena itu Termas justru memberi apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten yang memiliki notulensi terkait anak-anak Tanimbar (termasuk MBD) yang mengikuti pendidikan di Blok Cepu.
‘’Terutama notulensi terkait pembangunan BLK Standar Internasional di daerah. Itu yang harus kita dorong bersama,’’ ingatnya.
Untuk tujuan ini, katanya SKK Migas harus menghadirkan Kemenaker, Kementrian Perindustrian dan Pemda agar bisa mewujudkan BLK di KKT dan MBD.
EKSPLOITASI TENAGA KERJA
Termas mengingatkan kehadiran PSN di Blok Masela juga memungkinkan hadirnya proses mengeksploitasi tenaga kerja atau perburuhan, karena orang tidak memahami mekanisme.
‘’Apa yang sementara dirancang oleh pihak tertentu, jujur saya sampaikan kalau sengaja atau tidak sengaja, ini merupakan upaya ke arah itu,’’ ingatnya.
‘’Karena apa? Rancangan training apapun jangan sampai merupakan proses pengaburan pengetahuan,’’ ingatnya.
Karena itu, pola lembaga seperti itu, khusus untuk kawasan MBD, pihaknya lewat Pemaskebar MBD, mengingatkan pemerintah daerah.
Pemerintah katanya, harus lebih cermat dalam membangun kolaborasi dengan para pihak yang benar-benar memiliki kredensial industri Migas ke depan.
‘’Sebagai komponen masyarakat MBD, kami tidak menghendaki training seperti itu dan saya sudah sampaikan ke SKK Migas dan Dinas Tenaga Kerja. Stop dengan upaya-upaya pengaburan pengetahuan lewat pelatihan seperti itu,’’ katanya.
SDM
Selanjutnya, dia mengaku memiliki data anak MBD yang bekerja di bidang Migas sebanyak 200 orang dengan berbagai spesifikasi.
Nah, Pemkab KKT juga harus mendata mereka sehingga bagaimana pemerintah meningkatkan sertifikasi mereka.
‘’Sehingga saat blok Masela beroperasi mereka itu bisa duduk pada posisi authorise selaku putra daerah. Kami kira Pemkab KKT bisa melakukan hal yang sama. Kita harus melihat ini dengan baik,’’ ingatnya.
Lantaran itu, katanya lagi, rancangan training apapun dan yang akan berlangsung para pihak dengan Pemda KKT maupun MBD saat ini dan ke depan perlu melihat kualifikasinya.
Kualifikasi standar migas yang memang dibutuhkan sehingga jangan sampai terkesan membuang-buang anggaran.
‘’Karena memang tidak otomatis kerja di Inpex ataupun jika direkrut oleh Industri, hanya sebagai helper saja,’’ katanya lagi.
Dia juga menduga kalau sejauh ini pemerintah daerah kita belum memahami betul pelatihan khusus untuk pekerjaan Migas dalam menyambut PSN dan standar kualifikasi spesifikasi.
‘’Karena itu kemarin saya bilang jangan sampai kita sedang memasang Bom Waktu,’’ ingatnya.
PERUSAHAAN DAERAH
Termas juga yang di sekolahkan Freeport di Technical Business-Atmajaya ini mendorong agar Pemkab KKT dan MBD merancang sebuah Perda dan memiliki Perusahaan Daerah yang kapabel.
‘’Perda ini benar-benar penting, mampu menyambut program besar ini termasuk membuat Perusahaan Daerah dengan orang-orang yang kapabel,’’ sebutnya.
‘’Untuk Perusahaan Daerah saya siap desain, orang-orang yang jujur dan kapabel saya mampu bina. Jangan gaji saya, enam sampai tujuh bulan siap pakai,’’ sebutnya.
Dia menunjuk Perusda di Bintuni (LNG Tangguh). Dirinya bersama tim yang mendesain perusahaan tersebut sehingga memiliki profit yang cukup besar sampai kini.
‘’Saya ini siap mengabdi lho, memberikan yang terbaik untuk anak cucu kita di MBD dan KKT,’’ sebutnya.
Selanjutnya Termas juga mengingatkan personil-personil di Perusda harus memahami perusahaan Migas, mendesain strategi bisnisnya, value, culture, job description dan lainnya.
‘’Bila personil tidak memahami itu ya akibatnya bisa tau sendiri,’’ katanya sambil menyebut kasus pimpinan PT Tanimbar Energy yang akhirnya berurusan dengan masalah hukum.
PERDA
Pada bagian lain, Termas juga mengingatkan pentingnya keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Sektor Pertambangan untuk menjemput proyek Blok Masela.
Baca Juga:
Pemkab Tanimbar-BPI Dinilai Pasang Bom Waktu di Blok Masela, Semut Merah: “Iko Mama Maria Kasih Kursus Lu Pake Strom”: https://sentralpolitik.com/pemkab-tanimbar-bpi-dinilai-pasang-bom-waktu-di-blok-masela-semut-merah-iko-mama-maria-kasih-kursus-lu-pake-strom/
Lewat Perda, katanya lagi, bisa ada langkah-langkah untuk menetapkan tenaga kerja, upah sektor pertambangan, bisnis pasar, mengatur masyarakat adat dan hak ulayat dan lainnya. (*)
