AMBON, SentralPolitik.com – Pemkab Kepulauan Tanimbar dan BPI dinilai tengah memasang ‘Bom Waktu’ di Blok Masela menyusul perekrutan ribuan peserta Pelatihan Migas Blok Masela.
Penilaian itu terungkap dalam percakapan di akun TikTok resmi milik media ini, SentralPolitik.com, per Jumat (22/5/2026).
Dalam ulasan dengan judul BPI dan PEHAPE ini di tiktok, netizen berkomentar, pesimis dan optimis terhadap langkah perekrutan ribuan Tenaga Pelatihan.
Komentar netizen terungkap pada postingan berita dengan judul utama “Tak Ada jaminan jebolan BPI Bekerja di Blok Masela; Pemuda Katolik Ingatkan Modus Rampok uang Daerah‘’.
Pada komentarnya Akun @Chris menyebut adalah luar biasa kalau Pemerintah KTT bisa melanjutkan training peserta ke perusahaan (PT) lain.
‘’Saya kuatir akan menjadi Issue Industrial (bom waktu) ketika yang lain dikirim, yang lainnya nggak dikirim, sehingga kesempatan kerja tidak maksimal,’’ tandas Chris.
‘’Semoga Pemkot KKT memiliki kebijakan yang BENAR. KALWEDO KIDABELA,’’ sebutnya dalam percakapan menanggapi Akun @franco.
STANDAR PERUSAHAAN MIGAS
Akun @franco sebelumnya menjelaskan kalau infonya setelah pelatihan (Pemda-BPI) kurang lebih 5 bulan selanjutnya akan dikirim magang.
Pemagangan seperti di Cilegon Bontang dan daerah-daerah penghasil Migas lain selama 3-4 tahun dan seluruh biaya hidup ditanggung oleh perusahaan magang.
Menanggapinya, akun @Ka Jose mengingatkan kalau training ke PT lain itu bisa saja, kalau sudah diterima di PT, karena setiap PT punya standar.
‘’Jadi dengan adanya sertifikat yang di buka sama BPI ini, menjadi landasan yang bisa menjamin keterima sebagai pegawai PKWT atau PKWTT,’’ kata Ka Jose.
Hanya saja Akun @Chris yang mengaku sebagai HRD di perusahaan Migas ini mengingatkan magang di PT Migas itu tanpa tawar-menawar.
‘’Maaf standar Sertifikasi Migas itu jelas nggak ada tawaran boss,’’ ingatnya.
Meski begitu akun @Ka Jose kembali mengingatkan kalau BPI itu memiliki standar BNSP. Namun Chris kembali kembali meluruskan.
‘’Standar sertifikasi itu 2-3 tahun bekerja. BPI, BNS tanpa pengalaman, maaf jadi helper (pembantu). Saya tahu itu karena itu daerah (kerja) saya, makanya saya bersuara,’’ sebutnya.
Lagi-lagi akun @franco menjelaskan kalau setelah Inpex beroperasi baru peserta magang kembali (ke Blok Masela) untuk direkrut bekerja di Inpex.
‘’Apakah ada jaminan atau Inter-office Memo sebagai bukti pertanggungjawaban PT Inpex LTD,’’ kata akun @Chris balik bertanya.
Di sisi lain soal syarat perekrutan akun @GHANI.S.R mempertanyakan syarat perekrutan peserta pelatihan.
‘’Baru tau syaratnya, lampirkan BPJS juga. Bukannya itu perusahaan besar ya. Harusnya perusahaan yang nanti nanggung BPJS-nya dong,’’ katanya.
Menanggapi percakapan dengan mekanisme magang di perusahaan Migas yang rumit, akun @Semut_Merah angkat bicara.
“Iko Mama Maria kasih kursus lu pake strom,’’ kata Semut_Merah mengutip lagu Veronika dan Om Strom yang lagi viral.
MUBAZIR
Sebelumnya media ini memberitakan Pemkab Tanimbar dan BPI tengah melakukan perekrutan ribuan peserta Pelatihan Migas di Saumlaki.
Biaya Pelatihan Migas Blok Masela dengan target 5.000-an peserta ini berasal dari Pemkab Tanimbar bersama lembaga BPI.
Pemuda Katolik menilai pelatihan itu penting, namun bila tak mendapat restu PT Inpex atau SKK Migas, maka tidak ada jaminan Inpex akan menerimanya.
Lantaran itu, Pemuda Katolik menduga kalau kegiatan ini sebagai langkah mubazir dan berpotensi terjadinya upaya ‘merampok’ keuangan daerah.
Baca Juga:
Tak Ada Jaminan Jebolan BPI Bekerja di Blok Masela, Pemuda Katolik Ingatkan Modus ‘Rampok’ Uang Daerah: https://sentralpolitik.com/tak-ada-jaminan-jebolan-bpi-bekerja-di-blok-masela-pemuda-katolik-ingatkan-modus-rampok-uang-daerah/
Apalagi tidak melibatkan Politeknik atau universitas yang mendapat dorongan dari PT Inpex. (*)
