‘’Semakin lama mereka semakin terlilit tengkulak, ini sangat membebankan. Kami kuatir keterlambatan ini bisa melahirkan persoalan baru di desa, seperti setiap alokasi dana di desa akan tergerus perilaku korupsi,’’ ingat Keliombar.
HUTANG PIHAK KETIGA
Dia menyebutkan kalau kondisi di desa sangat kontras yang perilaku Pemerintah Kabupaten setempat yang lebih mementingkat melakukan pembayaran UP3 bernilai miliran rupiah. Begitupun DPRD Kabupaten KKT.
‘’Apakah karena dengan pembayaran UP3 pada pihak ketiga ada fee yang diterima sehingga para pejabat lebih mementingkan pengusaha dari perangkat desa yang tanpa bonus,’’ sinis dia.
Disisi lain dia juga menyentil wakil rakyat sedang bermimpi indah di kursi empuk sambil menghayal bagaimana cara nanti bisa duduk kembali sebagai anggota DPRD pada Pileg 2024 mendatang.
Baca juga:
https://sentralpolitik.com/weleh-peringatan-kpk-tak-diindahkan/
‘’Wakil rakyat juga kelihatan getol mengawal pembayaran UP3 yang menguntungkan satu orang, ketimbang menyuarakan hak para peragkat desa . Ini fakta yang telah terjadi di Bumi Duan Lolat,’’ tutupnya. (*)
