AMBON, SentralPolitik.com – Propinsi Maluku mendapat alokasi Dapur MBG alias SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) sebanyak 290 titik dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Hanya saja, sampai saat ini pembangunan dapur MBG terutama di daerah Terluar (3T) terkendala kondisi geografis, cuaca maupun keterlambatan fasilitas penunjang lainnya.
‘’Jadi sejauh ini semua kabupaten/ kota di Maluku sudah terdiri SPPG, namun belum semuanya terpenuhi sesuai alokasi dari BGN. Nah, pak Gubernur terus mendorong itu,’’ kata Constansius Kolatfeka kepada media ini, Sabtu (28/2/2026).
Kolatfeka merupakan perwakilan PT Krakatau Steel di Maluku. Perusahaan ini mendapat kepercayaan negara untuk menyediakan bahan bangunan Dapur MBG, terutama untuk daerah terpencil.
Menurutnya, salah satu kendala pembangunan dapur MBG terutama terdapat pada kawasan daerah terpencil.
Katanya, kondisi geografis, peran Satgas masing-masing kabupaten/kota dan ketersediaan investor menjadi masalah.
Ia mengaku baru selesai kunjungan ke delapan kabupaten/ kota (minus Kota Ambon) terkait percepatan SPPD daerah terluar (3T).
Bertemu bupati/ walikota dan para Satgas. ‘’Nah, sebagian terus memiliki progres yang baik, tapi sebagian masih terkendala,’’ katanya.
KARAKTERISTIK WILAYAH
Salah satu kondisi yang menjadi kendala adalah karakteristik wilayah yakni kawasan berupa pegunungan, lembah dan pulau-pulau kecil.
‘’Dan memang situasi karakteristik geografis seperti ini memiliki kendala tersendiri,’’ akuinya.
Meski begitu ia menyebut kalau BGN memiliki skema pembiayaan yakni intensif lebih sebagai penghargaan bagi investor yang memilih dapur-dapur terpencil ini.
Konstansius mencontohkan kawasan Pulau Teor dan Kesui di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).
Di Pulau Teor sudah ada dapur terpencil berupa pembangunan pondasi.
Begitupun pengiriman modular yang sementara berjalan, sesuai kerjasama dengan PT Krakatau Steel sebagai perusahaan produksi baja untuk bahan dapur.
Kondisi yang sama pada Pulau Kesui untuk 10 titik, begitupun di Gorom, daerah Amarsekaru (5 titik).
‘’Jadi Maluku dengan karakter kepulauan dengan tantangan cuaca laut yang ekstrim menjadi hambatan utama kita di Maluku,’’ katanya.
Kondisi ini juga menghambat suplai material. Karena itu ia mengingatkan agar investor yang sudah terdaftar memiliki komitmen yang kuat dalam pembangunan.
‘’BGN siap membayar sesuai skema pembiayaan termasuk membuka seluas-luasnya investor lokal maupun nasional dalam membangun SPPG,’’ sebutnya.
Sejauh ini pihaknya sudah mendaftarkan 42 titik SPPD daerah terluar seperti SBT sebanyak 19 dan Buru Selatan 25 titik, MBD dan lainnya.
Kader Partai Gerindra ini juga mendorong pemerintah kabupaten/ kota untuk siap mengelola SPPG dari Hulu sampai Hilir.
‘’Jadi tidak cukup melihat pembangunannya saja, tapi bagaimana ketersediaan pangan atau bahan baku,’’ katanya.
Sebab ada SOP Bahan Baku mulai dari kesiapan lahan dengan bahan baku yang memiliki kandungan karbohidrat, protein dan lainnya.
Baca Juga:
HAKLI Pertanyakan Sertifikat SLHS Dapur Bergizi yang Layani Sekolah di Seri: https://sentralpolitik.com/hakli-pertanyakan-sertifikat-slhs-dapur-bergizi-yang-layani-sekolah-di-seri/
‘’Kita butuh menjadi perhatian serius. Sebab satu saat akan ada kesulitan dalam menanggulangi bahan baku pada daerah masing-masing,’’ sebutnya. (*)
