MASOHI, SentralPolitik.com – Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terus memperkuat komitmen meningkatkan mutu pendidikan, tidak hanya melalui peningkatan kualitas pembelajaran, tapi juga dengan memastikan tersedianya sarana dan prasarana sekolah yang layak bagi peserta didik.
Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir menyatakan komitmen itu saat memimpin rapat penjaminan mutu pendidikan bersama Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Maluku, Dr. La Mansur, serta pimpinan perangkat daerah, Senin (31/8/ 2026).
Rapat ini menjadi ruang evaluasi bagi perkembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan sekaligus merumuskan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Maluku Tengah.
TREN POSITIF
Kepala BPMP Provinsi Maluku, Dr. La Mansur, menyampaikan bahwa capaian SPM pendidikan Maluku Tengah menunjukkan tren positif dalam tiga tahun terakhir.
Pada 2023, capaian SPM pendidikan tercatat sebesar 57,86 persen, meningkat menjadi 58,86 persen pada 2024. Angkanya dan kembali naik menjadi 64,22 persen pada 2025 dengan kategori Tuntas Muda.
”Capaian itu menjadi modal bagi Pemkab Maluku Tengah untuk terus mengejar peningkatan hingga mencapai kategori Tuntas Pratama pada 2026–2027,” katanya.
Namun, bagi Bupati Zulkarnain, peningkatan mutu pendidikan tidak boleh hanya diukur dari capaian angka maupun proses pembelajaran di ruang kelas.
Kondisi fisik sekolah juga menjadi bagian penting yang menentukan kenyamanan dan kualitas proses belajar mengajar.
SEKOLAH BOCOR
Karena itu, Pemkab Maluku Tengah mulai menjalankan program “Maluku Tengah Lawan Sekolah Bocor” sejak 2026.
“Pemkab Maluku Tengah menjalankan program ‘Maluku Tengah Lawan Sekolah Bocor’ mulai 2026, dengan target seluruh sekolah terbebas dari persoalan kebocoran pada 2027,” ujar Bupati.
Menurut Zulkarnain, sekolah yang aman, nyaman dan memiliki fasilitas memadai merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus mendorong perbaikan sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap dan berdasarkan kebutuhan masing-masing sekolah.
“Peningkatan mutu pendidikan harus berjalan beriringan dengan pembenahan sarana dan prasarana. Anak-anak kita harus belajar di lingkungan yang aman, nyaman dan layak,” tegasnya.
Bupati juga menekankan pembangunan pendidikan harus mengarah pada kebutuhan riil di lapangan.
Untuk itu, ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait memperkuat integrasi dan sinkronisasi data pendidikan.
“Penting agar setiap kebijakan dan program berdasarkan kebutuhan riil, dengan penanganan yang lebih tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan,” tambah Bupati.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, BPMP, satuan pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dapat mempercepat perbaikan layanan pendidikan di Maluku Tengah.
Program “Maluku Tengah Lawan Sekolah Bocor” pun diharapkan tidak berhenti sebagai slogan, tetapi menjadi bagian dari agenda nyata pemerintah daerah dalam menghadirkan sekolah yang layak sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Baca Juga:
Maluku Tengah Jadi Titik Refleksi Pendidikan Maluku: https://sentralpolitik.com/maluku-tengah-jadi-titik-refleksi-pendidikan-maluku/
Dengan perbaikan infrastruktur sekolah yang berjalan beriringan dengan peningkatan mutu pembelajaran, Pemkab menargetkan kualitas layanan terus meningkat dan capaian SPM dapat bergerak menuju kategori yang lebih tinggi. (*)
