Bangsa besar tidak pertama-tama dibangun oleh gedung yang tinggi, tetapi oleh manusia yang mampu berpikir tinggi. Dan manusia yang mampu berpikir tinggi lahir dari pendidikan yang menghormati ilmu, serta dari guru yang mampu menyalakan cahaya di dalam pikirannya.”
—- Oleh : Arif Sumantri*) —-
Ada paradoks yang menarik dari Prancis saat ini, negeri yang pernah menjadi panggung besar bagi gagasan kebebasan, kesetaraan, rasionalitas, dan hak warga negara.
Kini negeri itu berhadapan dengan pertanyaan sangat mendasar: mengapa profesi yang menentukan masa depan bangsa dapat kehilangan daya tariknya?
Persoalannya bukan sekadar kekosongan kursi di ruang kelas. France Stratégie mencatat bahwa pada awal tahun ajaran 2024, sekitar 3.200 posisi guru masih kosong.
Jumlah guru non-tetap di sektor publik meningkat 43% sepanjang 2015–2022, sementara pada 2023 hampir 5.000 posisi belum terisi dengan rata-rata kekosongan di pendidikan menengah mencapai 28,6 hari.
OECD pun mencatat bahwa pada 2023/2024, sekitar 7,1% guru di sekolah publik Prancis belum berstatus fully qualified. OECD mencatat bahwa Prancis, sebagaimana banyak negara OECD lainnya, menghadapi kesulitan menarik dan mempertahankan guru, terutama pada mata pelajaran tertentu seperti matematika, kimia, fisika, dan bahasa, serta di wilayah tertentu.
Pada 2023/2024, sekitar 7,1% guru pendidikan dasar dan menengah di sekolah publik Prancis belum berstatus fully qualified, terutama guru kontrak. OECD juga mencatat bahwa rendahnya remunerasi relatif, terbatasnya perspektif karier, dan perasaan kurang dihargai oleh masyarakat menjadi bagian dari persoalan daya tarik profesi guru.
Pemerintah Prancis sendiri mengakui bahwa masalah tersebut bukan persoalan sesaat. Sebuah analisis pemerintah pada 2025 mencatat bahwa pada awal tahun ajaran 2024 sekitar 3.200 posisi guru tidak terpenuhi, sementara jumlah guru kontrak di sektor publik meningkat 43% antara 2015 dan 2022.
Yang lebih mengkhawatirkan, fenomena tersebut berjalan bersamaan dengan meningkatnya guru yang meninggalkan profesi secara sukarela dan menyusutnya basis calon guru.
Namun ada sesuatu yang lebih dalam dari angka-angka itu. Ketika sebuah profesi kehilangan daya tarik, yang sesungguhnya sedang dipertanyakan bukan hanya profesinya melainkan nilai yang diberikan sebuah masyarakat kepada profesi tersebut. Di situlah krisis guru berubah menjadi cermin peradaban.
Guru berdiri di hadapan manusia yang belum selesai menjadi dirinya sendiri. Ia mengajarkan matematika, tetapi sesungguhnya sedang membangun logika. Ia mengajarkan sains, tetapi sesungguhnya sedang menumbuhkan rasa ingin tahu. Ia mengajarkan bahasa, tetapi sedang membuka jendela peradaban. Ia mengajarkan sejarah, tetapi sesungguhnya sedang menanamkan kesadaran tentang dari mana sebuah bangsa datang dan ke mana ia hendak pergi.
Karena itu, guru bukan sekadar transfer of knowledge. Guru adalah transformer of human potential. Satu guru dapat mempengaruhi puluhan, ratusan, bahkan ribuan kehidupan melalui murid yang kelak menjadi dokter, insinyur, ilmuwan, pemimpin negara, pengusaha, dan guru berikutnya.
KUALITAS
Dampak seorang guru tidak berhenti ketika bel sekolah berbunyi; ia berjalan dari satu manusia ke manusia lain, dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Itulah sebabnya kualitas guru berkaitan langsung dengan kualitas ilmu pengetahuan, ekonomi, kesehatan lingkungan, kebudayaan, demokrasi, dan pengambilan keputusan negara. Mengabaikan guru berarti menggerus kualitas regenerasi peradaban.
Yang paling berharga dari Prancis bukan hanya krisisnya, tetapi cara negara merespons krisis tersebut.
Mulai tahun 2026, Prancis melakukan reformasi rekrutmen dan pendidikan awal guru. Jalur masuk diperluas mulai bac+3 (setara S-1), disertai dua tahun pendidikan awal yang dibayar. Tujuannya: memperluas basis calon guru, memperkuat persiapan profesional, dan memulihkan daya tarik profesi.
Hasilnya pada seleksi 2026 memberikan sinyal yang menggembirakan: Pada seleksi 2026, jumlah pendaftar meningkat 76,6% dibandingkan 2025, sementara jumlah posisi yang dibuka meningkat 40,2%. Jumlah peserta yang diterima meningkat hampir 50%.
Untuk pendidikan dasar, 98,5% posisi nasional yang dibuka melalui jalur eksternal berhasil dipenuhi, dibandingkan 92,1% pada 2025. Pada pendidikan menengah, tingkat pemenuhan mencapai 96,1%, naik dari 90,6% pada tahun sebelumnya.
Angka tersebut belum berarti krisis telah selesai. Tetapi angka tersebut memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih penting: negara dapat mengubah arah ketika berani mengakui bahwa masalah pendidikan bukan hanya terletak pada murid, tetapi juga pada bagaimana negara membangun ekosistem profesi gurunya.
Reformasi Prancis juga menarik karena menyentuh tiga hal sekaligus: rekrutmen, pendidikan profesional, dan daya tarik profesi.
Inilah pelajaran pertama. Krisis tidak selalu menjadi tanda kegagalan. Krisis dapat menjadi pintu masuk revolusi berpikir jika negara berani menjadikannya alasan untuk memperbaiki sistem.
CERMIN
Indonesia tidak sedang menghadapi krisis guru Prancis tetapi sedang berhadapan dengan persoalannya sendiri yang tidak kalah serius.
Data menunjukkan potret yang memerlukan perhatian penuh: Cermin Prancis seharusnya tidak membuat Indonesia merasa lebih baik atau lebih buruk.
Cermin berfungsi untuk melihat diri sendiri. Indonesia memiliki persoalan yang berbeda. Namun, beberapa gejalanya memiliki resonansi yang sama: distribusi guru, ketimpangan kesempatan pengembangan profesi, kesejahteraan, beban administrasi, kualitas pendidikan calon guru, dan kesenjangan antara kebutuhan sekolah dengan kompetensi yang tersedia.
Pada Juni 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyebut masih terdapat sekitar 800.000 guru aktif yang belum mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Pemerintah juga mengidentifikasi ketimpangan akses pengembangan profesi antara guru ASN dan non-ASN, beban administrasi, serta distribusi guru yang belum merata sebagai persoalan yang perlu dibenahi.
Namun Indonesia juga memiliki modal yang sangat besar: jumlah manusia muda yang besar, keragaman budaya, tradisi pendidikan yang kuat, perguruan tinggi yang berkembang, serta kemajuan teknologi digital.
Tantangannya adalah mengubah jumlah menjadi kualitas. Dan kualitas tidak lahir dari slogan. Kualitas lahir dari ekosistem. Hasil PISA 2025 memberikan pesan yang tidak boleh dibaca sebagai ranking semata.
Di Indonesia, hanya 17% siswa usia 15 tahun yang mencapai Level 2 atau lebih dalam matematika, dibandingkan rata-rata OECD 65%. Dalam membaca, proporsinya sekitar 27%, sementara rata-rata OECD mencapai 69%. Dalam sains, skor rata-rata Indonesia berada pada 389, dibandingkan 482 untuk OECD; sekitar 63,2% siswa berada pada kategori low performers dalam sains, dan hampir tidak ada yang mencapai Level 5–6.
Namun ada fakta lain yang juga patut kita hargai. Sebanyak 82% siswa Indonesia mengatakan guru menunjukkan perhatian terhadap pembelajaran setiap siswa, 85% mengatakan guru terus mengajar sampai siswa memahami, dan 80% menyatakan guru memberikan bantuan tambahan ketika diperlukan.
Ini menunjukkan bahwa persoalan pendidikan Indonesia tidak sederhana. Ada guru yang hadir dengan dedikasi tinggi, tetapi sistem belum selalu mampu mengubah dedikasi tersebut menjadi capaian pembelajaran yang optimal.
Maka jangan buru-buru menyimpulkan bahwa guru Indonesia tidak berkualitas. Justru kita perlu bertanya: Apakah negara telah menyediakan ekosistem yang memungkinkan guru berkualitas menghasilkan murid berkualitas?
Kita perlu jujur: masalah Indonesia bukan semata-mata kuantitas guru. Indonesia memiliki lebih dari 3 juta guru.
Masalahnya adalah ekosistem yang belum cukup mendukung guru untuk mengajar dengan bermartabat antara kesejahteraan yang belum merata, beban administrasi yang menyita waktu, distribusi yang tidak adil antara kota dan pelosok, serta ruang pengembangan profesional yang terbatas.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah tanda-tanda penurunan daya tarik profesi. Jumlah peminat Pendidikan Guru di berbagai LPTK menunjukkan fluktuasi. Generasi muda yang cerdas semakin mempertimbangkan pilihan karier lain yang menawarkan kompensasi lebih baik dan ruang pertumbuhan lebih terbuka.
Ketika tren ini dibiarkan, Prancis 2024 bisa menjadi Indonesia 2030. Indonesia Emas tidak dimulai pada 2045, Ia dimulai hari ini ketika seorang guru membuka pintu kelas dan menemukan bahwa profesinya masih layak dibanggakan.
AGENDA
Persoalan guru bukan tidak terurai. Ia hanya memerlukan keberanian pengambil keputusan untuk memprioritaskan hal yang benar-benar menentukan masa depan bangsa. Lima agenda berikut dapat menjadi titik tolak:
- Standarisasi remunerasi guru minimal 3× UMP, berlaku merata kota–desa. Tunjangan profesi tidak boleh bergantung pada beban birokrasi.
- Manfaatkan AI dan platform digital untuk otomasi laporan. Guru harus menghabiskan > 70% waktu untuk mengajar dan membimbing.
- Selesaikan backlog 800.000 guru melalui PPG akselerasi berbasis digital, termasuk pengakuan pengalaman lapangan sebagai kredit.
- Platform MOOC nasional untuk guru, peer learning antar daerah, penelitian tindakan kelas yang terhubung dengan LPTK dan Kementerian teknis.
- Kampanye nasional tentang kemuliaan guru. Masukkan narasi guru dalam kurikulum civic education, generasi muda harus jatuh cinta pada profesi ini sebelum memilihnya.
TEKNOLOGI AI
Teknologi AI dapat dan harus diposisikan bukan sebagai pengganti guru, melainkan sebagai pembantu yang membebaskan guru dari pekerjaan rutin menuju pekerjaan yang semakin manusiawi: berpikir, membimbing, menginspirasi, dan membentuk karakter.
Pada akhirnya, persoalan guru adalah persoalan keberanian sebuah bangsa menentukan masa depannya. Sebuah negara boleh membangun jalan yang panjang, gedung yang tinggi, teknologi yang canggih, dan industri yang maju.
Tetapi semua itu membutuhkan manusia yang mampu berpikir, bekerja, beretika, dan bertanggung jawab. Dan manusia seperti itu dibentuk salah satunya oleh tangan seorang guru.
Pelajaran dari Prancis bukan bahwa Indonesia harus meniru. Pelajarannya adalah: negara harus berani mengubah sistem ketika sistem mulai kehilangan manusia terbaiknya. Jangan menunggu guru pergi untuk menyadari nilainya. Jangan menunggu ruang kelas kosong untuk membenahi rekrutmen. Jangan menunggu mutu pendidikan jatuh untuk baru memanusiakan profesi guru. Tugas negara bukan sekadar membuat guru tetap berada di dalam kelas, melainkan membuat guru Ingin berada Istiqomah di dalam kelas.
MENGHIDUPKAN SEKOLAH
Jika kita ingin mengubah masa depan bangsa, jangan hanya bangun sekolahnya, bangunlah manusia yang menghidupkan sekolah itu.
Di sanalah revolusi pendidikan sesungguhnya bermula. Bukan dari Gedung, bukan dari teknologi, bukan dari banyaknya program. Tetapi dari cara negara memandang guru, cara guru memandang ilmu, dan cara sebuah bangsa memandang masa depannya.
Baca Juga:
Kepemimpinan Transparansi Sekolah Lebih Bermutu; https://sentralpolitik.com/kepemimpinan-transparan-sekolah-lebih-bermutu/
Guru hari ini adalah arsitek manusia Indonesia esok hari. Dan Indonesia Emas tidak sedang menunggu di tahun 2045. Ia sedang tumbuh hari ini di dalam setiap ruang kelas Indonesia. (*)
_________________________
*) Ketua Umum PP HAKLI (Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia)/Guru Besar Kesehatan Lingkungan //Ketua Komite Ahli PMKL (penanganan masalah Kesehatan lingkungan) Kementerian Kesehatan.
