Ada hal yang sering tidak terlihat, tetapi menentukan kualitas kehidupan sebuah kota: bagaimana air dijaga, limbah dikelola, lingkungan dilindungi, dan kesehatan di masyarakat dipelihara.
Kita mungkin tidak selalu menyadari kehadirannya, tetapi dampaknya dirasakan setiap hari.
—- Oleh : Arif Sumantri*) —-
Dari air yang diminum, makanan yang dikonsumsi, hingga lingkungan tempat anak-anak tumbuh dan keluarga menjalani kehidupan. Itulah sanitasi.
Ia bukan sekadar persoalan jamban, saluran, atau instalasi pengolahan. Sanitasi adalah cermin kepedulian pemerintah terhadap martabat manusia, kesehatan pada masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.
Semangat inilah yang akan mewarnai City Sanitation Summit (CSS) XXIV Tahun 2026 di Kota Banda Aceh, 17–19 November 2026, dengan tema “Transformasi Sanitasi: Aman: Membangun Kota Inklusif, Berketahanan dan Berkelanjutan.”
Pertemuan nasional yang digagas Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) ini hendaknya menjadi lebih dari agenda tahunan.
Ia adalah momentum menyatukan kepemimpinan, memperbarui paradigma, dan meneguhkan komitmen untuk menghadirkan sanitasi aman bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Pembangunan sanitasi Indonesia telah menempuh perjalanan panjang. Perluasan akses, pembangunan sarana, dan pemberdayaan masyarakat merupakan fondasi penting yang patut diapresiasi.
Namun, tantangan hari ini tidak cukup dijawab dengan pertanyaan berapa banyak rumah tangga telah memiliki jamban atau fasilitas sanitasi.
Saatnya perlu mengubah paradigma pembangunan: dari mengejar akses sanitasi layak menuju menjamin layanan sanitasi aman sepanjang rantai pengelolaannya.
UNICEF
Data UNICEF dalam WASH Acts edisi 2025 menunjukkan bahwa cakupan sanitasi aman Indonesia masih sekitar 10,30 persen.
Angka ini mengingatkan bahwa pekerjaan besar belum selesai. Akses merupakan pintu masuk, tetapi keamanan layanan adalah tujuan yang harus diwujudkan.
Sanitasi aman menuntut sistem yang utuh: fasilitas yang memenuhi standar, penampungan yang layak, pengumpulan dan pengangkutan yang terkendali, pengolahan yang memenuhi persyaratan, serta pengelolaan akhir yang tidak membahayakan manusia dan lingkungan. Pengelolaan sampah pun harus bergerak menuju pengurangan, pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali.
Transformasi sanitasi tidak dapat berjalan hanya dengan pendekatan teknis. Ia membutuhkan keberanian politik, kepastian regulasi, pembiayaan, kelembagaan, dan kolaborasi yang konsisten.
AKKOPSI
Dalam hal ini, AKKOPSI memiliki peran strategis. Sebagai wadah para kepala daerah yang peduli terhadap sanitasi, AKKOPSI dapat menjadi kekuatan kolektif untuk memperjuangkan kebijakan nasional yang berpijak pada kebutuhan nyata kabupaten dan kota.
Momentum penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi harus dimanfaatkan secara sungguh-sungguh.
AKKOPSI perlu mengonsolidasikan aspirasi daerah dan memberikan masukan substantif kepada pemerintah serta DPR RI agar regulasi tersebut mampu memperjelas kewenangan, menjamin pembiayaan, memperkuat kelembagaan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memastikan keberlanjutan pelayanan.
Air minum dan sanitasi harus dipandang sebagai satu kesatuan perlindungan kehidupan. Air yang aman tidak dapat dipisahkan dari perlindungan sumber air, pengendalian pencemaran, dan pengelolaan air limbah.
Karena itu, integrasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) menjadi bagian penting dari pembangunan kota yang sehat dan berketahanan.
AKKOPSI perlu memastikan bahwa suara daerah tidak sekadar terdengar dalam forum, tetapi tercermin dalam kebijakan nasional. Sebab, regulasi yang baik bukan hanya kuat dalam rumusan, melainkan mampu dilaksanakan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sanitasi aman juga harus hadir dalam ruang kehidupan sehari-hari, termasuk tempat pengelolaan pangan, rumah makan, jasa boga, depot air minum, dan berbagai tempat yang memiliki risiko terhadap kesehatan.
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) memiliki makna lebih dari sekadar dokumen administratif. Ia merupakan instrumen pemerintah daerah untuk memastikan persyaratan higiene sanitasi dipenuhi dan risiko kesehatan dikendalikan.
Karena itu, penguatan SLHS membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah dengan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI).
Pemerintah daerah memiliki kewenangan pembinaan, pengawasan, dan penerbitan sertifikat sesuai ketentuan.
HAKLI memiliki jejaring profesi dan tenaga sanitasi lingkungan yang dapat mendukung pendampingan teknis, penilaian risiko, pengawasan, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha dan masyarakat.
Kolaborasi ini perlu diarahkan pada pembinaan yang berkelanjutan, inspeksi kesehatan lingkungan berbasis risiko, peningkatan kompetensi penjamah pangan, pemantauan kualitas air, serta tindak lanjut terhadap setiap temuan. SLHS tidak boleh berhenti sebagai sertifikat yang diterbitkan.
Ia harus menjadi jaminan bahwa standar higiene sanitasi terus dipelihara dan masyarakat memperoleh perlindungan.
PROFESI KESEHATAN LINGKUNGAN
Di sinilah profesi kesehatan lingkungan menemukan makna strategisnya: bukan hanya memeriksa pemenuhan persyaratan, tetapi membantu memastikan risiko dikenali, dikendalikan, dan dicegah sebelum menjadi ancaman kesehatan.
Ketersediaan air aman, sanitasi, dan higiene yang baik merupakan bagian penting dari upaya menurunkan diare dan memperbaiki lingkungan tumbuh kembang anak.
Intervensi tersebut juga mendukung percepatan penurunan stunting, karena anak tidak cukup hanya memperoleh makanan bergizi; mereka juga membutuhkan lingkungan yang sehat agar tumbuh dan berkembang secara optimal.
Dalam penanggulangan tuberkulosis, sanitasi bukan intervensi tunggal. Namun, kualitas hunian, ventilasi, kepadatan ruang, serta lingkungan permukiman yang sehat merupakan bagian dari pengendalian risiko penularan.
Sementara itu, ketersediaan air dan sanitasi yang memenuhi persyaratan di fasilitas pelayanan kesehatan turut mendukung keselamatan ibu, bayi, pasien, dan tenaga kesehatan.
Karena itu, kontribusi sanitasi terhadap penurunan stunting, TBC, angka kematian ibu dan bayi, serta diare harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan kesehatan yang terpadu.
Sanitasi bukan satu-satunya penentu keberhasilan, tetapi menjadi fondasi lingkungan yang memungkinkan berbagai intervensi kesehatan bekerja lebih efektif.
Keberhasilan pembangunan sanitasi seharusnya diukur dari perubahan yang dirasakan masyarakat: kualitas air yang lebih baik, lingkungan yang semakin sehat, berkurangnya pencemaran, meningkatnya keamanan pangan, dan menurunnya risiko penyakit berbasis lingkungan.
BANDA ACEH
CSS XXIV di Banda Aceh diharapkan menjadi ruang perjumpaan gagasan, pengalaman, dan inovasi.
Melalui pleno, diskusi, Sanitation Expo, Musyawarah Nasional AKKOPSI, serta kunjungan lapangan, para kepala daerah dan pemangku kepentingan memiliki kesempatan untuk belajar, berbagi praktik baik, dan membangun kerja sama.
Namun, keberhasilan forum tidak cukup diukur dari jumlah peserta, kemeriahan kegiatan, atau banyaknya rekomendasi yang dihasilkan. Ukuran sejatinya adalah apa yang berubah setelah para kepala daerah kembali ke wilayah masing-masing.
Deklarasi dan komitmen yang lahir dari CSS XXIV harus diterjemahkan menjadi kebijakan daerah, penganggaran yang memadai, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas tenaga pelaksana, serta target pelayanan yang terukur.
Setiap komitmen perlu memiliki penanggung jawab, tahapan pelaksanaan, dan mekanisme evaluasi.
Para kepala daerah anggota AKKOPSI diharapkan terus menjadikan sanitasi aman sebagai prioritas pembangunan.
Tidak cukup membangun fasilitas, tetapi juga memastikan layanan berfungsi, biaya operasi dan pemeliharaan tersedia, masyarakat terlibat, serta kelompok rentan memperoleh akses dan perlindungan yang setara.
Praktik baik suatu daerah harus menjadi pembelajaran bagi daerah lain. Inovasi tidak boleh berhenti sebagai kebanggaan lokal, tetapi perlu direplikasi dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Inilah kekuatan AKKOPSI: menyatukan pengalaman daerah menjadi gerakan nasional.
Banda Aceh hendaknya menjadi tempat lahirnya komitmen yang tidak berakhir ketika pertemuan ditutup, melainkan terus hidup dalam perencanaan, anggaran, dan pelayanan publik.
Kita berharap CSS XXIV menjadi momentum untuk meneguhkan bahwa sanitasi bukan sekadar urusan teknis, melainkan tanggung jawab kepemimpinan dan investasi peradaban.
Pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi profesi, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat harus berjalan dalam satu arah.
Kepala daerah memiliki peran menentukan. Kebijakan yang berpihak, anggaran yang konsisten, dan kolaborasi yang kuat akan mengubah komitmen menjadi pelayanan nyata.
Sebab, kota yang berkelanjutan bukan hanya kota yang tumbuh secara fisik, tetapi kota yang mampu menjaga keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan masa depan generasi.
Dari Banda Aceh, mari kita teguhkan komitmen: sanitasi aman bukan sekadar membangun sarana, melainkan merawat kehidupan.
Baca Juga:
Sanitasi sebagai Jembatan antara SPAM dan SPALD dalam Satu Rantai Pelayanan Sanitasi Aman: https://sentralpolitik.com/sanitasi-sebagai-jembatan-antara-spam-dan-spald-dalam-satu-rantai-pelayanan-sanitasi-aman/
Karena setiap lingkungan yang terlindungi adalah harapan bagi keluarga, setiap layanan yang aman adalah investasi bagi generasi, dan setiap kebijakan yang berpihak adalah warisan bagi masa depan Indonesia.
Semoga CSS XXIV 2026 di Banda Aceh memberikan hasil nyata dan bermanfaat bagi masyarakat.
—- *)
Penulis adalah Ketua Umum PP HAKLI (Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia)/Guru Besar Kesehatan Lingkungan //Ketua Komite Ahli PMKL (penanganan masalah Kesehatan lingkungan) Kementerian Kesehatan.
