MASOHI, SentralPolitik.com – DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
KUA-PPAS menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan dalam Paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD, Jumat (6/11/2026).
Ketua DPRD Maluku Tengah, Herry Men Carl Haurissa, dalam rapat menegaskan KUA-PPAS merupakan dokumen perencanaan penting yang menghubungkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan proses penganggaran.
Menurut Haurissa, kualitas pembahasan KUA-PPAS dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun DPRD.
Sebab, rencana program pembangunan yang telah harus menerjemahkannya secara tepat ke dalam alokasi anggaran agar pelaksanaannya memiliki arah, sasaran, dan manfaat yang jelas.
“Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting, sudah sepatutnya Pemkab dan DPRD memberi perhatian yang maksimal pada kualitas proses pembahasan dokumen KUA-PPAS dan RKPD,” tegas Haurissa.
Penekanan ini sekaligus mengingatkan kalau perencanaan anggaran tidak boleh berhenti pada pemenuhan prosedur administratif.
Setiap program yang masuk dalam RAPBD harus memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat serta mempertimbangkan persoalan nyata di daerah.
MANFAAT NYATA
Sementara Sekda Malteng, Rakib Sahubawa mewakili Bupati Zulkarnain Awat Amir, menyampaikan apresiasi pemerintah daerah kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD
Rakib mengatakan kesepakatan tersebut menjadi landasan bersama dalam menyusun APBD yang terarah, realistis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kesepakatan ini menjadi landasan bersama dalam menyusun APBD yang terarah, realistis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Serta memastikan setiap prioritas pembangunan memberikan manfaat nyata bagi Maluku Tengah,” demikian sambutan Bupati.
Sebagai daerah kepulauan, Maluku Tengah memiliki kebutuhan pembangunan yang beragam.
Mulai dari konektivitas antarpulau, pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Baca Juga:
Sah! Banda Jadi Dia Kecamatan di Era Rakib Sahubawa; https://sentralpolitik.com/sah-banda-jadi-dua-kecamatan-di-era-rakib-sahubawa/
Kondisi geografis dan kemampuan keuangan daerah, kata dia, menjadi pertimbangan penting dalam menentukan prioritas pembangunan. (NAS)
