SAUMLAKI, SentralPolitik.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengebut pembayaran kompesasi tanam tumbuh bagi warga Lermatang, lokasi PSN Blok Masela.
Pemkab juga memastikan telah menerima hasil perhitungan nilai ganti rugi tanaman milik warga oleh Tim Penyelesaian Dampak Sosial dan Kemasyarakatan (PDSK) Provinsi Maluku dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
Pembayaran kompensasi ini sejauh ini cukup berlarut-larut tanpa kepastian. Hal ini memicu penghentian sementara aktivitas di kawasan 662 hektare itu.
Hasil penilaian tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada Gubernur Maluku untuk menetapkan melalui Keputusan Gubernur sebagai landasan resmi pembayaran kompensasi kepada masyarakat terdampak.
Sekda KKT, Brampi Moriolkossu mengungkapkan proses administrasi kini sedang dipercepat agar penyelesaian pembayaran tidak kembali mengalami keterlambatan.
“Tim PDSK Provinsi sudah menerima Hasil perhitungan dari KJPP. Kami sedang menyiapkan rekomendasi kepada bapak gubernur agar segera mendapat penetapan terkait kepastian pembayaran,” ungkapnya, Senin (9/11/2026).
Ia bahkan memperkirakan keputusan gubernur mengenai penetapan nilai kompensasi tersebut dapat terbit pada November ini.
Bila seluruh tahapan administrasi berjalan tanpa hambatan, ia memproyeksikan realisasi pembayaran paling cepat pada pekan ketiga November.
“Kalau tidak ada halangan, paling cepat itu jatuh pada minggu ketiga bulan ini, paling lambat di akhir bulan November,” tegasnya.
KJPP
Meski tenggat pembayaran mulai bergulir, persoalan transparansi nilai kompensasi masih menjadi perhatian.
Pasalnya, hingga kini masyarakat belum memperoleh informasi mengenai nominal pasti yang akan mereka terima untuk tanaman tumbuh mereka.
Brampi mengaku, dokumen hasil perhitungan KJPP masih berstatus rahasia negara sehingga belum dapat mempublikasikan sebelum ada penetapan resmi gubernur.
“Dokumen hasil perhitungan KJPP itu masih bersifat rahasia. Nanti masyarakat bisa mengetahuinya secara transparan pada saat penetapan dalam keputusan gubernur,” jelasnya.
Baca Juga:
Anggota DPRD Asal Lermatang Ingatkan KJPP Jangan Ciptakan Konflik Baru di Lermatang: https://sentralpolitik.com/anggota-dprd-asal-lermatang-ingatkan-kjpp-jangan-ciptakan-konflik-baru-di-lermatang/
Pernyataan tersebut sekaligus menempatkan keputusan gubernur sebagai tahapan krusial yang kini menjadi penantian masyarakat Lermatang. (Yanto S)
