Ada Dikotomi IPDN Vs Non IPDN di Pemerintah Kota Ambon

AMBON, SentralPolitik.com _ INSTABILITAS disinyalir terjadi di Pemerintah Kota Ambon. Ini terkait dikotomi antara pejabat lulusan IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) dengan non IPDN yang menduduki jabatan di lingkup Pemerintah Kota Ambon.

—

Sumber-sumber media ini menyebutkan kalau saat ini lulusan IPDN mendominasi jabatan yang ada di Pemerintah Kota Ambon.

“Dari 30-an jabatan di dinas/ badan, lulusan IPDN mendominasi. Sisanya, hanya 4 sampe 5 badan yang diisi oleh lulusan non IPDN,” sebut sumber.

Sumber yang mewanti-wanti namanya jangan di publikasi ini menyebut, hanya dinas teknis yang sampai saat ini para lulusan IPDN masih malu-malu mencaploknya.

Dinas teknis itu antara lain, Dinas PU, Dinas Kesehatan, Perhubungan, Dinas Perumahan dan Pemukiman serta BPPPKB (Keluarga Berencana).

“Nah, saat ini lulusan non IPDN lagi menonton, apakah pada rotasi kepala-kepala Dinas/ Badan nanti, pimpinan di Pemkot akan menunjuk para jebolan IPDN mengisi dinas-dinas teknis,” tandasnya.

PROSENTASI

Sumber ini selanjutnya juga menyebutkan kalau pejabat non IPDN yang menduduki jabatan hanya 10 persen dari jabatan yang ada.

Padahal sambung dia, idealnya perbandingan 50:50 antara lulusan IPDN dan non IPDN.

‘’Jadi saat ini terlihat ada dikotomi dalam internal birokrasi Pemerintah Kota Ambon. Ini merupakan bom waktu yang mesti diantisipasi. Sebab lulusan IPDN terus membanjir sama seperti lulusan non IPDN,’’ katanya.

MENCOLOK

Pada sisi lain sumber ini kembali menyebut kondisi sangat mencolok terjadi di Badan Perekonomian dan SDM Kota Ambon.

Saat Kepada Badan memasuki masa pensiun, tiba-tiba salah satu lulusan IPDM yang menjabat Sekcam Baguala mengisi jabatan itu.

Padahal, masih banyak pegawai di Bidang itu yang memiliki basic n kapasitas untuk menduduki jabatan PLT sampai Kepala Badan definitif.

‘’Tapi Sekcam yang baru pada Eselon 4b, malah ditunjuk memimpin mereka yang dari sisi kepangkatan sudah memenuhi. Tapi karena bukan IPDN sehingga hanya bisa telan ludah. Jadi ada diskriminasi,’’ tukas dia.

Sumber lainnya menyebutkan kalau penempatan pejabat dengan sistim yang berlaku saat ini bisa menimbulkan kecemburuan dan menurunkan etos kerja aparat birokrasi.

Padahal semua ASN memiliki kesempatan yang sama. Siapa yang memiliki kemampuan dan prestasi bisa mendapat award, dan yang melakukan kesalahan bisa memperoleh punishment.

‘’Kalau sistem yang selama dua tahun ini tetap bertahan, kami kuatir tidak akan ada persaingan sehat dalam birokrasi. Ini bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak,’’ tuntasnya.

TAK BENAR

Sementara itu Pj Walikota Ambon, Drs Bodewin Wattimena yang dihubungi membantahnya. Dia mengaku sampai saat ini belum melantik satu orang pun pejabat.

‘’Saya belum lantik satu orang pun sampai hari ini. Semua peninggalan lama. Jadi soal itu tidak benar,’’ kata dia.

Wattimena mengaku PLT hanya bersifat sementara sambil menunggu pejabat definitif. ‘’Sampai hari ini, sejak menjabat Walikota Ambon, saya belum melantik satu orang pun,’’ ulang jebolan IPDN ini (*)