AMBON, SentralPolitik.com _ Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku, Moch. Iqbal Tamher menyatakan dukungan penuh program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
—
Tamher menyatakan itu menindaklanjuti arahan Menteri PUPR terkait dukungan terhadap program prioritas pemerintahan baru, khususnya Program Astacita.F
“Fokus utama BPJN Maluku saat ini adalah mendukung program ketahanan pangan dan energi nasional melalui pembangunan infrastruktur jalan,’’ katanya.
‘’Upaya ini meliputi pembangunan dan peningkatan jaringan jalan yang menghubungkan sentra-sentra produksi pertanian dan energi di Provinsi Maluku,’’ kata dia usai mengikuti Hari Bakti PU ke-79 dengan tema “Bakti PU Membangun Negeri untuk Rakyat”.
DUKUNGAN MASYARAKAT
Karena itu ia berharap BPJN Maluku mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan media dalam mewujudkan program tersebut di Kantor JMP, Selasa (3/12/24).
Ia menjelaskan BPJN Maluku tetap melanjutkan program-program pembangunan jalan yang telah berbelangsung di periode pemerintahan sebelumnya.
Komitmen ini menunjukkan kesinambungan pembangunan infrastruktur jalan di Maluku, sejalan dengan arahan pemerintah pusat.
“Seluruh sektor di Kementerian PUPR, termasuk sumber daya air, perumahan, dan cipta karya, akan melanjutkan program pembangunan,’’ katanya.
Fokus utama pembangunan infrastruktur yang mendukung sentra-sentra industri dan pertanian guna mencapai ketahanan pangan dan energi jangka panjang.
TARGET 2029
Sampai saat ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra PUPR periode 2025-2029 sedang dalam tahap penyusunan.
Dan Target pembangunan infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan dan energi akan dicapai pada tahun 2029.
Di bidang jalan dan jembatan, BPJN Maluku akan memprioritaskan pembangunan konektivitas jaringan jalan strategis di Provinsi Maluku.
Hal ini selaras dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yakni ketahanan pangan dan energi nasional.
Program infrastruktur jalan yang berjalan saat ini, kata dia akan berakhir pada tahun 2024.
Tidak akan ada program multiyears yang menjembatani tahun 2024 dan 2025. Program multiyears baru akan dimulai pada periode 2025-2029.
“Pendanaan untuk jalan-jalan di tingkat daerah (provinsi, kabupaten/ kota), usulan oleh pemerintah daerah masing-masing kepada Kementerian PUPR,” ujarnya.
PENENTUAN DI PUSAT
Meski beberapa Dinas PU telah mengajukan usulan, mekanisme dan pola pendanaan yang tepat masih dalam proses pembahasan di Bappenas dan Kementerian PUPR.
Menurut Tamher, besaran dana alokasi Provinsi Maluku belum dapat pasti karena proses pengusulan berasal dari pemerintah daerah, bukan dari Kementerian PUPR.HAr
Untuk usulan semua di sampaikan oleh pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/ kota yang mempunyai status jalan tersebut.
Baca Juga:
HPJI Maluku Gelar RUD Dukung Jaringan Jalan; https://sentralpolitik.com/hpji-maluku-gelar-rud-dukung-jaringan-jalan/
‘’Kita evaluasi dan asesment, selanjutnya ke Pempus cq Dirjen Bina Marga. Pempus yang memutuskan terkait dengan alokasi pendanaan,” tutupnya. (*)
